Parlemen Taiwan loloskan anggaran tambahan persenjataan AS dengan batas NT$780 miliar

Taipei/Washington, 8 Mei (CNA) Yuan Legislatif (Parlemen) telah meloloskan rancangan anggaran tambahan untuk mendanai pembelian beberapa paket terpisah perlengkapan militer Amerika Serikat (AS), dengan total pengeluaran dibatasi hingga NT$780 miliar (Rp432 triliun).

Partai-partai oposisi Kuomintang (KMT) dan Partai Rakyat Taiwan (TPP) menggunakan mayoritas mereka di Parlemen pada Jumat untuk meloloskan rancangan tersebut, yang berlaku dari 2026 hingga 2033 dan memiliki dua ketentuan pendanaan utama.

Salah satunya adalah NT$300 miliar untuk penjualan senjata yang telah disetujui AS bagi Taiwan pada 17 Desember 2025, sementara yang lainnya adalah NT$480 miliar untuk paket persenjataan yang diperkirakan akan diumumkan Washington.

Persetujuan untuk pencairan dana bagi kedua ketentuan tersebut bergantung pada peninjauan Parlemen setelah Taiwan menerima surat penawaran dan penerimaan (LoA) dari AS untuk sistem persenjataan tertentu.

Berdasarkan rancangan ini, dana yang ditetapkan dalam kedua ketentuan akan dialokasikan melalui pencairan tahunan, dengan anggaran dan jadwal pelaksanaan tiap tahun harus mendapat persetujuan Parlemen.

Paket senjata yang telah disetujui AS mencakup Sistem Artileri Roket Mobilitas Tinggi (HIMARS), howitzer gerak sendiri M109A7, rudal TOW 2B, drone Altius-700M dan 600, serta rudal antitank Javelin.

Pendanaan NT$780 miliar ini lebih kecil dari NT$1,25 triliun yang diminta pemerintah Partai Progresif Demokratik (DPP), tetapi merupakan peningkatan signifikan dibandingkan versi sebelumnya yang diajukan Fraksi KMT dengan nilai "NT$380 miliar + n" dan alternatif dari Fraksi TPP sebesar NT$400 miliar.

Istilah "+ n" dalam rancangan KMT merujuk pada ketentuan yang mengarahkan Kementerian Pertahanan Nasional untuk mengajukan permintaan anggaran tambahan lebih lanjut setelah menerima LoA untuk penjualan senjata masa depan dari pemerintah AS.

Menanggapi pertanyaan wartawan, Presiden Lai Ching-te (賴清德) hari Sabtu mengatakan bahwa karena rancangan ini menetapkan proses peninjauan anggaran yang "berbeda dari praktik yang sudah ada", pembayaran awal untuk HIMARS AS, yang jatuh tempo pada 31 Mei, mungkin tidak dapat diselesaikan tepat waktu.

Menurut rancangan ini, Yuan Eksekutif (Kabinet) harus, dalam waktu satu bulan setelah pengesahannya, menyerahkan laporan tentang kelompok pertama LoA untuk lima jenis senjata, dan memperoleh persetujuan Parlemen sebelum dana dapat dicairkan.

Dengan adanya "rintangan" prosedural dalam rancangan tersebut, Kabinet bisa tidak dapat mengalokasikan dana untuk senjata yang memang dirancang untuk dibiayai, kata Lai.

Lai mengakui bahwa pengesahan rancangan tersebut "tidak mudah dicapai", dengan latar belakang proposal NT$1,25 triliun yang telah terhenti sejak November tahun lalu.

Namun, ia mengindikasikan pemotongan dana yang seharusnya digunakan untuk pengadaan komersial akuisisi militer dan proyek yang dikerjakan bersama dengan National Chung-Shan Institute of Science and Technology Taiwan serta industri pertahanan lokal akan berdampak signifikan pada kemampuan pertahanan negara.

Lai menyerukan semua pihak untuk mempercepat persetujuan permintaan anggaran terkait, dengan alasan keamanan nasional, stabilitas sosial, dan pengembangan industri Taiwan sebagai pertimbangan utama.

Juga pada Sabtu, Legislator KMT Hsu Chiao-hsin (徐巧芯) mengatakan partainya akan meninjau anggaran secara ketat, tetapi tidak akan menghambat prosesnya, dengan mencatat ini telah menjadi sikap berkepanjangan partai tersebut.

Sebelumnya, juru bicara DPP Lee Kun-cheng (李坤城) mengatakan sangat disayangkan bahwa partai-partai oposisi mengabaikan penjelasan berulang kali dari pemerintah mengenai usulan anggaran NT$1,25 triliun dan malah mengesahkan versi yang jauh lebih kecil sebesar NT$780 miliar.

