Taipei, 22 Apr. (CNA) Setelah lebih dari enam bulan tertunda, usulan anggaran umum Yuan Eksekutif (Kabinet) untuk tahun fiskal 2026 dikirimkan ke tinjauan komite pada Selasa (21/4), setelah Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰) memberikan penjelasan kepada Yuan Legislatif (Parlemen) mengenai perencanaannya.
Wakil Ketua Parlemen Johnny Chiang (江啟臣), yang memimpin sidang, mengumumkan bahwa usulan tersebut akan dikirim ke Komite Keuangan dan didistribusikan ke komite-komite lain sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Fraksi partai penguasa dan oposisi mencapai konsensus pada 15 April untuk mengundang Cho mempresentasikan anggaran dan menjawab pertanyaan pada Selasa sebelum merujuknya ke komite.
Mereka juga sepakat bahwa Kabinet harus, dalam waktu enam bulan sejak dimulainya peninjauan, mengusulkan rancangan undang-undang untuk memberikan kenaikan gaji bagi personel militer aktif dan peningkatan pensiun bagi pensiunan polisi dan petugas pemadam kebakaran.
Sebelumnya pada hari itu, Cho memberikan penjelasan kepada para legislator mengenai penyusunan anggaran tahun fiskal 2026 dan menjawab pertanyaan, termasuk mengenai prospek kenaikan gaji bagi personel militer aktif dan peningkatan pensiun bagi pensiunan polisi dan petugas pemadam kebakaran.
Cho mengatakan pemerintah telah menaikkan gaji personel militer, pegawai negeri, dan guru sekolah negeri sebanyak empat kali sejak 2016, dengan total kenaikan kumulatif sebesar 14 persen.
Ia mengatakan beberapa pos anggaran telah ditunda karena kekhawatiran mengenai kesetaraan di antara pegawai negeri dan isu konstitusional, seraya menambahkan bahwa Kabinet telah mengajukan permohonan interpretasi dan penetapan sementara ke Mahkamah Konstitusi pada 22 Agustus 2025.
Meskipun Parlemen telah mengesahkan rancangan undang-undang yang meningkatkan pensiun bagi polisi dan petugas pemadam kebakaran serta menaikkan gaji personel militer aktif pada 2025, dengan keduanya telah disahkan menjadi undang-undang dan ditandatangani presiden dan perdana menteri, Kabinet belum mengalokasikan dana terkait.
Cho mengatakan penyesuaian gaji di masa depan akan dipandu prinsip-prinsip kesehatan institusional, legitimasi, keadilan, dan keberlanjutan fiskal, termasuk meninjau mekanisme untuk lebih mencerminkan perubahan harga dan memperbaiki tunjangan profesional.
Selesai/IF
