Oleh Shih Hsiu-chuan, Rick Yi, Jennifer Aurelia, dan Muhammad Irfan, reporter staf CNA
Di tengah riuhnya kehidupan Taiwan, ada sekelumit kisah getir kekerasan domestik yang dialami oleh perempuan migran baru dalam biduk pernikahan mereka dengan warga Taiwan.
Namun, kisah kelabu ini sering kali diabaikan bahkan oleh korban sendiri karena khawatir akan kehilangan izin tinggal hingga hak asuh anak. CNA mewawancarai sejumlah perempuan migran baru tentang pengalaman mereka tentang kekerasan yang mereka alami di dalam rumah, kekhawatiran, dan bagaimana akhirnya mendapat titik terang.
Salah satunya adalah yang dialami oleh Indah (nama samaran), migran baru asal Indonesia yang telah lama tinggal di Taiwan. Ia mengganti status kewarganegaraannya menjadi warga negara Taiwan setelah menikah dengan seorang pria Taiwan. Namun, pernikahan ini tidak selalu berjalan baik.
“Dia sopir, punya banyak teman. Setiap pulang dalam posisi minum bir. Dulu dia benar-benar tidak pernah menafkahi. Memang dia bekerja keras, tetapi semua uangnya habis untuk makan dan minum bersama teman-temannya. Setiap kali dia pulang ke rumah, saya dan anak saya harus menderita,” kata Indah.
Kecelakaan yang menimpa suaminya di sebuah jalan tol Taoyuan hingga membuat kedua kakinya patah justru malah memperburuk keadaan. Sang suami lebih cepat marah. Parahnya, kemarahan yang ia lampiaskan ke Indah tidak dalam tindakan lisan, tetapi hingga kekerasan fisik seperti menampar hingga mencekik. Bahkan ia pernah dicekik hingga terdesak ke tembok.
Indah tidak tahan dengan situasi ini. Namun, ia berupaya sabar karena anak semata wayangnya saat itu masih kecil. “Katanya kalau bercerai dengan dia, saya harus meninggalkan anak saya dulu,” kata Indah.
Lalu secercah harapan itu muncul dari guru di sekolah anaknya yang memperkenalkan Indah pada “Pusat Layanan Keluarga Imigran Baru”. Indah menelepon layanan darurat 113 dan pusat tersebut membantu dirinya mengajukan perintah perlindungan yang berlaku satu tahun.
“Saat suami saya menerima pemberitahuan dari pengadilan, dia jadi makin marah. Dia bilang, “Bagaimana kamu bisa melakukan ini pada saya? kamu mengajukan perintah perlindungan?”. Indah lantas menjawab kalau ia melakukan ini untuk melindungi dirinya dan anaknya.
“Tanpa kewarganegaraan Taiwan, kalau saya pulang ke Indonesia, apa yang akan terjadi pada anak saya?
Ibu saya sering bilang jangan membicarakan perceraian saat keadaan baru saja menjadi sulit. Kamu harus memikirkan anak. Ini adalah takdirmu. Demi anakmu, di keluarga kita tidak ada perceraian,” ucap Indah menirukan amanat sang ibu yang coba ia pegang.
Sifat sang suami melunak saat ia menderita kanker. Menurut Indah, sebelumnya ia sudah memaafkan suaminya dan tidak mau lagi mengungkit masa lalu. Sesuai amanat sang ibu, yang ia inginkan hanya keluarga yang utuh. Ibu dan ayah yang lengkap buat sang anak.
“Dokter mengatakan kalau dia tidak menjalani operasi, dia hanya akan hidup tiga bulan lagi. Sejak saat itu, sikapnya terhadap kami mulai berubah, dia tahu saya masih tetap berada di sisinya sebagai istrinya,” kata Indah.
Menurut dia, dalam melalui situasi ini, ia benar-benar bertemu begitu banyak orang baik. Ia pun mengaku tidak melupakan jasa banyak pihak yang menemaninya di masa sulit ini.
“Saya berharap siapa pun yang mengalami hal seperti ini dapat menghubungi “Pusat Layanan Keluarga Imigran Baru”. Di mana pun kamu berada, biasanya selalu ada yang terdekat. Mereka bisa membimbingmu dan memberikan banyak bantuan tentang bagaimana cara bangkit kembali,” kata dia.
