Taipei, 23 Apr. (CNA) Lembaga pengawas pemerintah Taiwan telah meminta Kementerian Ketenagakerjaan (MOL) dan Kementerian Urusan Ekonomi (MOEA) membuat peraturan dan sistem ketenagakerjaan negara tersebut selaras dengan standar internasional, termasuk dengan tidak membiarkan pekerja migran membayar ke agensi tenaga kerja.
Hal itu disampaikan laporan Yuan Kontrol yang dirilis Kamis (24/4) setelah disahkan Rabu, terkait keputusan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (CBP) Amerika Serikat (AS) untuk menangguhkan impor produk salah satu perusahaan Taiwan atas dugaan kerja paksa -- tampaknya merujuk pada Giant Manufacturing Co.
Baca juga: Taiwan bergerak pasca Giant diblokir AS atas tudingan kerja paksa
Dalam konferensi pers pada Kamis pagi yang membahas laporan hasil penyelidikan itu, anggota Yuan Kontrol Wang Yo-ling (王幼玲) menyatakan bahwa perusahaan yang produknya ditahan sebenarnya telah dilaporkan media asing sejak Juni 2024 terkait dugaan kerja paksa.
Meskipun MOL telah mengetahui opini publik tersebut dan menyerahkannya untuk diselidiki otoritas lokal, ujarnya, tindak lanjut hanya berdasarkan hasil investigasi pemerintah daerah dan langsung disimpulkan "tidak ada pelanggaran", sementara tidak ada pembangunan mekanisme peninjauan ulang atau verifikasi lanjutan.
Hal ini, menurut Wang, menunjukkan kurangnya sensitivitas dalam mengidentifikasi risiko terkait isu kerja paksa.
Di sisi lain, hasil penyelidikan menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengidentifikasi risiko kerja paksa masih kurang, menurut laporan Yuan Kontrol.
Meskipun Pemerintah Kota Taichung telah melakukan pemeriksaan, mereka tidak melakukan investigasi substantif berdasarkan indikator Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) terhadap risiko inti, dan kasus-kasus ditutup dengan berbagai alasan tanpa tindak lanjut atau mekanisme inspeksi lanjutan, kata laporan.
Wang juga mengatakan bahwa sistem di Taiwan masih terutama berlandaskan pada peraturan ketenagakerjaan lokal, dan belum sepenuhnya mengadopsi indikator kerja paksa dari ILO sebagai standar identifikasi risiko dan pemeriksaan.
Hal ini, ujarnya, menyebabkan adanya kesenjangan antara "penilaian legalitas" di dalam negeri dan "persyaratan kepatuhan" internasional.
Misalnya, kata Wang, seperti dalam kasus kerja untuk melunasi utang, pemotongan gaji, serta kondisi kehidupan pekerja, yang menunjukkan bahwa perusahaan maupun otoritas terkait masih perlu memperkuat sistem tata kelola hak ketenagakerjaan.
Anggota Yuan Kontrol Lai Cheng-chang (賴振昌) menyatakan bahwa perusahaan yang dikenai penahanan sebenarnya sudah tergolong teladan dalam aspek ketenagakerjaan, tetapi tetap menjadi sorotan internasional, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara standar Taiwan dan luar negeri.
Otoritas terkait, kata Lai, seharusnya menyelaraskan diri dengan standar internasional, dan pemerintah harus bertanggung jawab melakukan revisi regulasi serta sosialisasi, bukan membebankan tanggung jawab sepenuhnya kepada perusahaan.
Anggota Yuan Kontrol Chi Hui-jung (紀惠容) mengatakan salah satu penyebab besar kesenjangan antara praktik Taiwan dan standar internasional adalah "kerja berbasis utang", di mana gaji para pekerja migran pada tahun pertama terus dipotong guna melunasi utang untuk agensi tenaga kerja.
Selain itu, Taiwan masih mengizinkan agensi memotong biaya layanan sekitar NT$1.500 (Rp820.954) hingga NT$1.800 per bulan dari gaji pekerja migran, kata Chi, menambahkan bahwa praktik-praktik ini tidak diperbolehkan dalam regulasi internasional.
