Washington/Taipei, 25 Sep. (CNA) Sejumlah otoritas Taiwan telah mengatakan mereka akan menyelidiki Giant Bicycles, setelah Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan (CBP) Amerika Serikat (AS) pada Rabu (24/9) memblokir sepeda, suku cadang sepeda, dan aksesori yang dibuat mereka karena adanya bukti kerja paksa, termasuk ke pekerja migran.
CBP mengatakan telah mengeluarkan perintah penahanan pelepasan (WRO) untuk menahan pengiriman sepeda yang dibuat di Taiwan oleh Giant -- produsen sepeda terbesar di dunia -- berdasarkan undang-undang yang melarang barang yang dibuat dengan kerja paksa masuk ke Amerika Serikat.
Perintah tersebut tampaknya tidak berlaku untuk sepeda Giant yang dibuat di luar Taiwan. Perusahaan ini juga memiliki fasilitas manufaktur di Tiongkok, Vietnam, Hungaria, dan Belanda.
CBP mengatakan penyelidikan terhadap Giant telah mengidentifikasi indikator kerja paksa, termasuk penyalahgunaan kerentanan, kondisi kerja dan tempat tinggal yang buruk, perbudakan utang, penahanan upah, dan lembur yang berlebihan.
"Giant mendapat keuntungan dengan memberlakukan penyalahgunaan tersebut, sehingga menghasilkan barang yang diproduksi di bawah nilai pasar dan merugikan usaha Amerika hingga jutaan dolar [AS] dalam keuntungan yang diperoleh secara tidak adil," kata pernyataan yang mengumumkan perintah tersebut.
Pernyataan tersebut tidak memberikan rincian penyelidikan CBP. Namun, sebuah laporan dari Departemen Tenaga Kerja AS berdasarkan wawancara tahun 2024 dengan pekerja migran Vietnam dan Thailand di pabrik Giant di Distrik Dajia, Taichung, mengidentifikasi beberapa risiko kerja paksa.
Risiko tersebut termasuk risiko perbudakan utang akibat biaya rekrutmen dan deposit di negara asal, biaya layanan bulanan kepada agensi tenaga kerja Taiwan, penahanan upah, kondisi tempat tinggal yang buruk, serta intimidasi dan ancaman, menurut laporan.
Laporan itu menyebutkan perusahaan telah mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki beberapa masalah, seperti menghentikan penahanan upah, merenovasi asrama pekerja, dan berencana menerapkan kebijakan tanpa biaya mulai Januari 2025.
Meskipun Giant "Komunikatif dan sebagian berkomitmen" terkait kekhawatiran tersebut, perusahaan "Menolak penggantian biaya," yang berarti risiko perbudakan utang masih nyata, simpul laporan itu.
Menanggapi ini, organiasasi pekerja Taiwan Labor Front (TLF) melalui sebuah rilis pers hari Kamis mengatakan pemerintah seharusnya secara aktif menyesuaikan diri dengan perkembangan legislatif internasional, menyusun dan melaksanakan lebih lanjut peraturan penegak hak asasi manusia (HAM) di perusahaan.
Perusahaan Taiwan umumnya masih lemah dalam kesadaran risiko HAM, khususnya terkait isu kerja paksa yang menjadi perhatian internasional, yang membuat mereka sulit memenuhi ekspektasi tren legislatif Eropa dan Amerika dan ke depannya berisiko semakin tersisih dari pasar internasional, kata TLF.
TLF juga menyerukan Kementerian Ketenagakerjaan (MOL) untuk membuat terobosan lebih besar terkait perhatian internasional terhadap kebijakan perekrutan adil pekerja migran, termasuk penerapan kebijakan nol biaya penempatan dan langkah-langkah lain untuk mengurangi risiko kerja paksa bagi mereka.
Menanggapi laporan CBP, Kementerian Urusan Ekonomi (MOEA) Taiwan dalam pernyataan yang dikeluarkan Rabu malam berjanji akan bekerja sama dengan MOL untuk "Segera menyelesaikan setiap kemungkinan kekhawatiran terkait kerja paksa" agar larangan tersebut dicabut.
"Sebagai anggota rantai pasok global yang bertanggung jawab, Taiwan sejak lama sangat memperhatikan peningkatan kondisi tenaga kerja, dan akan terus bekerja sama dengan MOL untuk menciptakan lingkungan kerja yang ramah pekerja," kata MOEA.
Menjawab kekhawatiran TLF bahwa isi laporan ini merupakan kondisi umum pekerja migran, Menteri Urusan Ekonomi Kung Ming-hsin (龔明鑫) pada Kamis mengatakan bahwa ia telah berkomunikasi dengan Menteri Ketenagakerjaan Hung Sun-han (洪申翰) dan akan meninjau kondisi seluruh industri secara menyeluruh.
"Kasus ini tidak akan diperlakukan sebagai kasus individual," ujarnya dalam sebuah wawancara media, menambahkan bahwa pihaknya akan bekerja sama dengan MOL untuk menjamin keselamatan pegawai selama proses produksi.
Biro Urusan Ketenagakerjaan Kota Taichung mengatakan kepada CNA bahwa mereka akan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Tenaga Kerja MOL untuk memeriksa apakah terdapat dugaan kerja paksa, seperti jam kerja berlebihan, kondisi tempat tinggal, atau pemotongan gaji bagi pekerja migran di Giant.
Wali Kota Taichung Lu Shiow-yen (盧秀燕) dalam wawancara dengan media menyatakan bahwa industri sepeda dan rantai pasokannya merupakan sektor penting di Taichung, dan pemerintah kota akan lebih lanjut berkomunikasi dan meninjau situasi.
Sementara itu, Giant Bicycles pada Kamis mengatakan bahwa pihaknya "Secara aktif mengklarifikasi fakta" situasi tersebut dan akan berupaya agar larangan tersebut dicabut.
Perusahaan mencatat bahwa mereka telah menerapkan "Kebijakan tanpa biaya perekrutan" pada Januari tahun ini, di mana perusahaan membayar biaya rekrutmen, agensi, dan biaya terkait pemerintah untuk semua pekerja migran yang baru direkrut.
Perusahaan juga telah menyelesaikan renovasi asrama pekerja pada akhir 2024, menyediakan kondisi tempat tinggal yang lebih aman dan nyaman, serta memperkenalkan sistem pengendalian internal untuk memastikan operasinya memenuhi standar ketenagakerjaan internasional, menurut pernyataan tersebut.
(Oleh Chung Yu-chen, Tseng Chih-yi, Matthew Mazzetta, Chao Min-ya, Hao Hsueh-ching, Elly Wu, dan Jason Cahyadi)
>Versi Bahasa Inggris
Selesai/ja
