Taipei, 27 Sep. (CNA) Mendukung sistem politik demokratis dan pertahanan diri Taiwan sejalan dengan kepentingan Amerika Serikat (AS) dan komunitas internasional, kata Wakil Menteri Luar Negeri François Wu (吳志中) hari Sabtu (26/9), setelah Presiden Tiongkok Xi Jinping (習近平) dilaporkan mendesak Presiden AS Donald Trump menunda lebih lanjut paket penjualan senjata senilai US$14 miliar (Rp250,7 triliun) ke Taiwan.
"Tiongkok jelas mencoba mendapatkan keuntungan dalam isu Taiwan, tetapi apakah konsesi terhadap Taiwan akan menguntungkan AS?" kata Wu kepada wartawan di sela-sela forum tentang implikasi pertemuan antara Trump dan Xi di Gedung Putih pada Kamis, yang dilaporkan membahas perdagangan, kecerdasan buatan, Iran, dan Taiwan.
Wu mengatakan bahwa akan menjadi "kepentingan vital" AS untuk melanjutkan penjualan senjata dan memungkinkan Taiwan membela diri serta sistem politiknya yang bebas dan demokratis, sehingga "23 juta penduduknya tidak harus hidup di bawah sistem yang sama seperti [masyarakat di] Tiongkok."
Wu menambahkan bahwa mendukung pertahanan diri dan kebebasan Taiwan diperlukan agar Taiwan dapat terus memberikan kontribusi kepada dunia di bidang semikonduktor.
Wu mencatat bahwa beberapa media melaporkan Xi kemungkinan mendesak Trump untuk secara resmi menghentikan rencana paket penjualan senjata senilai US$14 miliar ke Taiwan dan secara terbuka menyatakan penentangannya terhadap kemerdekaan Taiwan selama pertemuan tersebut.
"Namun, sejauh yang saya tahu, AS belum menanggapi isu-isu ini."
Wu merujuk pada pernyataan bersama oleh Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi, dan Menteri Luar Negeri Korea Selatan Cho Hyun pada 21 September di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York, yang menekankan pentingnya perdamaian di Selat Taiwan.
Mereka juga menyatakan dukungan untuk kebebasan navigasi dan penerbangan, perdagangan sah yang tidak terhalang, dan penggunaan sah lainnya atas laut di Indo-Pasifik dan secara global, sesuai hukum internasional sebagaimana tercermin dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS).
Wu juga menyebutkan pernyataan bersama lain yang dikeluarkan dalam Sidang Umum PBB pada 22 September oleh para menteri luar negeri dan perwakilan tingkat tinggi dari Australia, Prancis, Jerman, Jepang, Selandia Baru, Polandia, Korea Selatan, dan Inggris.
Dalam pernyataan tersebut, para pejabat menekankan pentingnya menjaga perdamaian dan stabilitas di Indo-Pasifik, mendorong dialog, dan menentang setiap upaya sepihak untuk mengubah status quo di Selat Taiwan.
Pernyataan bersama tersebut menunjukkan bahwa kepentingan AS di Taiwan "sejalan dengan kepentingan negara-negara arus utama," kata Wu.
Selesai/IF