Tidak paham sidang perceraian
Pengalaman serupa dialami oleh A-Yueh (nama samaran), migran baru asal Vietnam yang juga sempat menahan kekerasan yang ia terima di dalam rumah karena tak mau kembali ke Vietnam dan tak bisa lagi menemui anaknya.
Menurut cerita A-Yueh, pria yang kini telah jadi mantan suaminya sering melampiaskan kemarahannya kepadanya sejak ia hamil. Kekerasan fisik mulai terjadi ketika anaknya lahir dan menginjak usia satu tahun.
“Ketika anak saya berusia dua tahun, dia kembali memukul saya. Saya menelepon polisi. Mereka datang dan memberikan penjelasan, tetapi tidak mengubah apa pun. Saya dipukuli, diusir, lalu dipukuli lagi. Setelah mengalami siklus ini beberapa kali, saya memutuskan saya harus bercerai,” kata dia.
Ruang aman pertama yang ia temui adalah teman terdekatnya. Di tempat temannya ini ia tinggal beberapa hari dan temannya memberi ia beberapa lapis pakaian. Pernah terjadi keributan antara mantan suaminya dan kekasih dari teman yang menampungnya. Temannya pun pernah mengantarnya ke kantor polisi untuk melaporkan kekerasan yang ia terima. Namun, alih-alih mendapat perlindungan, A-Yueh malah disarankan untuk memaafkan sang suami karena polisi menilai mungkin suaminya sedang tersulut emosi.
“Saat mantan suami saya memukul saya untuk kedua kalinya, saya mengajukan perintah perlindungan. Perintah perlindungan itu tidak menghentikannya untuk terus melakukan kekerasan ke saya. Saya tidak bisa memahami untuk apa perintah perlindungan itu, saya hanya menyimpannya di rumah, tetapi saya tetap mengalami kekerasan darinya,” ucap dia.
Selama proses hukum perceraian dan hak asuh anak, A-Yueh juga tidak memahami banyak hal dan sering kali tidak bisa mengikuti apa yang dikatakan di pengadilan. Kadang-kadang pekerja sosial mendampinginya ke pengadilan, dan di waktu lain pengacaranya yang menemani. A-Yueh mendapatkan pengacara gratis melalui Legal Aid Foundation, yang hadir di banyak sidang pengadilan bersamanya.
Menurut A-Yueh, Legal Aid Foundation kemudian menjadi ruang aman baginya yang mau membantu proses advokasi dirinya.
“Banyak orang membantu saya. Saya tidak akan pernah melupakan itu. Orang tua dan saudara-saudara saya berada di Vietnam, mereka tidak bisa berada di sini untuk saya. Tetapi orang-orang yang saya temui di Taiwan, meskipun kami tidak memiliki hubungan keluarga, mereka memberikan seluruh hati mereka untuk membantu saya. Setiap dari mereka benar-benar peduli. Saya juga sangat berterima kasih atas bantuan mereka dalam merawat anak saya. Saya harus bekerja dan tidak selalu bisa berada di sisinya.
Anak saya memiliki ADHD dan tidak mudah untuk dirawat, tetapi mereka tetap membantu saya merawatnya,” kata dia.
Kendati demikian, A-Yueh merasa di luar sana ada banyak orang seperti dia, orang-orang yang, walaupun tidak bersuara, tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa. “Saya merasa siapa pun yang mengalami kekerasan perlu berani berbicara dan menyampaikan apa yang terjadi. Ada orang yang akan mendengarkan dan membantu. Jangan hanya menahannya,” kata dia.
Baca juga sebelumnya: Sistem perlindungan KDRT Taiwan bagi pasangan asing diwarnai harapan dan tantangan
Mencari ruang aman hingga diberi penampungan
Dari kalangan migran baru asal Tiongkok, terselip kisah seorang perempuan bernama samaran Hsiao. Ia mengalami kekerasan dari suaminya tidak lama setelah melahirkan. Bahkan, suaminya tetap melakukan pemukulan ketika luka operasi sesar yang dialaminya belum sepenuhnya pulih.
