Taipei, 9 Apr. (CNA) Yuan Eksekutif (Kabinet Taiwan) hari Kamis (9/4) menyetujui rancangan revisi undang-undang yang akan melarang pemberi kerja atau agensi tenaga kerja menahan dokumen identitas pekerja migran dalam kondisi apa pun, termasuk jika dengan persetujuan, tidak seperti ketentuan saat ini.
"Dalam praktiknya, beberapa pekerja memberikan persetujuan agar dokumen identitas mereka ditahan, yang kemudian menimbulkan banyak kontroversi dan meningkatkan risiko kerja paksa," ujar Wakil Menteri Ketenagakerjaan Chen Ming-jen (陳明仁) dalam konferensi pers mingguan Kabinet.
Menanggapi pertanyaan, Chen mengatakan hal ini bukan hanya sebagai respons terhadap Perjanjian Perdagangan Timbal Balik (ART) Taiwan-Amerika Serikat, tetapi juga atas perkembangan tuntutan hak-hak buruh dari Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Uni Eropa.
Usulan tersebut juga menetapkan bahwa pemberi kerja dan agensi tidak boleh merampas atau menyita harta pribadi pekerja, sementara ketentuan yang ada saat ini hanya melarang penyitaan.
Selain itu, agensi tidak boleh meminta pelamar kerja atau karyawan untuk memberikan informasi pribadi yang tidak relevan dengan pekerjaan mereka, demikian isi rancangan revisi tersebut.
Pelanggar akan dikenai denda sebesar NT$60.000 (Rp32 juta) hingga NT$300.000 serta pencabutan izin perekrutan pekerja migran secara penuh atau sebagian -- ketentuan yang tetap sama seperti aturan yang berlaku saat ini.
"Kami berharap masyarakat memahami bahwa menahan dokumen identitas pekerja tidak akan mencegah mereka kabur atau menjadi tidak terlacak," kata Wakil Direktur Jenderal Tenaga Kerja Chen Shih-chang (陳世昌) dalam konferensi pers tersebut.
"Dengan menjamin 'kedaulatan atas dokumen identitas', kami berharap dapat meningkatkan kondisi hak asasi manusia para pekerja," ujarnya.
Selama proses legislasi, tambahnya, pihaknya akan menjelaskan dengan jelas kepada pekerja migran, pemberi kerja, dan agensi bahwa penyimpanan dokumen identitas adalah tanggung jawab pekerja itu sendiri.
Dalam menyetujui usulan tersebut, Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰) menyatakan langkah ini akan memberikan ketenangan bagi pekerja migran di Taiwan dalam bekerja, serta menyerukan dukungan lintas partai dari para legislator agar rancangan undang-undang ini segera disahkan.
Sebelumnya, juga pada Kamis, Kementerian Ketenagakerjaan (MOL) dalam rapat Yuan Legislatif mengatakan isi revisi juga akan mencakup ketentuan bahwa pemberi kerja di sektor sektor manufaktur dan perikanan wajib membayarkan biaya penempatan dari luar negeri dan biaya terkait pekerja migran selama masa kontrak kerja.
MOL menyebut hal ini secara bertahap sesuai dengan standar internasional, serta ditetapkan untuk membantu perusahaan memenuhi standar hak asasi manusia global dan memperkuat tata kelola rantai pasokan.
Karena struktur ekonomi Taiwan didominasi usaha kecil dan menengah, kata MOL, diperlukan penyesuaian secara bertahap, dengan pemerintah akan membantu membimbing perusahaan dan rantai pasokan untuk bertransformasi, serta memberikan masa penyesuaian dan dukungan administratif yang diperlukan.
Menteri Ketenagakerjaan Hung Sun-han (洪申翰) mengatakan bahwa sebelum amandemen terkait biaya penempatan rampung, saat ini target pihaknya adalah terlebih dahulu merevisi evaluasi lembaga penyalur pekerja migran.
Hal ini dilakukan dengan memasukkan konsep perekrutan adil ke dalam indikator, yang akan dikaji tahun ini dan diharapkan mulai diterapkan tahun depan, kata Hung.
Selain itu, Hung mengatakan MOL melihat bahwa biaya administratif bagi pemberi kerja yang mengurus perekrutan pekerja migran secara mandiri cukup tinggi, sehingga saat ini sedang dilakukan evaluasi untuk penyederhanaan, di samping ada rencana penambahan titik layanan.
Draf revisi Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan yang diloloskan Kabinet pada Kamis mencakup pengetatan aturan penyimpanan dokumen identitas dan perampasan harta, tetapi belum termasuk pelarangan pengenaan biaya penempatan untuk pekerja migran.
(Oleh Sean Lin, Chang Hsiung-feng, dan Jason Cahyadi)
Selesai/IF
