Oleh Jason Cahyadi, reporter staf CNA
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Indonesia diluncurkan pada Januari 2025. Sebelum dimulai, pejabat Taiwan mengatakan bahwa negara yang kini ditinggali ratusan ribu diaspora Indonesia itu dapat berbagi pengalaman terkait.
Namun, sistem makan bergizi Taiwan tidak terbentuk dalam semalam; ia terus berkembang, mulai dari bantuan internasional, pembangunan dapur sekolah dan perluasan cakupan, hingga munculnya standar keamanan pangan yang melibatkan ahli gizi, pemerintah, orang tua, dan murid.
Lantas, bagaimana Taiwan membangun sistem makan bergizinya?
Awal mula
Menurut arsip nasional Taiwan, pengembangan program makan bergizi di Taiwan berawal dari langkah Departemen Pendidikan Provinsi Taiwan pada 1951 untuk memberikan susu bubuk skim dari Dana Anak-Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) kepada pelajar yang kekurangan gizi di 151 sekolah dasar.
Kepada CNA, Wang Wan-yu (王婉育), mahasiswi doktoral di National Taiwan Normal University yang meneliti sejarah program makan bergizi di Taiwan, mengatakan keamanan pangan sudah menjadi perhatian sejak itu, melalui buku panduan yang memuat petunjuk sterilisasi, termasuk desinfeksi dengan air yang mengandung klorin.
Pada 1957, dengan bantuan Amerika Serikat (AS), Departemen Pendidikan meluncurkan program di lima sekolah percontohan di Pingtung dan Taoyuan. Susu bubuk skim bantuan tersebut dicampur dengan ragi dan sayuran untuk dibuat menjadi sup.
Pada Juni 1964, Departemen Luar Negeri AS menyetujui Program Makan Siang Bergizi bagi Anak Sekolah Taiwan dan menyediakan produk pertanian senilai US$5,7 juta sebagai bahan pangan pokok. Pemerintah Taiwan menanggung US$2,07 juta untuk membeli bahan makanan pendamping seperti sayuran, ikan, dan kacang-kacangan, serta berbagai peralatan dapur sekolah.
Secara total, 267 sekolah melaksanakannya, dengan sekitar 200.000 pelajar menerima manfaat. Upacara peluncuran digelar pada 16 Oktober 1964 di sebuah sekolah dasar di Distrik Guishan, Taoyuan, yang secara simbolis menandai dimulainya program makan siang bergizi di Taiwan.
Saat itu, makanan pokok dibuat dengan mencampurkan tepung terigu bantuan AS dengan minyak goreng menjadi adonan yang kemudian dipanggang menjadi roti atau dikukus menjadi mantou. Makanan tersebut disajikan bersama susu dari susu bubuk skim serta bubur gandum.
Menu juga dilengkapi buah-buahan hingga sup yang mengandung berbagai bahan untuk melengkapi asupan protein, kalsium, vitamin B, dan zat gizi lainnya. Seiring waktu, cita rasanya juga menjadi makin beragam.
Setelah program bantuan AS usai pada 1968, pemerintah Taiwan beralih mengajukan dukungan kepada Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Namun, setelah Taiwan keluar dari PBB pada 1971, bantuan tersebut terhenti dan program dilanjutkan dengan pendanaan mandiri.
Pada 1973, Pemerintah Taiwan meluncurkan Program Kemandirian Makan Siang Pelajar. Sekolah diarahkan menyediakan satu porsi makanan berbahan tepung, sayuran, sup, serta susu berbahan kedelai dan jagung. Jika memungkinkan, menu juga dilengkapi buah-buahan.
Rencana tersebut didampingi evaluasi yang mencakup penyediaan makan siang, pendidikan kesehatan, dan kebersihan lingkungan agar sekolah dapat menerapkan standar kualitas penyediaan makan siang bergizi, menurut penelitian Wang.
Dalam program ini, biaya makanan ditanggung orang tua, kecuali bagi pelajar kurang mampu yang mendapatkan bantuan. Wang juga mencatat adanya kesenjangan antarsekolah maupun antardaerah karena setiap kabupaten dan kota memiliki langkah serta mekanisme masing-masing dalam penyelenggaraannya.
