Taipei, 5 Mei (CNA) Presiden Lai Ching-te (賴清德) melewati langit Indonesia saat kembali ke Taiwan dari kunjungannya ke Eswatini yang berlangsung sejak Sabtu (2/5) hingga Senin, dengan rute penerbangan yang tampak tidak mengambil jalur terpendek, menurut jejak penerbangan Flightradar24.
Sebelumnya, rencana keberangkatan Lai ke Eswatini pada 22 April sempat diumumkan ditangguhkan oleh Kantor Kepresidenan, dengan alasan Seychelles, Mauritius, dan Madagaskar mencabut izin lintas udara bagi pesawat yang dijadwalkan dinaikinya, diduga karena tekanan Tiongkok.
Setelahnya, Lai menaiki pesawat khusus milik Raja Eswatini dan berhasil tiba pada Sabtu untuk kunjungan kenegaraan. Namun, pada penerbangan kembali, pesawat tampak mengubah arah ke selatan, menantang jangkauan maksimum Airbus A340-300.
Berdasarkan jejak penerbangan Flightradar24, pesawat khusus Raja Eswatini yang membawa Lai lepas landas sekitar pukul 18.40 hari Senin, lalu terbang ke arah tenggara, tidak melewati rute yang lebih pendek ke arah timur laut yang melintasi wilayah informasi penerbangan (FIR) milik Seychelles, Madagaskar, dan Mauritius.
Seiring FIR Mauritius mencakup wilayah yang lebih ke selatan, pesawat mengikuti lintasan di selatan garis lintang 45°LS, dan setelah melewati wilayah selatan milik Prancis, berbelok ke utara memasuki FIR Melbourne, lalu melintasi Jakarta dan Filipina sebelum tiba di Taiwan hari Selasa, menurut Flightradar24.
Sepanjang penerbangan, menurut Flightradar24, pesawat masuk jauh ke Samudra Hindia bagian selatan tanpa melakukan pendaratan pengisian bahan bakar, dengan total jarak sekitar 13.000 kilometer -- yang mendekati batas jarak maksimum dengan muatan penuh untuk tipe A340.
Pesawat khusus Raja Mswati III sebelumnya dimiliki maskapai nasional Taiwan China Airlines, yang dikirim pada 2001 dengan nomor registrasi B-18802, dipensiunkan pada 2015, dan dijual ke Eswatini pada 2016 seharga sekitar US$12 juta (Rp209 miliar) untuk digunakan sebagai pesawat resmi kerajaan.
Hal ini membuat sistem pemeliharaan Taiwan familier dalam memberikan dukungan logistik, kata Su Tzu-yun (蘇紫雲), pakar di Institute for National Defense and Security Research. Ia juga tidak menutup kemungkinan adanya pilot bersertifikasi yang ikut sebagai awak cadangan untuk menjamin keselamatan penerbangan.
Dalam aspek diplomatik, penggunaan pola "diumumkan setelah tiba" (ATA) memiliki preseden internasional, termasuk oleh sejumlah presiden Amerika Serikat ketika mengunjungi wilayah sensitif atau zona konflik, menurut Su.
Selain itu, penggunaan pesawat negara sahabat juga bukan hal baru, termasuk oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy sejak pecahnya perang Rusia-Ukraina, kata Su, yang menyebut hal ini menunjukkan diversifikasi metode perjalanan diplomatik yang dapat menyebarkan risiko.
Terkait beberapa negara yang tidak mengizinkan pesawat masuk ke wilayah udaranya, Su menjelaskan bahwa hal tersebut dapat dipahami karena kedaulatan bersifat absolut.
Namun, di luar batas laut teritorial 24 mil laut, kata Su, ruang udara masuk dalam FIR, di mana menurut praktik internasional, pesawat militer atau milik pemerintah memiliki fleksibilitas lebih tinggi dan secara teori tidak selalu memerlukan notifikasi sebelumnya.
Keberhasilan kunjungan ini, dengan kombinasi dukungan logistik yang kuat, pola ATA, penggunaan pesawat sekutu, serta penerapan aspek hukum FIR yang fleksibel, kata Su, akan menjadi model penting bagi Taiwan dalam menghadapi tekanan Beijing di masa depan, sekaligus memastikan kelancaran diplomasi tingkat kepala negara.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Institute for National Policy Research, Wang Hung-jen (王宏仁) menilai strategi Beijing saat ini adalah membuat perjalanan tetap mungkin tetapi semakin rumit dan berbelit, memaksa penggunaan rute memutar dan berbagai skenario "penembusan".
Hal ini meningkatkan beban personel diplomatik serta biaya partisipasi internasional Taiwan, kata Wang, seraya menekankan perlunya mencegah gangguan "tidak normal" ini menjadi norma baru dalam diplomasi.
Wang juga membantah kritik dari sebagian oposisi yang menyebut kunjungan ini "diam-diam", menyebutnya menggunakan cara pandang lama terhadap realitas baru.
Kompleksitas prosedur perjalanan kepala negara disebabkan oleh tekanan Beijing yang mempersempit ruang internasional Taiwan, sehingga berbagai metode terobosan perlu ditempuh, kata Wang, yang menyebut kunjungan Lai ke Eswatini ini merupakan terobosan diplomatik yang berhasil.
Menurut Wang, kebijakan "gencatan diplomatik" pada era mantan Presiden Ma Ying-jeou (馬英九) pada dasarnya sangat bergantung pada "keinginan baik" Beijing, mirip dengan ketergantungan ekonomi pada satu pasar yang dapat membatasi kedaulatan dan ruang perkembangan suatu negara.
Lai, baik saat mengunjungi negara sahabat maupun transit, seharusnya mendapatkan perlakuan yang normal dan bermartabat, menurut Wang. Menghadapi tekanan yang terus meningkat dari Beijing, ujarnya, Taiwan perlu menunjukkan ketahanan adaptif untuk mempertahankan normalisasi diplomasi kepala negara.
(Oleh Yu Kai-hsiang dan Jason Cahyadi)
Selesai/ja
