Oleh Sean Lin dan Jennifer Aurelia, reporter staf CNA
Beijing tidak mungkin kembali menghalangi perjalanan luar negeri Presiden Lai Ching-te (賴清德) seperti yang terjadi ketika ia mencoba mengunjungi Eswatini, namun Lai mungkin tidak akan mendapatkan persinggahan di wilayah Amerika Serikat dalam waktu dekat, kata para analis pada pertengahan masa jabatan pertama Lai.
Kunjungan pribadi presiden Taiwan ke salah satu dari 12 sekutu diplomatik negara tersebut tetap menjadi salah satu dari sedikit alat yang dimiliki Taiwan untuk menunjukkan kedaulatannya di komunitas internasional, namun Lai menghadapi lebih banyak hambatan perjalanan dibandingkan para pendahulunya.
Baru-baru ini pada akhir April, ia terpaksa membatalkan kunjungan kenegaraan yang direncanakan ke Eswatini, satu-satunya sekutu diplomatik resmi Taiwan di Afrika, setelah Beijing diduga menekan tiga negara Afrika di sepanjang rute penerbangannya untuk mencabut izin terbang di atas wilayah mereka.
Lai akhirnya berhasil tiba di Eswatini 10 hari kemudian dengan menggunakan jet kerajaan milik Raja Mswati III, namun perjalanan tersebut baru diumumkan setelah ia mendarat. Ia kembali ke Taiwan dengan pesawat yang sama setelah menyelesaikan kunjungan selama tiga hari.
Sementara Lai, dari Partai Progresif Demokratik (DPP) yang condong pada kemerdekaan, mengatakan kunjungan tersebut menunjukkan bahwa "orang Taiwan memiliki hak untuk berinteraksi dengan dunia," Beijing merespons dengan marah, menuduh Lai "menyelundup" ke Eswatini.
Kemungkinan hanya terjadi sekali
Yen Chen-shen (嚴震生), profesor ilmu politik di National Chengchi University, mengatakan bahwa Tiongkok kemungkinan tidak akan menggunakan taktik yang sama lagi.
"Ini mungkin adalah pertama dan terakhir kalinya Presiden Lai menghadapi situasi seperti ini," kata Yen kepada CNA.
Selain Eswatini, hanya dua dari sebelas sekutu diplomatik Taiwan lainnya -- Vatikan dan Paraguay -- yang tidak memiliki garis pantai dan akan mengharuskan Lai terbang di atas negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Beijing untuk mencapainya.
Kemungkinan kecil Presiden Taiwan akan mengunjungi Tahta Suci kecuali untuk acara-acara seperti pelantikan atau pemakaman Paus, kata Yen, dan ia tidak berpikir Tiongkok akan menghalangi kunjungan yang tidak bersifat politis seperti itu.
Meskipun ia harus terbang di atas negara-negara yang bersekutu dengan Beijing untuk mencapai Paraguay, Yen mengatakan negara-negara tersebut berada dalam lingkup pengaruh tradisional AS, sehingga kecil kemungkinan Tiongkok akan secara langsung menantang Washington di sana.
Dennis Weng (翁履中), profesor madya ilmu politik di Sam Houston State University, memperingatkan bahwa meskipun Lai akhirnya menemukan cara untuk sampai ke Eswatini meski ada tekanan dari Tiongkok, pengaturan luar biasa seperti itu sebaiknya tidak menjadi kebiasaan.
"Tidak masalah menggunakan metode inovatif ini sekali atau dua kali, tetapi jika terlalu sering digunakan, itu akan menunjukkan bahwa Taiwan semakin terjepit," katanya.
"Pendekatan yang lebih baik adalah mencari dukungan dari mitra demokratis dan mendorong mereka untuk berbicara mendukung Taiwan," kata Weng. "Itu akan memberikan kepercayaan diri yang lebih besar bagi rakyat Taiwan."