“Rumah sakit melaporkan kejadian itu ke polisi. Petugas datang untuk menanyakan apa yang terjadi, tetapi saya mengatakan saya tidak ingin mengajukan tuntutan,” kata dia yang pindah ke Taiwan untuk mendapat hidup yang lebih baik.
Kekerasan yang dilakukan suaminya terus berlanjut setelah ia sekeluarga kembali dari Tiongkok ke Taiwan. Suatu hari, sang suami bahkan menendang kursi anaknya dengan sangat keras hingga menghantam pintu, dan pintu itu sampai terlepas. Anaknya sangat ketakutan dan berdiri syok cukup lama. Kejadian ini kemudian menjadi momen dia untuk mengambil bukti kekerasan yang ia dan anaknya terima dari sang suami.
“Reaksi pertama saya adalah mengambil foto. Lalu saya segera melaporkan dia telah melanggar perintah perlindungan. Itu adalah kesempatan saya keluar dari rumah itu,” kata dia.
Namun bagi Hsiao, semua tak lantas berjalan mulus. Ia mendapat perintah perlindungan hingga empat kali dan di perintah keempat, ia mulai mencari bantuan dari pihak luar. Dalam kasusnya, meskipun pekerja sosial sudah terlibat sejak ia pertama kali meminta bantuan, intervensi mereka tidak pernah benar-benar sampai pada pemahaman yang mendalam tentang situasi keluarganya atau apa yang sebenarnya saya butuhkan.
Hal ini membuatnya lebih banyak berusaha mencari bantuan sendiri. Misalnya, ia sempat meminta bantuan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi, berharap mereka dapat membantu mengatur agar ia dan anaknya bisa meninggalkan Taiwan demi perlindungan. Hsiao juga mencari bantuan dari Yayasan Pertukaran Selat dan kantor distrik setempat.
“Ketika saya mencoba menavigasi sistem bantuan tersebut, saya tidak tahu sumber daya apa saja yang tersedia, jadi saya tidak merasa bisa memercayainya. Itulah kenyataan saya pada saat itu,” kata dia.
Selain itu, ia juga kebingungan karena pekerja sosial tidak menjelaskan apa pun, selain mengatakan, “Tidak aman kamu tinggal di luar bersama anakmu seperti ini. Saya akan mencarikan tempat untukmu.” Karena tidak ada penjelasan apa pun, Hsiao jadi takut untuk pergi. Ia pun menyarankan agar sistem bantuan lebih transparan. “Setidaknya, pekerja sosial di garis depan harus menjelaskan kemungkinan-kemungkinan solusi kepada para korban agar mereka bisa lebih tenang,” katanya.
Adapun tempat penampungan, ketika pertama kali tiba, ia diberikan kamar yang benar-benar terasa seperti rumah. Pihak penampungan menampung kebutuhan sehari-harinya, bahkan membantu urusan sekolah anaknya, seperti mengatur perpindahan secara rahasia jika diperlukan.
Ada juga tim pekerja sosial yang membantu urusan hukum, mendampinginya ke konsultasi, dan membimbingnya melalui proses pengadilan, termasuk terkait perceraian dan hak asuh anak.
“Mereka juga mendukungmu memulihkan kondisi fisik dan emosional, sehingga kamu akhirnya memiliki tempat yang aman dan sedikit ketenangan pikiran. Mereka menyediakan konseling profesional untuk anak-anak. Ada juga tim yang membantu urusan pekerjaan, membimbingmu tentang cara mencari pekerjaan agar kamu bisa mulai keluar dari bayang-bayang kekerasan. Mereka juga mendukung proses penataan kembali kehidupanmu. Segala sesuatu akan diurus,” kata dia.
Hsiao berharap sistem dukungan dan para pekerja sosial dapat memberikan bimbingan kepada para ibu asing, sehingga mereka tidak perlu berjuang dan mengambil begitu banyak jalan berliku seperti dirinya.
“Menjadi seorang ibu asing tidak berarti kamu tidak bisa mendapatkan hak asuh setelah mengalami kekerasan. Dulu saya mengira itu mustahil, tetapi jika kamu mencari bantuan dari orang dan sumber daya yang tepat, itu memang bisa dilakukan,” kata dia.
Selesai/ja
