Taipei, 7 Jun. (CNA) Pusat data kecerdasan buatan (AI) yang mengonsumsi listrik, air, dan lahan dalam jumlah besar berpotensi memperburuk masalah lingkungan di komunitas setempat, menurut laporan terbaru United Nations University (UNU) yang dirilis pada Selasa (3/6).
Laporan bertajuk "Environmental Cost of AI's Energy Use: Carbon, Water and Land Footprints" yang diterbitkan Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan UNU memperkirakan konsumsi listrik pusat data global pada 2030 dapat melampaui 945 miliar kilowatt-jam, atau sekitar 3 persen dari total konsumsi listrik dunia.
Laporan tersebut juga memperkirakan jejak air, yang mencakup penggunaan air secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencapai 9,3 triliun liter, sementara jejak lahan diperkirakan melampaui 14.500 kilometer persegi. Selain itu, pusat data AI berpotensi menghasilkan hingga 2,5 juta ton limbah elektronik.
Menurut laporan tersebut, meskipun pelatihan model AI membutuhkan energi yang besar, interaksi harian miliaran pengguna dengan sistem AI melalui proses inferensi justru menyumbang sekitar 80 hingga 90 persen dari total konsumsi energi AI.
UNU berpendapat bahwa dampak lingkungan AI tidak boleh dinilai hanya dari emisi karbon, melainkan juga harus memperhitungkan jejak karbon, air, dan lahan secara bersamaan, serta dampak limbah elektronik.
Laporan itu menekankan bahwa emisi karbon yang rendah tidak selalu berarti dampak lingkungan yang rendah, karena beban lingkungan dapat terdistribusi secara tidak merata bergantung pada lokasi pusat data dan sumber energi yang digunakan.
Pusat Media Sains dan Teknologi Taiwan mengatakan Taiwan saat ini memiliki sekitar 36 pusat data, menjadikannya negara dengan jumlah pusat data terbanyak kesembilan di dunia.
Menanggapi laporan tersebut, sejumlah pakar tata kelola energi dan wilayah diundang untuk memberikan pandangan mereka.
Profesor Departemen Pertanahan National Chengchi University, Cheng An-ting (鄭安廷), mengatakan besarnya jejak lahan bergantung pada struktur pembangkit listrik suatu negara. Menurutnya, semakin besar proporsi energi biomassa, turbin angin darat, dan pembangkit listrik tenaga air, semakin besar pula kebutuhan lahannya.
Cheng mengatakan bahwa kebijakan energi Taiwan saat ini berfokus pada tenaga surya dan angin lepas pantai, yang telah memicu persaingan pemanfaatan lahan dan berbagai konflik sosial dalam beberapa tahun terakhir.
Ia menambahkan bahwa meskipun jejak lahan Taiwan mungkin tidak terlihat menonjol dalam perbandingan internasional, dampaknya bisa jauh lebih besar mengingat keterbatasan luas wilayah Taiwan.
Cheng menyarankan agar pemerintah daerah diberi kewenangan yang lebih besar dalam perencanaan dan peninjauan proyek pembangunan, termasuk tanggung jawab terkait target netral karbon dan pembangkitan energi.
Sementara itu, Direktur Pusat Penelitian Jaringan Aksi Iklim Taiwan Chao Chia-wei (趙家緯) mengatakan pusat data AI sebaiknya dibangun di kawasan industri yang memiliki pasokan energi terbarukan, tekanan penggunaan air yang rendah, dan kapasitas jaringan listrik yang memadai.
Ia mengusulkan pembentukan "taman energi" yang mengintegrasikan fasilitas komputasi, energi terbarukan, penyimpanan energi, dan sistem daur ulang air dalam satu lokasi.
Menurut Chao, pusat data berskala besar juga sebaiknya berpartisipasi dalam penyimpanan energi, sementara tugas AI yang tidak memerlukan pemrosesan waktu nyata dapat dijadwalkan pada periode ketika pasokan energi hijau melimpah atau tekanan terhadap jaringan listrik lebih rendah.
Langkah tersebut, ujarnya, dapat membantu mendukung integrasi energi terbarukan sekaligus meningkatkan ketahanan jaringan listrik di tengah meningkatnya kebutuhan energi akibat perkembangan AI.
(Oleh Chang Hsiung-feng dan Agoeng Sunarto)
