LINTAS SELAT /Ragam pendapat pakar soal Passex TNI AL di timur Taiwan

13/08/2026 19:08(Diperbaharui 13/08/2026 19:08)

Untuk mengaktivasi layanantext-to-speech, mohon setujui kebijakan privasi di bawah ini terlebih dahulu

KRI I Gusti Ngurah Rai-332. (Sumber Foto : Situs web TNI-AL)
KRI I Gusti Ngurah Rai-332. (Sumber Foto : Situs web TNI-AL)

Taipei, 12 Agu. (CNA) Sejumlah pakar memiliki pandangan yang berseberangan terhadap rencana Passing Exercise (Passex) kapal Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL), yang Beijing umumkan juga akan dilakukan bersama kapal Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) Tiongkok di perairan sebelah timur Taiwan.

Pengamat politik dan hubungan internasional dari Universitas Al-Azhar Indonesia, R. Mokmahad Luthfi menyayangkan rencana Passing Exercise (Passex) TNI AL karena berada di lokasi yang rentan menimbulkan mispersepsi dari mitra dan negara sahabat Indonesia di Asia Timur. 

Kepada CNA, Luthfi menyebut, TNI AL juga tidak terbuka dari awal dan bahwa informasi rencana Passex tersebut berasal dari pihak Tiongkok. "Padahal, Indonesia bisa saja menolak atau meminta pemindahan lokasi Passex tersebut di perairan lain yang dianggap tidak menimbulkan kontroversi bagi kawasan," kata Luthfi.

Kandidat doktoral di National Chengchi University ini menyebut, seharusnya, TNI AL mempertimbangkan faktor geopolitik dan isu sensitif mengenai Tiongkok dan Taiwan dalam memutuskan latihan melintas di antara kedua angkatan laut tersebut. 

Menurut Luthfi, jika TNI AL tetap melangsungkan latihan tersebut, hal ini memperlihatkan kurangnya wawasan geopolitik regional Asia Timur di TNI AL, khususnya mengenai isu sensitif mengenai hubungan lintas selat antara Tiongkok dan Taiwan. 

"Selain itu, terlaksananya latihan tersebut hanya menguntungkan PLAN atau Tiongkok yang mengklaim bahwa Tiongkok melangsungkan latihan militer pertama kalinya dengan AL negara lain di perairan yang menjadi titik sengketa antara Tiongkok dan Taiwan," kata dia. 

Ia juga menyebut, TNI AL perlu tetap menyadari bahwa Angkatan Laut PLA (PLAN) merupakan kekuatan militer yang agresif dan menggunakan cara-cara perundungan terhadap negara-negara yang bersengketa dengan Tiongkok, khususnya dalam memaksakan klaim sepihak Nine/Ten Dash Line di Laut China Selatan (LCS) terhadap Filipina dan Vietnam. 

"Indonesia dan TNI AL seyogyanya tidak perlu meningkatkan hubungan militer di matra laut demi melindungi kepentingan Indonesia terkait dengan perairan Natuna bagian utara dan kepentingan ASEAN seperti Filipina, Vietnam, Malaysia dan Brunei di LCS," kata dia.

Pendapat berbeda datang dari Aswin Lin, non-resident associate di Taiwan Center for Security Studies. Kepada CNA, ia mengatakan bahwa fungsi diplomasi memang menjadi salah satu keunikan angkatan laut, dan latihan militer Asia Tenggara bersama PLA juga bukan hal baru.

Untuk TNI AL, latihan jauh dari teritori Indonesia adalah hal yang bagus, kata Aswin. "Membiasakan juga buat kalau krisis terjadi, kapal TNI harus beroperasi di daerah yang jaraknya jauh."

"Indonesia adalah negara netral. Bebas latihan dan berinteraksi dengan siapa pun," tambah Aswin, lulusan Program Doktoral Asia-Pasifik National Chengchi University.

(Oleh Muhammad Irfan dan Jason Cahyadi)

Selesai/ML

How mattresses could solve hunger
0:00
/
0:00
Kami menghargai privasi Anda.
Fokus Taiwan (CNA) menggunakan teknologi pelacakan untuk memberikan pengalaman membaca yang lebih baik, namun juga menghormati privasi pembaca. Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut tentang kebijakan privasi Fokus Taiwan. Jika Anda menutup tautan ini, berarti Anda setuju dengan kebijakan ini.
Diterjemahkan oleh AI, disunting oleh editor Indonesia profesional.