Oleh Shih Hsiu-chuan, Rick Yi dan Jennifer Aurelia, penulis staf CNA
Ribuan kilometer dari kampung halamannya di Vietnam, A-Yueh pernah merasa menghadapi pernikahan yang penuh kekerasan seorang diri, hingga pekerja sosial turun tangan, membantunya keluar dari situasi abusif dan membangun kembali kehidupannya.
Pekerja sosial dan penasihat hukum pro bono membantu A-Yueh mengatasi ancaman deportasi yang membayangi sejak ia memutuskan meninggalkan pelaku kekerasan, serta membimbingnya melalui proses naturalisasi dan perjuangan memperoleh perceraian serta hak asuh anak.
Indah, dari Indonesia, bertahun-tahun menahan kekerasan karena takut dideportasi dan kehilangan anaknya, diperparah oleh keyakinan mendalam bahwa anaknya membutuhkan sosok ayah.
Guru anaknya kemudian mengungkap situasi tersebut dan menyarankan Indah untuk menghubungi hotline kekerasan dalam rumah tangga 113, yang menghubungkannya dengan berbagai layanan dukungan.
Melalui sistem perlindungan ini, ia memperoleh perintah perlindungan, konseling bagi suaminya, serta bantuan kebutuhan pokok—yang menjadi sangat penting setelah suaminya didiagnosis menderita kanker, yang meredakan kekerasan namun menambah beban finansialnya.
Hukum Pelopor dan Celah yang Menganga
A-Yueh dan Indah kini menjalani kehidupan yang lebih aman, namun banyak pasangan asing yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga di Taiwan tidak seberuntung mereka.
Sistem perlindungan sosial Taiwan bagi penyintas KDRT berakar pada Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tahun 1998, yang merupakan undang-undang pertama di Asia yang mengklasifikasikan kekerasan dalam rumah tangga sebagai kejahatan publik. Undang-undang ini mewajibkan pelaporan melalui saluran darurat 113 milik Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan (MOHW) serta menjamin perlindungan bagi korban.
Namun, perlindungan tersebut kerap tidak sepenuhnya menjangkau pasangan asing, yang sebagian besar berasal dari Tiongkok, Hong Kong, dan Makau (63,51 persen dari seluruh pasangan asing di Taiwan), Vietnam (20,44 persen), serta Indonesia (5,39 persen), akibat hambatan hukum, bahasa, dan isolasi sosial.
Secara teori, sistem ini menawarkan jalur berlapis dari respons krisis hingga kemandirian jangka panjang. Namun, dalam praktiknya, menavigasi sistem ini bisa sangat membingungkan.
“Pasangan imigran masih sebagian besar berada di luar jangkauan sistem,” ujar Hong Man-chi (洪滿枝), yang mendampingi perempuan Asia Tenggara melalui TransAsia Sisters Association Taiwan (TASAT).
Ia menyebut para “saudari”-nya—sebutannya untuk mereka—“sering melarikan diri ke sesama warga negara mereka, namun kembali lagi karena bujukan pasangan, tekanan keluarga, atau kekhawatiran terhadap anak-anak mereka,” kata Hong, warga Vietnam yang menikah dengan warga Taiwan. “Hal itu membuat mereka terjebak dalam siklus kekerasan.”
Salah satu penyebabnya, yang juga memengaruhi A-Yueh dan Indah, adalah ketakutan akan deportasi, yang kemudian diatasi melalui amandemen Pasal 31 Undang-Undang Imigrasi yang mulai berlaku pada 1 Januari 2024.
Hak atas izin tinggal
Sebelum reformasi hukum tahun 2024, pasangan asing seperti A-Yueh yang bercerai karena kekerasan dalam rumah tangga hanya dapat tinggal di Taiwan jika perceraian diperoleh melalui putusan pengadilan dan jika mereka memiliki anak di bawah umur yang terdaftar di Taiwan.
Hal ini sering membuat pasangan korban kekerasan bergantung pada sistem pengadilan.
Di bawah undang-undang yang telah direvisi, pasangan asing yang bercerai karena kekerasan dalam rumah tangga dapat tetap tinggal di Taiwan cukup dengan memberikan laporan polisi tentang kekerasan tersebut -- tanpa perlu memiliki anak atau memperoleh putusan pengadilan.
