Jenewa, 18 Mei (CNA) Pengecualian Taiwan yang terus berlanjut dari Majelis Kesehatan Dunia (WHA) bukan hanya kerugian bagi negara tersebut, tetapi juga merupakan "krisis global," yang menghilangkan kesempatan komunitas global untuk mendapatkan keahlian kesehatan masyarakat Taiwan, kata Menteri Kesehatan Shih Chung-liang (石崇良), Senin (19/5).
Berbicara kepada CNA di Jenewa saat WHA ke-79 dibuka, Shih mengatakan "virus tidak mengenal batas negara" dan memperingatkan bahwa mengecualikan Taiwan dari jaringan kesehatan global menciptakan celah berbahaya dalam upaya pencegahan penyakit internasional.
Taiwan, yang bukan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan membutuhkan undangan untuk berpartisipasi dalam organisasi yang berafiliasi dengan PBB, tidak akan menghadiri WHA untuk tahun kesepuluh berturut-turut tahun ini karena tekanan dari Beijing.
Seperti yang telah menjadi kebiasaan dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Taiwan dan kelompok masyarakat sipil menyelenggarakan forum dan pameran di Jenewa selama periode WHA untuk berbagi keahlian Taiwan di bidang layanan kesehatan dan kesehatan masyarakat.
Shih mengatakan penindasan politik Tiongkok terhadap Taiwan semakin intensif selama bertahun-tahun, sehingga dunia tidak dapat secara resmi mengakses model layanan kesehatan dan pengalaman pencegahan epidemi yang sukses dari Taiwan.
Ia mencontohkan pandemi COVID-19 dan wabah hantavirus baru-baru ini di sebuah kapal pesiar sebagai contoh yang menunjukkan pentingnya kerja sama internasional dalam isu kesehatan masyarakat.
Menurut Shih, insiden kapal pesiar tersebut mendorong Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) untuk mengadakan beberapa pertemuan darurat, dan WHO juga mengambil langkah langka dengan meminta Taiwan untuk berbagi informasi terkait pencegahan dan penanggulangan.
Hal itu sepenuhnya menunjukkan bahwa pengecualian Taiwan selama satu dekade terakhir bukan hanya kerugian bagi negara tersebut, tetapi juga krisis bagi seluruh dunia, katanya.
Shih juga menanggapi kekhawatiran bahwa pengaruh Tiongkok di dalam WHO dapat meningkat setelah Amerika Serikat (AS) menarik diri dari organisasi tersebut.
Sambil mengakui pengaruh kuat Beijing atas WHO, Shih mengatakan organisasi tersebut tetap menjadi platform terpenting di dunia untuk kerja sama kesehatan internasional dan saat ini belum ada penggantinya, sehingga sangat penting bagi Taiwan untuk terus mengupayakan status sebagai pengamat atau anggota.
Pada saat yang sama, ia mengatakan perubahan kebijakan AS juga dapat menciptakan peluang untuk lebih banyak kerja sama bilateral dan platform kesehatan global alternatif.
Shih mencatat bahwa interaksi Taiwan-AS semakin erat dalam beberapa tahun terakhir, yang menjadi landasan bagi Taiwan untuk memperluas hubungan dengan negara lain.
WHA adalah pertemuan pengambilan keputusan tahunan WHO. Taiwan terakhir kali menghadiri pada 2016 sebagai pengamat, saat hubungan dengan Beijing lebih hangat.
Seperti tahun-tahun sebelumnya ketika Taiwan tidak diundang ke pertemuan tahunan tersebut, WHA membuka sidangnya dengan "debat dua lawan dua" atas proposal dari sekutu-sekutu Taiwan untuk mengundang negara tersebut berpartisipasi sebagai pengamat.
"Debat dua lawan dua" berarti dua sekutu Taiwan menyampaikan pernyataan mendukung proposal tersebut, sementara dua peserta lainnya -- biasanya Tiongkok dan salah satu sekutunya -- menyatakan penolakan.
Berbicara menentang proposal tersebut, Jia Guide (賈桂德), perwakilan tetap Tiongkok untuk kantor PBB di Jenewa, menegaskan kembali sikap berkepanjangan Beijing bahwa Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sepenuhnya mewakili Taiwan.
"Isu partisipasi Taiwan dalam WHA harus ditangani sesuai dengan prinsip satu Tiongkok, sebagaimana dikonfirmasi Resolusi Majelis Umum PBB 2758 dan Resolusi WHA 25.1," katanya.
Resolusi tahun 1971 tersebut mengakui RRT sebagai satu-satunya perwakilan sah Tiongkok di PBB dan mengeluarkan "perwakilan Chiang Kai-shek (蔣介石)."
Resolusi tersebut tidak menyebutkan Republik Tiongkok (ROC) -- nama resmi Taiwan -- maupun Taiwan, sehingga melemahkan argumen RRT bahwa resolusi tersebut mendukung klaimnya mewakili Taiwan di PBB.
Sementara itu, Resolusi WHA 25.1, yang disahkan pada 1972, mengakui perwakilan RRT, bukannya ROC, sebagai satu-satunya perwakilan sah Tiongkok di WHO.
Mendukung sikap Tiongkok, seorang perwakilan Pakistan untuk kantor PBB di Jenewa menegaskan kembali dukungan negaranya terhadap "prinsip satu Tiongkok" Beijing, di mana Taiwan dianggap sebagai bagian dari RRT.
Berbicara atas nama Taiwan, Wakil Presiden dan Menteri Kesehatan Palau Raynold Oilouch mengatakan Konstitusi WHO dengan jelas menyatakan kesehatan semua orang adalah dasar bagi perdamaian dan keamanan.
"Pengecualian Taiwan dari WHO tidak dapat dibenarkan dan merugikan. Hal ini melemahkan pengawasan penyakit global, menunda pertukaran informasi, dan merusak kesiapsiagaan kolektif," katanya.
Resolusi Majelis Umum PBB 2758 dan Resolusi WHA 25.1, ujarnya, "Tidak menyebutkan Taiwan, tidak menentukan kesehatan Taiwan, dan tidak memberi wewenang kepada pemerintah lain untuk mewakili Taiwan dalam sistem PBB atau WHO."
Mengemukakan argumen serupa, Wakil Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Paraguay José Ortellado mengatakan Taiwan telah membuktikan dirinya sebagai "mitra yang bertanggung jawab dan efektif dalam kesehatan masyarakat" dan layak untuk berpartisipasi dalam sidang sebagai pengamat.
"Tidak ada sistem kesehatan global yang dapat dianggap benar-benar inklusif atau tangguh selama masih ada hambatan terhadap kerja sama teknis dan ilmiah," kata Ortellado.
Hal ini terutama benar ketika "23,5 juta orang dikeluarkan dari sistem keamanan kesehatan global, dan komunitas internasional tidak dapat sepenuhnya memanfaatkan pengalaman dan kapasitas yang dapat diberikan Taiwan untuk kesehatan masyarakat global."
Menteri Kesehatan Republik Dominika sekaligus Presiden WHA ke-79, Víctor Elías Atallah Lajam, pada akhirnya memutuskan untuk tidak memasukkan usulan agenda tambahan tersebut, sehingga Taiwan tetap dikecualikan dari WHA.
Selesai/
