Taipei, 22 Mei (CNA) Kabinet Taiwan akan membentuk komite strategi nasional kecerdasan buatan (AI) dan menyusun cetak biru pengembangan AI pertama sambil berupaya menyeimbangkan inovasi teknologi dengan kesejahteraan sosial serta perlindungan hak asasi manusia, kata Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰) hari Kamis (21/5).
Langkah ini merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Dasar Kecerdasan Buatan Taiwan, yang mulai berlaku pada bulan Januari dan menetapkan prinsip-prinsip untuk penelitian, aplikasi, dan tata kelola AI sambil melindungi perkembangan anak-anak dan hak asasi manusia.
Menurut juru bicara Kabinet Michelle Lee (李慧芝), Cho mengatakan dalam rapat Kabinet bahwa komite strategi nasional AI yang baru, yang akan dipimpinnya, akan mengoordinasikan, mempromosikan, dan mengawasi urusan terkait AI di seluruh pemerintahan.
Dewan Sains dan Teknologi Nasional setingkat Kabinet akan memimpin penyusunan "pedoman pengembangan kecerdasan buatan nasional" pertama Taiwan, yang akan diajukan ke komite untuk ditinjau.
Cho menguraikan jadwal untuk regulasi dan tata kelola AI.
Lembaga pemerintah harus menyelesaikan penilaian risiko untuk penggunaan AI pada bulan Juli dan membangun mekanisme pengendalian internal dalam waktu satu tahun.
Kementerian terkait harus merumuskan peraturan dan pedoman industri untuk aplikasi AI di bawah yurisdiksi mereka masing-masing pada Januari 2028 dan menyesuaikan undang-undang atau langkah administratif yang ada jika diperlukan.
Pemerintah juga akan mempromosikan inisiatif lintas kementerian terkait pendidikan AI, pengembangan talenta, dan infrastruktur, sementara Kementerian Urusan Digital mengembangkan kerangka klasifikasi risiko AI, alat verifikasi, dan aturan tata kelola data.
Cho mencatat bahwa pedoman pemerintah untuk mengidentifikasi talenta industri AI akan diperbarui, dengan menambahkan literasi tata kelola AI serta keterampilan kolaborasi dan pengembangan AI ke dalam persyaratan kompetensi.
Perubahan ini dimaksudkan untuk membantu pekerja mengidentifikasi risiko terkait AI dan memperkuat keterampilan praktis dalam mengembangkan dan bekerja dengan alat AI, menurut Cho.
Untuk memperluas kemampuan AI di sektor publik, pemerintah berencana merilis pedoman kompetensi AI untuk pegawai negeri pada bulan Juni.
Cho meminta Kementerian Pendidikan untuk memperkuat literasi AI di sekolah, meningkatkan pelatihan guru, dan menilai potensi risiko yang timbul dari aplikasi AI, sebagai bagian dari inisiatif yang lebih luas untuk mempersiapkan siswa dalam penggunaan AI yang "bertanggung jawab".