Pemotongan yang signifikan ini, kata Lee, dapat merusak kepercayaan antara Taiwan dan AS, serta komitmen negara untuk mempertahankan kemampuan pertahanan diri dan perdamaian regional, sekaligus menghambat pengembangan industri pertahanan dalam negeri dan menciptakan celah dalam pertahanan nasional di masa depan.

Menurut DPP, sebagian dari pemotongan tersebut seharusnya digunakan untuk mendanai proyek kerja sama antara Taiwan dan AS dalam membangun jaringan pertahanan udara berlapis, atau "T-Dome", serta sistem kendaraan tak berawak dan kemampuan antidrone.

Versi anggaran pertahanan yang "dipangkas habis" ini menimbulkan kekhawatiran bahwa hal tersebut dapat menghambat kerja sama pertahanan Taiwan-AS, kata Fan Yun (范雲), sekretaris jenderal Fraksi Parlemen DPP.

Namun, KMT dan TPP berpendapat Parlemen tidak boleh menjadi stempel karet bagi Kabinet dan tidak boleh begitu saja memberikan "cek kosong besar" kepada partai yang berkuasa, yang berpotensi menciptakan peluang korupsi, alih-alih benar-benar memperkuat kemampuan pertahanan Taiwan.

Dalam konferensi pers pada Jumat, Ketua KMT Cheng Li-wun (鄭麗文) menyoroti bahwa partai-partai oposisi mendukung prioritas pembelian paket senjata yang telah disetujui pemerintah AS karena pendekatan tersebut memberikan jaminan bagi Taiwan, sekaligus mengecualikan daftar yang diperdebatkan dan tidak terkait dengan pengadaan pertahanan.

Sementara itu, Ketua TPP Huang Kuo-chang (黃國昌) mengatakan partainya mendukung penguatan pertahanan nasional, tetapi menekankan perlunya menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan melindungi uang pembayar pajak.

Pengesahan rancangan ini setidaknya untuk sementara mengakhiri tarik-ulur politik antara DPP dan partai-partai oposisi yang dimulai pada November tahun lalu, tidak lama setelah Lai mengumumkan rencana pengeluaran NT$1,25 triliun.

Sebelum mengizinkan rancangan pemerintah masuk ke tahap peninjauan komite Parlemen pada Maret, KMT dan TPP telah sepuluh kali memblokir pembahasannya dengan alasan kurangnya transparansi dalam daftar anggaran serta karena transaksi penjualan komersial langsung kerap diwarnai korupsi dan memicu skandal.

Di sisi lain, dalam pernyataan bersama pada Jumat, dua senator AS, Jeanne Shaheen dari Partai Demokrat dan John Curtis dari Partai Republik menyambut baik pengesahan ini, dengan mengatakan hal itu akan memperkuat kemampuan penangkal Taiwan terhadap meningkatnya agresi dari Republik Rakyat Tiongkok.

"Persetujuan Taiwan atas anggaran pertahanan tambahan ini mengirimkan sinyal kuat tentang tekad pada momen kritis bagi perdamaian dan stabilitas di seluruh Indo-Pasifik," kata kedua senator.

Pemungutan suara tersebut menunjukkan bahwa Taiwan menanggapi dengan serius kebutuhan mendesak untuk memperkuat pertahanannya di tengah meningkatnya tekanan dan paksaan militer Tiongkok, kata mereka.

Mereka menambahkan bahwa investasi Taiwan dalam penangkal jangka panjang menunjukkan persatuan dan kesiapan pulau tersebut.

"Kami juga menantikan langkah-langkah tambahan dari para pemimpin Taiwan untuk lebih memperkuat investasi dalam kemampuan asimetris dan produksi pertahanan dalam negeri, yang tetap penting untuk penangkal jangka panjang," tambah mereka.

Sementara itu, seorang juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan kepada CNA melalui surel pada Jumat bahwa, sesuai dengan Undang-Undang Hubungan Taiwan dan lebih dari 45 tahun komitmen di berbagai pemerintahan AS, Washington mendukung akuisisi kemampuan pertahanan penting oleh Taiwan yang sepadan dengan ancaman yang dihadapinya.

"Meski kami terdorong oleh pengesahan anggaran pertahanan khusus ini setelah penundaan yang tidak membantu, Amerika Serikat mencatat bahwa penundaan lebih lanjut dalam pendanaan kemampuan yang diusulkan yang tersisa merupakan konsesi kepada Partai Komunis Tiongkok," tambah juru bicara tersebut.

Secara terpisah, Kementerian Pertahanan Nasional (MND) Taiwan mengatakan anggaran pertahanan NT$780 miliar yang disahkan Parlemen "sepenuhnya mengecualikan pembelian komersial dan proyek pengembangan yang ditugaskan", memperingatkan bahwa hal itu merusak integritas perencanaan jangka panjang.

Selesai/