Jatuh dan bangkitnya
Program ini sempat menghadapi masalah keracunan makanan. Penelusuran Wang menemukan bahwa kasus antara lain terjadi di sebuah sekolah dasar di Tainan pada 1975, yang membuat sejumlah pejabat mendapat sanksi pendisiplinan.
Menghadapi dugaan keracunan, beberapa sekolah menghentikan penyelenggaraan makan siang bergizi dan muridnya kembali membawa bekal, sementara pada 1982 mulai dikembangkan industrialisasi makan siang pelajar.
Satu "kasus besar" keracunan makanan terjadi pada 1980. Merespons hal tersebut, pemerintah melakukan pemeriksaan terhadap dapur-dapur sekolah, kemudian menyusun laporan evaluasi dan peninjauan, kata Wang kepada CNA.
Periode 1980-an juga menandai pembangunan nasional, termasuk pendirian dapur sekolah, modernisasi peralatan, hingga peningkatan kualitas. Seiring dengan ekspansi besar-besaran oleh pemerintah, makan siang bergizi telah menyebar luas pada 1990-an, meski sistemnya tetap terdesentralisasi.
Standar dasar makan bergizi masuk hukum nasional Taiwan pada 2002 melalui pengesahan Undang-Undang Kesehatan Sekolah. Pada 2004, Kementerian Pendidikan (MOE) menerbitkan pedoman bagi pemerintah kabupaten dan kota untuk membimbing sekolah dalam menyelenggarakan makan siang bergizi.
Namun, kasus keracunan tetap ada. Hal ini membuat Yuan Kontrol, lembaga ombudsman Taiwan, pada Januari 2011 meminta MOE melakukan perbaikan atas "lemahnya pengawasan," karena "rata-rata terjadi lebih dari satu kasus per bulan" yang disebabkan "rendahnya nilai anggaran per porsi," sementara kasus yang didata MOE lebih rendah daripada statistik otoritas keamanan pangan pusat.
Seiring waktu, berbagai regulasi terkait terus direvisi dan memperdalam pelaksanaan program, termasuk dengan memperkuat standar keamanan dan gizi makanan, pengawasan dan pemeriksaan, peran ahli gizi, penggunaan bahan pangan lokal, serta tata kelola penyelenggaraan makan siang sekolah.
Pada 2021, pemerintah pusat juga mengesahkan program pengembangan dapur terpusat bagi daerah terpencil dengan total investasi lebih dari NT$6,31 miliar. Selain itu, pusat meluncurkan subsidi atas selisih biaya bahan pangan hingga NT$62 per murid per porsi makan, di samping pengaturan masing-masing pemerintah daerah.
Dewasa ini
Kini, program makan bergizi di sekolah-sekolah Taiwan berjalan dengan sistem terdesentralisasi: otoritas pusat menetapkan standar dan pedoman nasionalnya, otoritas daerah mengatur dan mengawasi pelaksanaannya, sementara sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraannya.
Program ini telah gratis di sekolah-sekolah dasar dan menengah pertama Taiwan sejak gelombang besar penggratisan oleh pemerintah-pemerintah daerah mulai awal tahun akademik 2026/2027.
Menurut Undang-Undang Kesehatan Sekolah, sekolah wajib menyediakan "makanan yang higienis, aman, dan bergizi seimbang" berdasarkan standar dan referensi pihak berwenang, memprioritaskan "produk pertanian lokal berkualitas" yang telah disertifikasi, serta menyediakan opsi vegetarian.
Selain itu, pemasok harus mencatat makanan yang disediakan ke platform yang ditentukan otoritas, sehingga orang tua dan pemerintah dapat menelusuri sumber bahan-bahannya, menurut pedoman MOE.
Undang-undang mewajibkan sekolah memeriksa fasilitas penyediaan makanan setidaknya sekali sepekan; otoritas pendidikan, agrikultur, dan kesehatan melakukan pemeriksaan sekurang-kurangnya sekali setiap tahun ajaran; dan otoritas pusat secara berkala berkolaborasi dengan pemerintah daerah untuk meninjau program dan melakukan kunjungan.