Revisi ini mencerminkan lebih dari satu dekade advokasi LSM dan Yuan Kontrol untuk melindungi hak pasangan asing dan anak-anak, kata Lee Ming-fang (李明芳), pejabat eksekutif senior di Direktorat Jenderal Imigrasi Nasional.
Meski undang-undang ini menjanjikan, kesadaran masyarakat masih terbatas.
Chow Wai Ying (周慧盈), sekretaris eksekutif TASAT, mengatakan organisasinya menyambut baik reformasi ini, namun perlu dilakukan lebih banyak upaya komunikasi melalui pendekatan multibahasa dan berbasis skenario agar korban memahami hak-hak mereka.
Kesadaran yang lebih besar dapat meningkatkan pelaporan. Menurut MOHW, sekitar 2.000 kasus kekerasan yang melibatkan pasangan asing dalam hubungan intim dilaporkan setiap tahun dari 2020 hingga 2024.
Namun, para peneliti mengingatkan bahwa angka tersebut kemungkinan tidak mencerminkan prevalensi sebenarnya dari kekerasan dalam rumah tangga. Studi National Taiwan University pada 2025 menemukan bahwa para penyintas rata-rata mengalami kekerasan selama 4,2 tahun sebelum melaporkannya.
Selain masalah hukum, hambatan lain dalam sistem masih ada.
Jalan panjang dan berliku menuju kebebasan
Bagi Hsiao-ling, seorang pasangan asal Tiongkok, rasa takut terhadap hal yang “tidak dikenal” membuat sistem bantuan terasa seperti labirin yang tak bisa ditembus.
Tidak terbiasa dengan cara kerja Taiwan, ia berpindah dari satu kantor pemerintah pusat ke kantor pemerintah daerah lainnya untuk mencari bantuan, namun kerap ditolak dan justru merasa semakin bingung serta tak berdaya.
Mengenang rasa frustrasinya, Hsiao-ling mengatakan ia kesulitan mempercayai sistem karena merasa situasi dan kebutuhannya tidak dipahami oleh pekerja sosial.
Bahkan ketika ditawari tempat di penampungan, misalnya, ia menanyakan lokasinya karena khawatir terlalu jauh dari sekolah anaknya, namun informasi itu awalnya tidak diberikan.
Akhirnya ia pindah ke penampungan, mengurus perpindahan sekolah anaknya, dan memenangkan hak asuh melalui jalur hukum -- hasil yang sebelumnya dikatakan mustahil tanpa kewarganegaraan.
"Pergi membutuhkan keberanian besar," katanya.
Hsiao-ling mengatakan bahwa bahkan dirinya, yang mampu berbahasa Mandarin, menghadapi banyak “jalan memutar”. Ia pun mempertanyakan bagaimana para penyintas yang tidak menguasai bahasa dapat bertahan, dan menyerukan sistem dukungan yang lebih jelas, transparan, dan mudah diakses.
Kekurangan penerjemah dan pekerja sosial
Para aktivis, termasuk Komisioner Yuan Kontrol Yeh Ta-hua (葉大華), menyebut kekurangan penerjemah berkualifikasi sebagai hambatan utama bagi warga negara asing untuk mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan.
Kekurangan juru bahasa ini belum banyak membaik selama bertahun-tahun, kata Hong, seraya menambahkan bahwa “terutama di daerah pedesaan, sulit menemukan penerjemah, apalagi yang memahami hukum dan istilah hukum.”
Yeh menyerukan akreditasi penerjemah, pelatihan hukum, dan pemeriksaan silang daftar hitam di seluruh basis data pemerintah untuk menyingkirkan penerjemah yang tidak memenuhi syarat, serta gaji lebih tinggi untuk menarik profesional generasi kedua.
Sebagai anggota Komisi Hak Asasi Manusia Nasional, Yeh juga menyoroti rendahnya gaji pekerja sosial sebagai masalah karena menghambat perekrutan, sehingga jumlah staf di bawah kebutuhan.
Hsu Chih-chi (許芝綺), direktur Pusat Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Pelecehan Seksual Kota New Taipei, mengatakan pekerja sosial di kotanya yang menangani kekerasan pasangan intim menangani 30 hingga 35 kasus masing-masing, di atas rekomendasi pemerintah pusat yaitu 20 hingga 30 kasus.
Mencari rumah setelah badai
Bagi mereka yang berhasil melarikan diri, penampungan tetap menjadi titik lemah dalam sistem dukungan, dengan lokasi yang tidak nyaman dan privasi terbatas di ruang bersama yang tidak memenuhi kebutuhan penyintas.
