Taipei, 20 Mei (CNA) Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰) hari Selasa (19/5) meluncurkan serangkaian paket dukungan keluarga, termasuk perluasan cuti dan insentif pajak perumahan orang tua, sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk mengatasi menurunnya angka kelahiran di Taiwan.
Berbicara di konferensi pers Yuan Eksekutif (Kabinet) menjelang peringatan dua tahun Presiden Lai Ching-te (賴清德) menjabat, Cho mengatakan pemerintah akan memperkenalkan kebijakan "dukungan penuh 0 hingga 18 tahun" yang mencakup kelahiran, pengasuhan anak, dan pendidikan.
Rencana keseluruhan ini diperkirakan akan diajukan untuk persetujuan Kabinet pada 28 Mei, katanya.
Di bawah proposal ini, pemerintah akan memberikan dukungan komprehensif melalui peningkatan subsidi, pengurangan beban keuangan, fleksibilitas kerja yang lebih besar, dan perluasan layanan pengasuhan, dengan tujuan menciptakan lingkungan yang lebih ramah keluarga.
Salah satu langkah kunci adalah memperluas sistem cuti orang tua saat ini dengan memperpanjang batas usia anak yang memenuhi syarat hingga 6 tahun, dari batas usia saat ini yaitu 3 tahun, kata Cho.
Untuk mendorong orang tua berbagi tanggung jawab pengasuhan, pemerintah juga akan memperkenalkan insentif pajak perumahan bagi keluarga yang membesarkan anak dan meninjau kembali peraturan terkait cuti menikah, cuti melahirkan, dan cuti ayah, katanya.
Cho mengatakan pemerintahan telah memberi pengarahan kepada Lai mengenai proposal tersebut dan menilai kapasitas fiskal negara untuk mendukung langkah-langkah ini, meskipun detailnya masih difinalisasi sebelum ditinjau Kabinet.
Cho membuat pengumuman ini setelah Fraksi Kuomintang hari Senin mengusulkan paket mereka sendiri untuk mengatasi penurunan angka kelahiran di Taiwan, termasuk subsidi penuh premi Asuransi Kesehatan Nasional untuk anak usia 0-6 tahun, subsidi pengasuhan anak sebesar NT$20.000 setiap enam bulan untuk anak usia 0-6 tahun, dan tunjangan anak bulanan sebesar NT$5.000 untuk anak usia 0-15 tahun.
Cho mengatakan kebijakan publik tidak seharusnya dinilai hanya dari besarnya komitmen pengeluaran, tetapi dari apakah langkah-langkah tersebut didukung perencanaan yang komprehensif dan mekanisme dukungan yang seimbang.
Secara terpisah, Cho memuji pencapaian pemerintahan selama setahun terakhir dan menguraikan inisiatif kebijakan yang akan datang.
Beralih ke ekonomi, Cho mencatat bahwa Taiwan memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 8,68 persen pada 2025. Didukung momentum ini, upah minimum bulanan diperkirakan akan menembus ambang NT$30.000 (Rp16,798 juta) tahun depan.
Ia menambahkan bahwa pemerintah juga sedang mempertimbangkan penyesuaian gaji bagi personel militer, pegawai negeri, dan guru sekolah negeri.
Sementara skala pasti dari kenaikan gaji sektor publik masih dalam peninjauan, Cho mengatakan setiap proposal penyesuaian harus terlebih dahulu dievaluasi komite peninjauan remunerasi pemerintah, yang akan mempertimbangkan berbagai faktor sosial ekonomi.
Untuk menjaga ketahanan ekonomi jangka panjang, Cho mengatakan ia telah menginstruksikan beberapa lembaga pemerintah untuk menyusun rancangan undang-undang komprehensif yang bertujuan mendukung transformasi dan peningkatan usaha kecil dan menengah serta usaha mikro.
Didukung alokasi anggaran yang diperluas, kata Cho, undang-undang baru ini akan melanjutkan upaya tahun lalu, yang telah membantu lebih dari 290.000 usaha kecil, menengah, dan mikro dalam transformasi digital dan emisi nol bersih, sambil terus mendorong pertumbuhan di sektor tradisional dan lima "industri terpercaya" utama Taiwan -- semikonduktor, kecerdasan buatan, militer, keamanan/pengawasan, dan komunikasi mutakhir.
Selesai/
