Taipei, 27 Sep. (CNA) Pertemuan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping (習近平) tidak menghasilkan banyak kejutan, namun implikasinya bagi Taiwan akan menjadi lebih jelas dari tindakan Washington setelah KTT tersebut, kata para cendekiawan Taiwan pada hari Sabtu (26/9).
Berbicara di sebuah forum di Taipei yang diselenggarakan oleh Institute for National Policy Research, Chang Wu-ueh (張五岳), seorang penasihat senior di institut tersebut, menggambarkan hasil pertemuan itu sebagai "tidak mengejutkan."
Chang mengatakan pertemuan para pemimpin tersebut membantu mengelola perbedaan, tetapi kecil kemungkinan menghasilkan kesepakatan besar mengenai Taiwan.
"Tidak ada kemungkinan Taiwan menjadi alat tawar-menawar dalam negosiasi atau kesepakatan besar antara AS dan Tiongkok," katanya.
Tanda-tanda yang lebih penting, kata Chang, akan terlihat setelahnya: apakah Washington melanjutkan penjualan senjata ke Taiwan, mengizinkan transit presiden Taiwan, mengirim pejabat senior ke Taiwan, atau mengambil langkah-langkah yang mendukung Taiwan.
Menurut pernyataan dari pihak Tiongkok, Xi mendesak Washington untuk menangani isu Taiwan dengan hati-hati dan menentang kemerdekaan Taiwan selama pertemuan di Gedung Putih pada hari Kamis.
Pernyataan Gedung Putih setelahnya menggambarkan adanya kemajuan dalam isu ekonomi dan isu lainnya, namun tidak menyebutkan Taiwan. Sebuah lembar fakta dari AS menyatakan bahwa masing-masing pemimpin berniat menghadiri KTT yang diselenggarakan oleh negara lain -- APEC di Tiongkok dan G20 di Amerika Serikat.
Juga berbicara di forum tersebut, Ming Chu-cheng (明居正), profesor emeritus ilmu politik di National Taiwan University, mengatakan sambutan meriah untuk Xi seharusnya tidak disalahartikan sebagai kemajuan dalam perselisihan mendasar antara kedua negara.
Ming mengatakan sambutan tersebut melayani kepentingan politik kedua pemimpin: Trump menghadapi pemilihan paruh waktu AS, sementara Xi berupaya memperkuat posisinya menjelang kongres Partai Komunis Tiongkok berikutnya.
"Jangan berasumsi bahwa pemilihan ulang dijamin bagi seorang pemimpin otoriter," kata Ming, merujuk pada masa depan politik Xi.
Ming juga menantang pandangan dalam beberapa liputan media internasional bahwa Trump lebih membutuhkan Xi daripada Xi membutuhkan Trump. Mengingat kesulitan ekonomi Tiongkok dan apa yang dilihat Ming sebagai tekanan politik terhadap Xi, pemimpin Tiongkok itu mungkin lebih membutuhkan Trump, menurutnya.
Berbicara kepada CNA di sela-sela forum, Wakil Presiden institut Kuo Yu-jen (郭育仁) menunjuk pada dua pesawat pengebom B-1B Lancer yang terbang di atas Joint Base Andrews saat Xi tiba. Kuo menafsirkan aksi terbang tersebut sebagai peringatan di tengah sambutan meriah Trump.
"Trump juga bermaksud memberi peringatan kepada Xi," kata Kuo.
Pengebom B-1 termasuk di antara pesawat yang dikerahkan dalam operasi AS yang menangkap pemimpin Venezuela Nicolás Maduro pada bulan Januari.
Melihat ke depan, Kuo mengatakan setiap pembicaraan lebih lanjut antara Trump dan Xi di APEC atau G20 kemungkinan akan berupa pertemuan singkat di sela-sela acara.
Ia juga mengangkat kemungkinan adanya pertemuan yang melibatkan Rusia selama APEC, namun mengatakan bahwa meskipun pertemuan itu terjadi, durasinya yang terbatas akan membuat hasil substansial menjadi tidak mungkin.
Pembahasan Taiwan tak ada di lembar fakta
Sementara itu, lembar fakta Gedung Putih mengenai kunjungan kenegaraan Xi ke Amerika Serikat minggu ini tidak menyebutkan Taiwan, berbeda dengan siaran pers yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok.
Menurut lembar fakta Gedung Putih yang dikeluarkan pada hari Jumat, kedua pemimpin membahas perdagangan dan investasi bilateral, titik-titik panas geopolitik termasuk Rusia, Korea Utara, dan Iran, serta pengendalian narkoba.
Taiwan secara mencolok tidak disebutkan dalam lembar fakta Gedung Putih, berbeda dengan siaran pers yang diterbitkan pada hari yang sama oleh Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengenai pertemuan 24 September tersebut di mana Xi menekankan posisi Tiongkok yang "tegas" dalam menjaga reunifikasi nasional dan integritas teritorial, kata siaran pers itu.
Trump belum secara terbuka "menentang" kemerdekaan Taiwan, melainkan mengatakan pada bulan Mei dalam sebuah wawancara saat berkunjung ke Beijing bahwa ia tidak "berniat membuat seseorang menjadi merdeka" sambil mendesak baik Beijing maupun Taipei untuk "meredakan ketegangan."
Menurut lembar fakta Gedung Putih, kedua pemimpin "mengingat bahwa Amerika Serikat dan Tiongkok adalah sekutu dalam Perang Dunia II dan berjuang berdampingan untuk memenangkan perang."
Siaran pers Tiongkok tidak menyebutkan pernyataan tersebut, namun hal itu dimuat dalam laporan yang diterbitkan oleh Kantor Berita Xinhua yang dikelola negara Tiongkok pada hari yang sama. Pemerintah Taiwan telah mengecam sikap ini dan menuduh Xi memutarbalikkan fakta sejarah.
Dewan Urusan Daratan (MAC) dan Kementerian Luar Negeri (MOFA) Taiwan menegaskan bahwa Republik Tiongkok, yang pemerintahannya pindah dari Tiongkok daratan ke Taiwan pada tahun 1949 setelah Perang Saudara Tiongkok, adalah pihak yang berjuang bersama pasukan AS dalam Perang Dunia II.
Namun, pemerintah Taiwan belum secara terbuka menanggapi lembar fakta Gedung Putih tersebut.
Selesai/
