Taipei, 12 Mei (CNA) Pekerja migran sektor domestik dan perikanan laut jauh di Taiwan belum dilindungi Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan, catat seorang anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (NHRC) dalam pembukaan tinjauan internasional pelaksanaan dua kovenan hak asasi manusia (HAM) di negara tersebut, Senin (11/5).
Hal ini membuat mereka tidak memperoleh perlindungan hak yang sama dengan pekerja migran di sektor lain maupun anak buah kapal pesisir yang direkrut di Taiwan, serta menghadapi risiko jam kerja berlebihan, upah rendah, dan kekerasan, kata Komisioner Kao Yung-cheng (高涌誠), dikutip dari rilis pers Yuan Kontrol.
Oleh karena itu, Kao menyarankan agar Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) No. 188 dan No. 189 diadopsi ke dalam hukum domestik Taiwan, serta agar pemasangan Wi-Fi di kapal perikanan laut jauh diwajibkan "secara jelas" sementara awaknya dimasukkan ke skema wajib asuransi kecelakaan kerja.
Pertemuan Tinjauan Internasional Laporan Keempat Taiwan mengenai Dua Kovenan HAM, yang digelar Kementerian Kehakiman (MOJ), resmi dibuka hari Senin dan dihadiri 12 tokoh HAM internasional, termasuk Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, Rukka Sombolinggi dari Indonesia.
Di kesempatan ini, kedua belas tokoh tersebut, bersama perwakilan pemerintah Taiwan, NHRC, dan organisasi masyarakat sipil, akan melakukan pertukaran pandangan secara substantif dan mendalam mengenai berbagai isu HAM, termasuk hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial, dan budaya, kata MOJ dalam rilis persnya.
"Dua Kovenan" yang dimaksud adalah Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (ICESCR), keduanya merupakan perjanjian Perserikatan Bangsa-Bangsa yang diadopsi ke hukum domestik Taiwan pada 2009.
Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰) dalam sambutannya mengatakan bahwa meski tingkat kebebasan Taiwan diakui secara global, isu HAM internasional terus berkembang, dan negara tersebut, seperti yang lainnya di dunia, menghadapi tantangan termasuk disinformasi, perlindungan privasi, dan penyalahgunaan teknologi.
Cho mengatakan ia berharap peninjauan ini dapat semakin memperdalam kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil, serta antara Taiwan dan komunitas internasional, guna membangun konsensus yang lebih luas demi mendorong sistem perlindungan HAM yang lebih praktis, lebih komprehensif, dan mampu menjawab kebutuhan rakyat.
Ia juga sempat menyebut sejumlah pencapaian Taiwan dalam aspek kebijakan, termasuk pemerintah yang secara bertahap mendorong Rencana Aksi Nasional HAM serta Rencana Aksi Perikanan dan HAM, dan terus melaksanakan Rencana Aksi Nasional Bisnis dan HAM.
Taiwan juga telah menyelesaikan revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, UU Pencegahan Kejahatan Kekerasan Seksual, UU Perlindungan Hak Korban Kejahatan, dan Peraturan Pencegahan Eksploitasi Seksual Anak dan Remaja, serta mengesahkan UU Kesehatan Masyarakat Adat dan UU Standar Imigran Baru, ujarnya.
Wakil Ketua NHRC Chi Hui-jung (紀惠容) mengatakan bahwa dunia tengah menghadapi berbagai tantangan HAM akibat konflik perang, meluasnya otoritarianisme, pengawasan digital, perubahan iklim, serta pesatnya perkembangan kecerdasan buatan (AI).
Sejak Agustus 2024, kata Chi, NHRC telah memulai penyusunan pendapat evaluasi independen untuk peninjauan kali ini melalui konsultasi dengan para pakar, pertukaran pandangan dengan organisasi masyarakat sipil, dan forum lintas bidang guna menghimpun berbagai pendapat masyarakat secara luas.
Ke depannya, lanjut Chi, NHRC juga akan terus mendorong agar standar HAM internasional benar-benar diterapkan dalam kebijakan publik dan kehidupan masyarakat.
MOJ menyebut penyelenggaraan ini bukan hanya menjadi momentum evaluasi perkembangan dalam empat tahun terakhir, tetapi juga menjadi platform penting bagi Taiwan untuk menunjukkan ketahanan demokrasinya dan mewujudkan keterhubungan dengan standar HAM internasional.
Melalui dialog tiga pihak, kata MOJ, pemerintah akan menanggapi berbagai pertanyaan yang diajukan para pakar, sekaligus mengidentifikasi kekurangan dalam sistem dan menyempurnakan berbagai langkah perlindungan HAM.
Pemerintah berharap masyarakat lokal dan komunitas internasional dapat bersama-sama memerhatikan upaya Taiwan dalam memperdalam penghormatan terhadap HAM dan mengejar keadilan sosial, tambah kementerian.
Selesai/ja
