Taipei, 18 Mei (CNA) Presiden Lai Ching-te (賴清德) hari Minggu (17/5) kembali menegaskan posisinya bahwa Taiwan sudah "merdeka" dan bukan bagian dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT), pasca pernyataan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump yang memperingatkan Taiwan agar tidak mengupayakan "kemerdekaan."
Berbicara di sebuah forum pemuda di Taipei yang diadakan sebagai bagian dari rangkaian acara memperingati ulang tahun ke-40 Partai Progresif Demokratik (DPP), Lai mengatakan bahwa Republik Tiongkok (Taiwan) dan RRT "tidak saling berada di bawah satu sama lain."
"Resolusi tentang Masa Depan Taiwan" DPP tahun 1999 dan "Empat Komitmen" yang diperkenalkan mantan Presiden Tsai Ing-wen (蔡英文), tetap menjadi dasar kebijakan pemerintah saat ini, kata Lai, yang juga menjabat sebagai ketua DPP.
Resolusi tahun 1999 menyatakan Taiwan sudah merupakan negara "berdaulat dan merdeka" dengan nama Republik Tiongkok (ROC), bahwa ROC dan RRT tidak saling berada di bawah satu sama lain, dan bahwa masa depan Taiwan harus diputuskan 23 juta rakyat Taiwan.
Sementara itu, "Empat Komitmen" menegaskan kembali dukungan terhadap sistem konstitusi yang bebas dan demokratis di Taiwan, serta menegaskan ROC dan RRT tidak saling berada di bawah satu sama lain.
Komitmen tersebut juga menentang segala upaya untuk mencaplok atau mengganggu kedaulatan negara, dan menyatakan bahwa masa depan ROC harus diputuskan sesuai dengan kehendak rakyat Taiwan, kata Lai.
"Jadi semua orang bisa memahami dengan jelas bahwa makna dari kata 'kemerdekaan Taiwan' sebenarnya adalah bahwa Taiwan tidak termasuk dalam RRT," kata Lai. "Itu berarti bahwa ROC dan RRT tidak saling berada di bawah satu sama lain."
Pernyataan Lai diucapkan setelah Trump mengatakan dalam sebuah wawancara dengan Fox News yang direkam saat ia masih berada di Tiongkok pada Jumat bahwa ia tidak ingin melihat Taiwan bergerak menuju "kemerdekaan," melainkan berharap ketegangan antara Taiwan dan Tiongkok dapat mereda.
"Kami tidak ingin ada yang berkata, 'Mari kita merdeka karena Amerika Serikat mendukung kita,'" kata Trump, usai bertemu Presiden Tiongkok Xi Jinping (習近平) di Beijing.
Lai mengimbau masyarakat untuk bersatu menjaga kedaulatan dan demokrasi Taiwan, dengan berargumen bahwa demokrasi tidak dapat ada tanpa kedaulatan.
"Selama orang-orang mengidentifikasi diri dengan Taiwan, mereka adalah tuan dari negara ini," kata Lai, seraya menambahkan bahwa terlepas dari apakah orang menyebut negara ini sebagai ROC atau Taiwan, semuanya merujuk pada 23 juta orang yang tinggal di Taiwan, Penghu, Kinmen, dan Matsu.
Sebagai tanggapan, oposisi Kuomintang (KMT) pada Minggu menyerukan Lai untuk "kembali ke Konsensus 1992" dan menentang "kemerdekaan Taiwan", dengan alasan hal itu akan membantu menghindari konflik lintas selat.
Dengan mengutip Konstitusi ROC dan kerangka lintas selat mantan Presiden Ma Ying-jeou (馬英九), KMT mengatakan kedua sisi Selat Taiwan tidak saling mengakui kedaulatan, tetapi tidak saling menyangkal otoritas pemerintahan masing-masing.
KMT mengatakan bahwa meskipun Taiwan bukan bagian dari RRT, Konstitusi menyatakan kedua sisi termasuk dalam "satu Tiongkok," yang berarti bahwa daratan utama tidak dianggap sebagai negara asing.
Sementara itu, dalam sebuah unggahan Facebook juga pada Minggu, Lai mengatakan "Taiwan tidak akan pernah dikorbankan atau diperdagangkan."
"Menjaga perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan telah lama menjadi konsensus luas dan kepentingan bersama Taiwan, Amerika Serikat, dan semua negara demokratis di seluruh dunia," tulis Lai.
Lai mengatakan bahwa ada perhatian publik yang besar terhadap isu-isu terkait Taiwan yang diangkat selama pertemuan Trump-Xi, dan ia telah mendapat pengarahan dari tim keamanan nasional Taiwan mengenai perkembangan terbaru.
Dalam postingannya, Lai mencantumkan apa yang ia sebut sebagai "konsensus terbesar" di antara rakyat Taiwan, termasuk posisi bahwa ROC dan RRT tidak saling berada di bawah satu sama lain, bahwa kedaulatan Taiwan tidak boleh dilanggar atau dianeksasi, dan masa depan Taiwan harus diputuskan rakyatnya sendiri.
Poin-poin konsensus ini, kata Lai, "Juga merupakan status quo yang ingin kami pertahankan, dan tidak ada yang disebut 'isu kemerdekaan Taiwan'."
Lai juga mengatakan penjualan senjata AS ke Taiwan didasarkan pada Undang-Undang Hubungan Taiwan, yang menggambarkannya tidak hanya sebagai komitmen keamanan Washington terhadap Taiwan tetapi juga sebagai penangkal terpenting terhadap tindakan yang merusak perdamaian dan stabilitas kawasan.
"Kami berterima kasih kepada Presiden Trump atas dukungan berkelanjutan beliau terhadap perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan sejak masa jabatan pertamanya, termasuk melalui peningkatan terus-menerus dalam skala dan nilai penjualan senjata ke Taiwan, yang telah membantu Taiwan memperkuat kemampuan pertahanan dirinya," tambahnya.
Mengingat penolakan Tiongkok untuk meninggalkan penggunaan kekuatan terhadap Taiwan dan ekspansi militer yang terus berlanjut, "Penjualan senjata AS yang berkelanjutan ke Taiwan dan pendalaman kerja sama keamanan Taiwan-AS adalah elemen penting dan kunci dalam menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan," kata Lai.
Lai juga menekankan Taiwan adalah simpul penting dalam keamanan Indo-Pasifik, berada di jantung pengembangan kecerdasan buatan dan semikonduktor global, serta merupakan bagian yang tak tergantikan dalam restrukturisasi rantai pasok global.
Setiap tindakan yang merusak perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan bukan hanya merupakan tantangan terang-terangan terhadap aturan dan tatanan internasional, tetapi juga akan berdampak signifikan pada keamanan Indo-Pasifik, rantai pasok global, dan ekonomi dunia, tegas Lai.
Selesai/
