Taipei, Sep. 28 (CNA) Empat dekade setelah Partai Progresif Demokratik (DPP) didirikan di bawah pemerintahan darurat militer, para perintisnya mengenang risiko yang mereka ambil, perubahan demokratis yang turut mereka wujudkan, serta tantangan yang dihadapi partai tersebut saat ini.
DPP, yang kini memegang pemerintahan, didirikan pada 28 September 1986, di tengah puluhan tahun pemerintahan otoriter Kuomintang (KMT) setelah partai tersebut mundur ke Taiwan menyusul kekalahan dalam Perang Saudara Tiongkok.
Didirikan dalam kerahasiaan dan ketakutan
Pada hari itu, sebuah pertemuan di Grand Hotel Taipei awalnya dijadwalkan untuk mendukung kandidat "tangwai" — mereka yang menantang KMT — dalam pemilu akhir tahun untuk memperebutkan sejumlah kursi terbatas di Yuan Legislatif dan Majelis Nasional yang kini telah dibubarkan.
Dalam pertemuan tersebut, muncul usulan dari peserta agar dibahas pembentukan sebuah partai politik baru, kenang You Si-kun (游錫堃), yang memimpin pertemuan tersebut, dalam wawancara baru-baru ini dengan CNA.
Usulan tersebut memicu keterkejutan, ketidakpercayaan, dan perdebatan di antara beberapa ratus orang yang hadir. Sebagian mengatakan keputusan tersebut diambil terlalu gegabah untuk persoalan yang begitu serius. Ketika mereka yang hadir diminta mendaftarkan diri sebagai anggota pendiri, "sebagian ragu-ragu, sementara yang lain langsung menandatangani dan pergi," katanya.
You mengatakan ia kemudian dengan cepat mengumumkan bahwa usulan tersebut telah disetujui. Atas usulan Frank Hsieh (謝長廷), partai tersebut kemudian diberi nama Partai Progresif Demokratik. Partai itu secara resmi diperkenalkan dalam konferensi pers pada pukul 18.06 hari yang sama.
Hsieh, yang merupakan anggota "kelompok rahasia beranggotakan sepuluh orang" yang mulai membahas pembentukan partai pada Juli tahun tersebut dan merencanakan langkah 28 September, mengatakan tidak seorang pun tahu apakah mereka akan ditangkap ketika menuju konferensi pers.
Hsieh mengatakan mereka baru merasa lega ketika berita tentang pembentukan partai tersebut muncul di media internasional.
"Karena begitu nama 'Partai Progresif Demokratik' muncul di media internasional, sekalipun kami ditangkap, masih akan ada orang yang dapat maju dalam pemilu akhir tahun dengan menggunakan bendera DPP," kata Hsieh. "Artinya, kami berhasil!"
Risiko yang ditanggung bersama
Berangkat dari aktivisme selama puluhan tahun, upaya untuk membentuk sebuah partai politik memperoleh momentum pada 1980-an setelah Insiden Kaohsiung 1979, ketika banyak tokoh "tangwai", termasuk Lin I-hsiung (林義雄), ditangkap.
Setahun kemudian terjadi pembunuhan keluarga Lin, sebuah kasus yang hingga kini belum terpecahkan dan sejak lama dikaitkan dengan rezim KMT pada masa itu.
Dukungan terhadap kandidat "tangwai", banyak di antaranya merupakan istri para pembangkang yang dipenjara, terus meningkat. Menurut You, seruan untuk membentuk partai politik baru telah menjadi hampir universal dalam berbagai kegiatan "tangwai".
Namun, rencana untuk langkah pada 28 September dijaga sedemikian rahasia sehingga bahkan keluarga para peserta pun tidak diberi tahu.
You mengatakan ia meminta istrinya membawa kedua anak mereka ke Taipei pada 27 September tanpa menjelaskan alasannya. Ia berpikir bahwa jika ditangkap keesokan harinya, ia masih "memiliki kesempatan untuk mengucapkan selamat tinggal."
Hsieh, yang ditugaskan "kelompok rahasia beranggotakan sepuluh orang" untuk menyusun anggaran dasar partai, mengatakan ia bahkan telah menyiapkan surat terakhir jika dirinya ditangkap.
