Politik

Pemerintah Taiwan telah menyetujui putaran baru penunjukan diplomatik, termasuk perwakilan baru untuk Fiji dan Peru, serta perwakilan pertama negara untuk Phoenix, Arizona.

Taiwan hari Jumat (3/7) menyumbangkan US$200.000 (Rp3,599 miliar) kepada Filipina untuk mendukung upaya pemulihan pasca gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,8 yang menyebabkan kerusakan luas di Mindanao pada awal bulan lalu.

Dewan Urusan Daratan Taiwan (MAC) mengatakan bahwa ketergantungan ekonomi negara tersebut terhadap Tiongkok berada pada titik terendah dalam sejarah, sementara Beijing hari Kamis (2/7) menolak penilaian tersebut dan menegaskan bahwa hubungan ekonomi lintas selat tetap erat.

Kementerian Luar Negeri (MOFA) Taiwan hari Rabu (1/7) "mengecam keras dan tegas menolak" Undang-Undang Pendorong Persatuan dan Kemajuan Etnis Tiongkok, menyebutnya melanggar kedaulatan "semua negara" dan hak asasi manusia (HAM) internasional.

Presiden Lai Ching-te (賴清德) pada Rabu (2/7) menekankan pentingnya dukungan internasional dan partisipasi Taiwan dalam komunitas global untuk menghadapi Undang-Undang Pendorong Persatuan dan Kemajuan Etnis Tiongkok, yang mulai berlaku pada hari yang sama.

Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰) hari Rabu (1/7) mengatakan pemerintah Taiwan akan meningkatkan upaya untuk melindungi warga negaranya seiring Undang-Undang Pendorong Persatuan dan Kemajuan Etnis Tiongkok mulai berlaku.

Ketua Yuan Legislatif (Parlemen) Han Kuo-yu (韓國瑜) mengunjungi Ketua DPR AS Mike Johnson di Capitol Hill hari Jumat (26/6), guna mencari dukungan untuk sebuah rancangan undang-undang yang bertujuan mengurangi pajak berganda bagi warga Amerika yang bekerja di Taiwan dan warga Taiwan yang bekerja di AS.

Presiden Lai Ching-te (賴清德) pada hari Kamis (26/6) menginstruksikan otoritas terkait untuk memperkuat koordinasi maritim, komunikasi pelayaran komersial, dan kemampuan pengintaian drone setelah latihan simulasi yang menyimulasikan karantina Tiongkok terhadap Taiwan.

Presiden Lai Ching-te (賴清德) hari Kamis (25/6) mengatakan bahwa Tiongkok, dan bukannya Taiwan, yang merusak perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan dan Indo-Pasifik, serta menegaskan kembali memperkuat kemampuan pertahanan diri Taiwan bukanlah provokasi melainkan langkah yang diperlukan untuk melindungi demokrasi.

Dewan Urusan Tiongkok Daratan (MAC) Taiwan hari Kamis (25/6) mengatakan undang-undang baru Tiongkok tentang "persatuan etnis," yang akan mulai berlaku pada 1 Juli, memuat ketentuan-ketentuan yang didefinisikan secara "samar," dan Beijing belum banyak melakukan upaya untuk meredakan kekhawatiran internasional terkait jangkauan ekstrateritorialnya.

Latihan kesiapan tempur militer Taiwan selama lima hari memasuki hari keempatnya pada Kamis (25/6), dengan Angkatan Darat mengerahkan tank M1A2T Abrams yang baru diperoleh bersama unit lainnya di wilayah Taoyuan.

Yuan Eksekutif (Kabinet) hari Kamis (25/6) mengusulkan denda NT$30.000 (Rp16,9 juta) hingga NT$100.000 bagi individu yang kedapatan memiliki rokok elektronik, yang dilarang di Taiwan, sebagai bagian dari upaya untuk mengekang peredaran narkotika ilegal etomidate.

Ketua Yuan Legislatif (Parlemen) Han Kuo-yu (韓國瑜) pada Rabu (24/6) mendesak para anggota parlemen Amerika Serikat (AS) di Washington untuk membantu memperluas partisipasi Taiwan dalam organisasi internasional, dengan mengatakan bahwa situasi Taiwan saat ini "seperti bisa pacaran tapi tidak menikah."

Wakil Presiden Hsiao Bi-khim (蕭美琴) menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk mempertahankan status quo di Selat Taiwan demi menjaga kemakmuran regional, dengan menyebut Taiwan sebagai "penstabil" dan "pembangun perdamaian" dalam sebuah wawancara baru-baru ini.