Chi juga menambahkan bahwa biaya seperti tiket pesawat ke Taiwan, jasa agensi, dan pemeriksaan kesehatan saat ini dibebankan ke pekerja migran, sementara menurut standar internasional seharusnya ditanggung pemberi kerja.
Baca juga: Komnas HAM Taiwan serukan hak pekerja migran pasca blokir AS
Taiwan sangat bergantung pada perdagangan internasional, sehingga jika ingin berbisnis dengan luar negeri, tidak boleh lagi mempertahankan pola pikir mencari "tenaga kerja murah", kata Chi.
Laporan menyebut ketiga anggota Yuan Kontrol menyatakan MOL dan MOEA masih memiliki ruang untuk meningkatkan upaya dalam membantu perusahaan menyesuaikan diri dengan standar hak asasi manusia internasional, serta membangun sistem pengaduan dan pemulihan yang sesuai dengan norma global.
Meskipun pemerintah telah mulai mendorong pedoman pencegahan kerja paksa bagi perusahaan, mekanisme uji tuntas, dan kajian legislasi terkait, kata mereka, menghadapi tren pengawasan internasional yang terus menguat, sistem yang ada masih perlu dipercepat integrasi dan implementasinya.
Menanggapi laporan, MOL dalam pernyataannya mengatakan mereka menyikapi secara serius tren tata kelola hak asasi manusia dalam rantai pasokan global dan menyelaraskannya dengan standar internasional, termasuk dengan merilis panduan referensi untuk membantu pengusaha di Taiwan mencegah kerja paksa pada Februari.
Baca juga: Taiwan rilis panduan pencegahan kerja paksa, tekankan perlindungan pekerja migran
MOL mengatakan mereka juga memperkuat pembinaan dan bantuan pemerintah kepada perusahaan untuk mengidentifikasi risiko dan meningkatkan daya saing internasional, termasuk dengan menggandeng MOEA untuk menggelar sosialisasi dan bimbingan di lapangan sejak Maret.
Selain itu, kata MOL, mereka terus meninjau peraturan agar selaras dengan standar internasional, termasuk dengan merencanakan amandemen yang melarang pemberi kerja atau agensi menahan dokumen identitas dan berkas kerja pekerja migran serta mengilegalkan pungutan uang jaminan.
Baca juga: Kabinet Taiwan berupaya perketat aturan penyimpanan dokumen pekerja migran
Sementara itu, MOEA mengatakan pihaknya terus membantu perusahaan Taiwna memahami standar internasional dan memperkuat perlindungan hak asasi manusia dalam ketenagakerjaan, seperti melalui seminar pelaksanaan uji tuntas pada Oktober dan simposium penjelasan larangan impor AS dan Uni Eropa pada Desember.
Langkah-langkah ini dilakukan secara aktif untuk membantu industri memahami perkembangan kebijakan dan peraturan negara mitra dagang utama, kata keterangan kementerian yang diterima CNA.
MOEA juga menyampaikan pihaknya terus mendorong penyusunan draf "Rencana Aksi Nasional tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia 2.0" dengan merujuk pada regulasi dan sistem hak asasi manusia perusahaan internasional serta bekerja sama dengan kementerian terkait.
Kepada CNA, Biro Urusan Ketenagakerjaan Kota Taichung mengatakan bahwa terkait kasus Giant, pihaknya telah melaksanakan inspeksi sesuai ketentuan MOL setelah menerima laporan.
Untuk memperkuat penyelarasan sistem dan mencegah perusahaan di Taichung terlibat risiko kerja paksa, tambah biro tersebut, pihaknya telah merencanakan penguatan sosialisasi panduan MOL melalui berbagai saluran seperti pertemuan asosiasi agensi, seminar regulasi, diskusi dengan majikan, dan pendampingan langsung.
(Oleh Jason Cahyadi dan Wu Shu-wei)
Selesai/ja