Kelompok tersebut berkumpul di rumah Chou Ching-yu (周清玉) untuk merencanakan pembentukan partai. Chou terpilih menjadi anggota Majelis Nasional pada 1980 setelah suaminya, Yao Chia-wen (姚嘉文), dijatuhi hukuman 12 tahun penjara karena keterlibatannya dalam Insiden Kaohsiung.
"Saya tidak merasa saya berani. Begitu memahami apa yang sedang terjadi, saya memang tidak bisa melarikan diri. Lagi pula, tidak ada tempat untuk melarikan diri," kata Chou kepada CNA ketika mengenang saat itu.
"Paling buruk, saya akan ditangkap dan dipenjara, dan mungkin saya bisa dipenjara bersama Yao Chia-wen. Separuh diri saya sudah hilang, jadi apa lagi yang bisa terjadi?" lanjutnya.
Persetujuan Chiang Ching-kuo?
Meskipun pembentukan partai politik baru masih dilarang berdasarkan pemerintahan darurat militer, pihak berwenang tidak menangkap para pendiri DPP. Keputusan tersebut kemudian ditafsirkan sebagian pihak sebagai bentuk penerimaan diam-diam terhadap pembentukan DPP oleh Presiden saat itu Chiang Ching-kuo (蔣經國).
Wang Chia-hua (王家驊), yang saat itu mengepalai Kantor Urusan Rahasia milik Chiang, mengatakan dalam wawancara sejarah lisan untuk buku "Breaking the Party Ban: The Crucial 10 Days of the DPP's Founding in 1986" bahwa pejabat intelijen tidak menganggap pertemuan tersebut cukup penting untuk dilaporkan kepada Chiang karena tokoh-tokoh "tangwai" memang sering mengadakan pertemuan.
Namun, ketika Wang diberi tahu pada sore hari bahwa DPP telah didirikan, ia terkejut dan segera melaporkan berita tersebut kepada Chiang, menurut buku tersebut. Wang mengingat respons pertama Chiang: "Kamu yakin ini benar?"
Menurut penuturan Wang, Chiang mengadakan rapat di Kantor Kepresidenan pada 29 September sore. Sejumlah pejabat mendorong tindakan keras, sementara yang lain menyarankan agar pemerintah tidak melakukan konfrontasi.
"Saya bisa menangkap mereka hanya dengan satu perintah, tetapi lalu apa? Ke mana hal itu akan membawa perkembangan negara? Bagaimana kita bisa bergerak maju?" tanya Chiang.
Kemudian, dalam wawancara pada 7 Oktober dengan Katharine Graham, penerbit The Washington Post saat itu, Chiang mengatakan, "Partai oposisi hanyalah sebuah fenomena dalam proses politik."
Pernyataan tersebut muncul ketika pemerintah mulai bergerak menuju pencabutan pemerintahan darurat militer dan pembatasan terhadap pembentukan partai politik baru. Pemerintahan darurat militer akhirnya dicabut pada 15 Juli 1987.
Menolak pandangan bahwa Chiang secara diam-diam menyetujui pembentukan DPP, You, yang merupakan anggota "kelompok kerja pembentukan partai beranggotakan 18 orang" yang dibentuk pada tahap awal pendirian partai, mengatakan bahwa tidak akan ada alasan untuk menjaga kerahasiaan atau takut ditangkap jika memang demikian.
"Yang sebenarnya terjadi adalah orang-orang mengambil risiko dengan menentang larangan pembentukan partai, memaksa rezim otoriter menghadapi realitas politik yang sudah muncul," kata You.
Ujian dalam pemerintahan
Seiring Taiwan mengalami demokratisasi sejak akhir 1980-an, DPP secara bertahap berkembang menjadi kekuatan politik utama.
Terobosan terjadi dalam pemilu daerah 1997, ketika partai tersebut memenangkan 12 dari 23 posisi kepala daerah. Kemenangan tersebut membuka jalan menuju kemenangan bersejarah dalam pemilihan presiden tahun 2000 dan perpindahan kekuasaan pertama antara dua partai politik di Taiwan.
Chen Shui-bian (陳水扁) menjadi presiden Taiwan pertama dari DPP pada 2000 dan menjabat selama dua periode. Partai tersebut kembali berkuasa pada 2016 di bawah Tsai Ing-wen (蔡英文) dan memenangkan masa jabatan presiden ketiga berturut-turut pada 2024 di bawah Lai Ching-te (賴清德).
