Presiden sahkan undang-undang untuk tingkatkan otonomi pertahanan, industri drone

Taipei, 11 Sep. (CNA) Kantor Kepresidenan pada Jumat (11/9) mengeluarkan perintah presiden yang mengesahkan undang-undang yang bertujuan memperkuat otonomi pertahanan Taiwan dan mengembangkan industri kendaraan nirawaknya, setelah Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰) menandatangani undang-undang tersebut.

Undang-Undang tentang Penguatan Otonomi Pertahanan dan Pengembangan Industri Kendaraan Nirawak akan mulai berlaku enam bulan setelah diundangkan, sementara ketentuan alokasi anggarannya akan berlaku segera.

Dalam konferensi pers hari Jumat, Sekretaris Jenderal Yuan Eksekutif (Kabinet) Xavier Chang (張惇涵) mengatakan bahwa Cho telah menandatangani undang-undang tersebut setelah disahkan oleh Yuan Legislatif (Parlemen) pada 27 Agustus, dengan alasan urgensi memperkuat pertahanan nasional dan meningkatkan industri kendaraan nirawak Taiwan.

"Situasi keamanan saat ini tidak akan menunggu sampai perselisihan politik sepenuhnya terselesaikan, begitu pula persaingan industri internasional tidak akan menunggu Taiwan untuk menyempurnakan semua sistem dan kebijakannya," kata Chang.

"Meskipun kekhawatiran Kabinet terhadap undang-undang ini belum hilang, pemerintah tidak bisa mundur dari tanggung jawabnya untuk menjaga negara," ujarnya.

Berdasarkan undang-undang tersebut, pemerintah pusat akan mengalokasikan NT$240 miliar (Rp133,46 triliun) selama enam tahun melalui anggaran tahunan, pada prinsipnya NT$40 miliar per tahun, untuk pengembangan dan pengadaan kendaraan nirawak.

Kementerian Pertahanan Nasional diarahkan untuk memprioritaskan pengadaan sistem nirawak "berbiaya rendah, berkinerja tinggi" yang diproduksi dalam negeri. Pendanaan tambahan dapat diberikan dengan persetujuan legislatif.

Chang mengatakan Kabinet akan menjalankan kewenangan konstitusionalnya atas anggaran dengan mengalokasikan dana berdasarkan kebutuhan nyata pertahanan nasional dan industri, sambil tetap berada di bawah pengawasan Parlemen.

Sebelumnya, Kabinet telah mengusulkan anggaran khusus enam tahun sebesar NT$210 miliar untuk pengembangan dan pengadaan sistem nirawak, namun usulan tersebut gagal disahkan oleh Parlemen.