Taiwan memiliki 26 lokasi penampungan darurat/jangka pendek dengan 312 tempat tidur, di mana korban secara prinsip dapat tinggal hingga tiga bulan, serta 23 lokasi jangka panjang tambahan yang menyediakan 109 unit rumah tangga untuk masa tinggal hingga dua tahun, menurut MOHW.
Namun, kapasitas ini dianggap tidak memadai di negara yang mencatat lebih dari 85.000 kasus kekerasan pasangan intim pada 2024.
Salah satu model yang lebih jangka panjang adalah penampungan di Linkou Social Housing, yang dioperasikan oleh Garden of Hope Foundation bersama pemerintah New Taipei sejak 2020, dan dipandang sebagai contoh solusi meski baru menyediakan 20 unit.
Dirancang untuk memfasilitasi pemulihan, proyek ini memiliki ruang publik bagi penyintas untuk menerima konseling psikologis atau sekadar menyendiri untuk refleksi, selain unit hunian dasar.
"Rumah yang stabil adalah langkah pertama untuk mencari pekerjaan," kata Wang Yueh-hao (王玥好), CEO Garden of Hope Foundation. "Tanpa lingkungan yang aman, penyintas sering kali kembali terjebak dalam siklus kekerasan yang berulang."
Ketimpangan akses bantuan finansial antar wilayah
Seperti halnya penampungan, bantuan finansial bagi penyintas -- yang mencakup biaya hukum, sewa, dan konseling -- berbeda-beda di setiap daerah.
Pony Chang (張國棟), kepala Departemen Sosial Kabupaten Miaoli, mengatakan layanan kabupatennya untuk korban kekerasan dalam rumah tangga bergantung pada pendanaan, namun menekankan bahwa "batas minimum dukungan" selalu dijaga meski ada keterbatasan anggaran.
"Semakin banyak dana yang kami miliki, semakin beragam layanan yang bisa kami berikan, dan semakin sedikit pembatasan yang kami hadapi," kata Chang. "Namun meski anggaran ketat, layanan inti kami tidak pernah dihentikan -- penampungan kami selalu terbuka."
Tu Ying-chiu (杜瑛秋), CEO Taipei Women's Rescue Foundation, mengatakan beberapa pemerintah kota kehabisan anggaran tahunan bahkan sejak pertengahan tahun.
"Begitu dana itu habis, kurangnya dukungan keuangan bagi penyintas dan anak-anak mereka menjadi masalah kritis," katanya.
Para advokat seperti Hong mendesak pemerintah untuk memperluas layanan bantuan hukum pro bono, dengan menekankan bahwa banyak penyintas tidak mampu membiayai perceraian atau gugatan hak asuh setelah melarikan diri dari kekerasan.
"Saudari-saudari sering didiskualifikasi dari bantuan hukum hanya karena mereka punya sedikit tabungan atau asuransi -- padahal uang itu sangat penting untuk memulai hidup baru bersama anak-anak mereka," kata Hong.
Pendanaan meningkat, tapi apakah cukup?
Pendanaan untuk pencegahan KDRT dan perlindungan korban telah meningkat, naik 50 persen menjadi NT$7,5 miliar (Rp4,08 triliun) antara 2020 dan 2023. Subsidi kepada pemerintah daerah juga meningkat 2,8 kali lipat menjadi NT$1,24 miliar dalam periode yang sama, kata Kuo Tsai-jung (郭彩榕), Direktur Jenderal Departemen Layanan Perlindungan MOHW.
Pemerintah juga berencana meningkatkan pendanaan untuk memperkuat jumlah pekerja sosial dalam fase 2026–2030 program Social Safety Net 2.0, kata Kuo.
Namun, meskipun jaringan perlindungan Taiwan terus berkembang, kekuatannya akan sangat bergantung pada seberapa efektif ia menjangkau kelompok yang berada di pinggiran dan masih hidup dalam ketakutan.
Seperti yang ditunjukkan oleh kisah A-Yueh, Indah, dan Hsiao-ling, hak hukum baru menjadi nyata ketika ditopang oleh dukungan praktis. Menutup kesenjangan itu adalah yang mengubah pelarian dari lompatan keyakinan menjadi jalan yang bisa mulai dibangun untuk kehidupan baru.
Selesai/IF
