Taipei, 17 Mei (CNA) Kementerian Kehakiman (MOJ) Taiwan dalam penutupan tinjauan internasional pelaksanaan dua kovenan hak asasi manusia (HAM) hari Jumat (15/5) mengatakan pihaknya akan terus mendorong setiap instansi untuk menyusun langkah perbaikan yang konkret dan memasukkannya ke dalam mekanisme pemantauan.
Pertemuan Tinjauan Internasional Laporan Keempat Taiwan mengenai Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), yang digelar MOJ dan menghadirkan 12 tokoh HAM internasional, berlangsung sejak Senin.
Baca juga: Perlindungan pekerja migran diungkit di pembukaan tinjauan dua kovenan HAM Taiwan
Dalam sambutannya di penutupan pada Jumat, Menteri tanpa Portofolio Lin Ming-hsin (林明昕) mengatakan bahwa sejak diberlakukannya kedua kovenan HAM itu beserta undang-undang pelaksanaannya pada 2009, Taiwan selalu berpegang pada "model peninjauan lokal", dengan memanfaatkan perspektif profesional para ahli internasional untuk membantu negara terus meningkatkan perlindungan HAM.
Peninjauan kali ini, ujarnya, tidak hanya berfokus pada kesetaraan substantif bagi kelompok penyandang disabilitas, anak-anak dan remaja, masyarakat adat, perempuan, serta pekerja migran, tetapi juga memperluas pembahasan terhadap tantangan kontemporer yang baru muncul, termasuk kebebasan berpendapat, privasi teknologi, dan perlindungan data pribadi.
Lin mengatakan bahwa acara ini membuktikan "jalan HAM tidak memiliki titik akhir, dan kesimpulan dan rekomendasi yang disampaikan para anggota komite membangun sebuah cetak biru HAM menuju masa depan.
Tim pemerintahan, ujarnya, akan merealisasikannya satu per satu agar Taiwan tidak hanya menjadi benteng demokrasi di Asia, tetapi juga teladan tata kelola HAM di dunia.
MOJ menyatakan bahwa dalam proses peninjauan kali ini, pihaknya berupaya mewujudkan "model peninjauan lokal" yang dibangun secara mandiri oleh Taiwan, dengan menciptakan platform profesional yang memungkinkan dialog setara antara organisasi masyarakat sipil, para pakar, dan instansi pemerintah.
Melalui "dialog demokratis yang mendalam" ini, kata MOJ, berbagai instansi administratif tidak hanya memaparkan capaian dalam berbagai indikator HAM selama beberapa tahun terakhir, tetapi juga mengidentifikasi arah pendalaman sistem melalui "sesi tanya jawab yang intens dan bermutu" bersama tokoh internasional.
MOJ mengatakan pihaknya berperan sebagai "jembatan komunikasi penting" yang membantu berbagai kementerian dan lembaga "menyesuaikan diri secara tepat" dengan norma-norma konvensi HAM internasional, serta mengubah hasil dialektika dari beragam sudut pandang menjadi momentum untuk terus mendorong perkembangan sistem hukum negara.
Sidang peninjauan internasional kali ini, kata MOJ, mengajukan berbagai kesimpulan dan rekomendasi konstruktif terkait kondisi HAM di Taiwan, yang mencakup bidang-bidang penting seperti perlindungan hak hidup, hak berbagai kelompok masyarakat yang beragam, serta tantangan kontemporer yang baru muncul.
Laporan yang menghimpun pandangan para pakar internasional ini secara resmi diserahkan komite pada Jumat sore, dan diterima Lin sebagai wakil pemerintah Taiwan, kata kementerian.
Terkait kesimpulan dan rekomendasi tersebut, kata MOJ, pihaknya akan segera memulai prosedur "pengawasan administratif yang ketat" serta mengarahkan instansi-instansi terkait untuk melakukan "analisis mendalam" terhadap isinya.
Ke depannya, kata MOJ, pihaknya akan terus mendorong setiap instansi menyusun langkah-langkah perbaikan yang konkret dan memasukkannya dalam mekanisme pemantauan, guna memastikan setiap "rekomendasi internasional yang visioner" benar-benar berakar dalam detail kebijakan pemerintah.
(Oleh Lin Chang-shun dan Jason Cahyadi)
Selesai/