Peluang transit di AS
Namun, mengunjungi sekutu diplomatik di Amerika Tengah dan Selatan serta Karibia mungkin akan lebih rumit bagi Lai, kata Yen, karena Presiden AS Donald Trump mungkin tidak akan menyetujui transit di AS daratan selama perjalanan tersebut.
Yen berpendapat bahwa Trump mungkin memutuskan untuk tidak mengizinkan transit, yang telah dilakukan oleh semua presiden Taiwan yang terpilih secara demokratis sejak tahun 2000, karena ia ingin melihat kemajuan dalam pembicaraan dagang dengan Beijing.
"Mereka ingin menjaga hubungan baik, dan Trump tahu ini adalah hal termudah yang bisa dilakukan," kata Yen.
Salah satu kompromi yang mungkin, katanya, adalah mengizinkan pesawat Lai mengisi bahan bakar di AS tanpa presiden turun dari pesawat.
Weng mencatat bahwa Lai telah menjabat lebih lama tanpa transit di AS daratan dibandingkan presiden Taiwan sebelumnya sejak tahun 2000.
"Taiwan sedang berhadapan dengan presiden AS yang, setidaknya secara publik, relatif menahan diri dalam menyatakan dukungan untuk Taiwan," kata Weng.
Ia juga menyuarakan kekhawatiran bahwa Lai dapat menghadapi "perlakuan yang diturunkan" dari Washington jika pemerintahan Trump memprioritaskan perjanjian dagang yang menguntungkan dengan Beijing.
Roy Lee (李淳), mantan perwakilan Taiwan untuk Uni Eropa, sementara itu mengatakan masih "sangat mungkin" bahwa Trump pada akhirnya akan mengizinkan Lai transit di AS, meskipun ia enggan memprediksi kapan hal itu akan terjadi.
"Saat Trump berinteraksi dengan Beijing, ia kemungkinan tidak ingin Taiwan dan mitra Asia-Pasifik lainnya merasa AS sepenuhnya condong ke Tiongkok," kata Lee.
"Ia kemungkinan akan mengejar pendekatan yang seimbang, dan itu bisa termasuk mengizinkan Lai transit di Amerika Serikat," ujar Lee.
Mengapa Lai?
Ketika ditanya mengapa Beijing lebih agresif dalam menghalangi perjalanan Lai dibandingkan presiden Taiwan sebelumnya, Lee mengatakan pengaruh ekonomi dan kemampuan teknologi Tiongkok berada di "tingkat yang sama sekali berbeda" dibandingkan saat mantan Presiden Chen Shui-bian (陳水扁) menjabat pada tahun 2000.
Tiongkok juga memiliki pemimpin yang lebih "percaya diri" dan "agresif" dalam diri Xi Jinping (習近平), yang semakin gigih menentang setiap upaya Taiwan untuk memperluas ruang internasionalnya, katanya.
Faktor lain, menurut Yen dan Weng, adalah citra Lai yang sejak lama dikenal sebagai pendukung kemerdekaan Taiwan, termasuk pernyataannya pada tahun 2017 yang menyebut dirinya sebagai "pekerja pragmatis untuk kemerdekaan Taiwan" saat menjabat sebagai perdana menteri.
"Beijing memandang Lai sebagai pemimpin garis keras pro-kemerdekaan dan karena itu tidak bisa menoleransinya," kata Yen.
Weng mengatakan pemerintahan DPP perlu mengadopsi pendekatan yang kurang konfrontatif terhadap Tiongkok jika ingin mengurangi ketegangan lintas selat.
"Kedua pihak memiliki hubungan dagang yang luas, tetapi retorikanya tetap keras," kata Weng, seraya menambahkan bahwa ketidaksesuaian ini membuat Beijing enggan melonggarkan pembatasan terhadap Taipei.
"Masalah lintas selat sering kali adalah masalah sinyal," katanya. "Dan sejauh ini, sinyal dari kedua pemerintah tetap cukup keras."