Dengan demikian, sejak pemilihan presiden langsung Taiwan pada 1996, DPP telah memegang kursi kepresidenan selama 18 tahun, dibandingkan 12 tahun di bawah KMT — selama masa kepresidenan Lee Teng-hui (李登輝) dari 1996 hingga 2000 dan Ma Ying-jeou (馬英九) dari 2008 hingga 2016.
Merefleksikan sejarah DPP selama 40 tahun, Legislator DPP Ker Chien-ming (柯建銘), yang menjabat sebagai ketua fraksi selama 25 tahun hingga 2026, mengatakan perjalanan partai tersebut mencerminkan proses demokratisasi dan reformasi sosial Taiwan.
Mulai dari memperjuangkan kebebasan berbicara pada era "tangwai" hingga menjalankan reformasi pensiun, keadilan transisional, dan kesetaraan pernikahan ketika berada di pemerintahan, setiap langkah ditandai perdebatan sengit dan meninggalkan pengaruh terhadap Taiwan, kata Ker.
Kecuali selama delapan tahun masa kepresidenan Tsai, ketika DPP memiliki mayoritas di Yuan Legislatif, partai tersebut selalu menjadi minoritas, tetapi tetap berpegang pada keyakinan politiknya, kata Ker.
Mantan Ketua DPP Hsu Hsin-liang (許信良), yang memimpin partai menuju kemenangan dalam pemilu daerah 1997, mengatakan DPP memiliki keuntungan politik di Taiwan setelah memerintah selama sebagian besar tiga dekade terakhir.
Dalam wawancara baru-baru ini dengan CNA, ia mengatakan keuntungan tersebut berasal dari peran DPP dalam demokratisasi Taiwan serta dukungan jangka panjang dari pemilih yang memiliki identitas kuat sebagai warga Taiwan, bukan sebagai bagian dari Tiongkok.
Namun, Hsu, yang kini berusia 85 tahun, mengatakan partai tersebut menghadapi serangkaian tantangan politik yang berbeda saat ini.
Ia mendesak DPP untuk bergerak melampaui "ideologi berbasis etnis" dan membangun identitas bersama sebagai warga Taiwan yang berlandaskan demokrasi, kebebasan, kesetaraan sosial dan ekonomi, serta kepentingan bersama, bukan bahasa, hubungan darah, atau etnisitas.
"Partai ini harus merangkul berbagai kelompok dan pandangan," kata Hsu.
Partai tersebut juga menghadapi tantangan praktis dalam menjalankan pemerintahan tanpa mayoritas di Yuan Legislatif.
DPP kehilangan kendali atas Yuan Legislatif dalam pemilu 2024, menciptakan apa yang disebut Hsu sebagai kebuntuan politik dalam pemerintahan yang terbagi.
Ia mengatakan pemerintahan harus memperoleh dukungan dari anggota parlemen oposisi jika ingin menjalankan agendanya.
Hsu, yang bekerja bersama Presiden Lee saat itu dalam reformasi konstitusi pada 1997, juga berpendapat bahwa DPP perlu memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai sistem konstitusional Taiwan dan bagaimana kekuasaan politik dijalankan.
Menurutnya, partai harus menjelaskan persoalan tersebut kepada masyarakat, alih-alih terutama mengandalkan perhatian daring dan slogan-slogan politik di tengah konfrontasi dengan partai-partai oposisi.
Bagi sebuah partai yang didirikan dengan menentang pemerintahan otoriter, kata Hsu, ujian saat ini bukan lagi terutama mengenai warisan demokrasinya, melainkan seberapa efektif partai tersebut menjalankan pemerintahan.
DPP, katanya, tidak lagi dapat terutama mengandalkan warisan tersebut ataupun isu etnis untuk memobilisasi dukungan, tetapi harus menunjukkan bahwa mereka mampu menghadapi tantangan politik Taiwan saat ini.
(By Yeh Su-ping, Wang Yang-yu, Wen Kuei-hsiang, Chen Chun-hua, Tsai Su-jung, Shih Hsiu-chuan, dan Muhammad Irfan)
Selesai/JC