Sekolah yang memiliki 40 kelas atau lebih harus menempatkan sekurang-kurangnya satu ahli gizi, dan otoritas daerah juga wajib menempatkan sejumlah ahli gizi.
Pemerintah daerah wajib membentuk dewan yang bertanggung jawab menetapkan aturan, memberikan pembinaan, melakukan evaluasi, serta memberikan penghargaan dan sanksi.
Sekolah juga wajib membentuk komite makan siang yang setidaknya seperempat anggotanya merupakan orang tua atau wali murid, di samping guru, murid, ahli gizi, atau yang lainnya. Badan ini bertugas menyetujui rencana penyelenggaraan, mengawasi kualitas makanan, menetapkan prosedur pengadaan, hingga membangun mekanisme keamanan mandiri.
Sekolah yang menemukan dugaan keracunan makanan wajib segera memberikan pertolongan darurat dan melaporkannya kepada otoritas kesehatan daerah.
Program ini pun masih tidak terlepas dari kesalahan. Misalnya, 87 pelajar sekolah menengah pertama di Taipei dilaporkan diare setelah menyantap makan bergizi pada Senin (7/9). Satu di antaranya sempat izin beristirahat di rumah satu hari, sebelum juga kembali bersekolah seperti biasa pada Rabu.
Baca juga: Penyedia MBG di sekolah Taipei terancam denda hingga NT$200 juta atas dugaan keracunan
Menanggapi hal ini, otoritas pendidikan dan kesehatan kota melakukan pemeriksaan, memantau kesehatan murid terdampak, menangguhkan operasional penyedia, memutus kontrak pemasok, dan menyatakan penyedia terancam denda hingga NT$200 juta (Rp111,4 miliar).
Rangkul Indonesia?
Kepala Kantor Ekonomi dan Perdagangan Taipei (TETO) di Indonesia pada 2024, John C. Chen (陳忠), sempat buka suara tentang program MBG yang dicanangkan pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, setelah mereka ditetapkan sebagai pemenang Pilpres RI 2024.
MBG menawarkan banyak ruang kerja sama antara kedua pihak karena Taiwan telah melaksanakan program makan siang bergizi selama puluhan tahun dan memiliki sistem yang matang, termasuk dalam hal bahan pangan, pengawetan, hingga dapur terpusat, kata Chen dalam wawancara dengan CNA pada 19 Juni 2024.
Taiwan juga telah menggunakan teknologi cerdas untuk mengembangkan sistem pemantauan dapur cerdas dan platform pendaftaran bahan pangan, yang meningkatkan transparansi informasi untuk membantu meningkatkan keamanan makan siang bergizi, ujarnya.
Baca juga: Kepala TETO: Taiwan bisa berbagi pengalaman untuk program makan siang Prabowo
Untuk mendukung MBG, Chen juga menyarankan bahwa Taiwan dapat menggabungkan sumber daya pertanian terkait dengan melibatkan diaspora Taiwan dan Yayasan Tzu Chi, guna membangun dan berinvestasi di sektor agrikultur Indonesia.
Dalam resepsi Hari Nasional Republik Tiongkok (Taiwan) di Jakarta pada Oktober 2024 yang juga dihadiri sejumlah pejabat Indonesia, Chen dalam pidatonya turut menggaungkan bahwa MBG menjadi salah satu ruang strategis kerja sama Indonesia-Taiwan.
Baca juga: Taiwan adakan resepsi Hari Nasional di Indonesia
Hal ini juga digemakan Sekretaris Kementerian Pertanian Taiwan di TETO, Kuo Chao-kai (郭肇凱), yang pada November 2024 mengatakan Taiwan dapat berbagi pengalaman untuk MBG dalam hal lingkungan peternakan sapi perah dan pertanian cerdas.
Baca juga: TETO: Taiwan dapat berbagi pengalaman dengan Indonesia untuk MBG
Tim Teknis Taiwan di Indonesia pun menyatakan komitmennya mendukung swasembada pangan dan MBG.
Baca juga: Tim teknis Taiwan gelar Pasar Petani di Indonesia
Namun, belum ada pernyataan publik resmi dari pihak Indonesia terkait tawaran tersebut.
Selesai/IF
