Taipei, 23 Apr. (CNA) Pemerintah Amerika Serikat pada Rabu (22/4) mengkritik tiga negara Afrika yang mencabut izin lintas udara untuk perjalanan yang direncanakan Presiden Lai Ching-te (賴清德) ke Eswatini pekan ini, dengan mengatakan bahwa negara-negara tersebut telah tunduk pada tuntutan politik Tiongkok.
“Negara-negara ini bertindak atas kehendak Tiongkok dengan mengganggu keamanan dan martabat perjalanan rutin pejabat Taiwan,” kata seorang juru bicara yang tidak disebutkan namanya dari United States Department of State kepada Central News Agency melalui email.
Dalam pernyataannya, pihak AS menilai, negara-negara ini mengelola wilayah udara internasional dalam Flight Information Region (FIR) yang didelegasikan kepada mereka, yang melampaui wilayah udara kedaulatan di atas teritori mereka. "Tanggung jawab pengelolaan ini semata-mata untuk menjamin keselamatan penerbangan, bukan untuk dijadikan alat politik bagi Beijing," kata pihak AS.
Pejabat tersebut tidak menyebutkan nama negara-negara itu, namun menurut Kantor Kepresidenan Taiwan, penerbangan Lai ke Eswatini dijadwalkan melintasi wilayah udara yang dikelola oleh Seychelles, Mauritius, dan Madagaskar.
Juru bicara Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa pemblokiran tersebut merupakan contoh lain dari Tiongkok yang “melancarkan kampanye intimidasi terhadap Taiwan dan para pendukungnya di seluruh dunia, menyalahgunakan sistem penerbangan sipil internasional, serta mengancam perdamaian dan kemakmuran global.”
“Kami mendesak Beijing untuk menghentikan tekanan militer, diplomatik, dan ekonomi terhadap Taiwan, dan sebaliknya terlibat dalam dialog yang bermakna,” ujar juru bicara tersebut ketika ditanya mengenai pandangan Washington atas faktor-faktor yang menyebabkan penangguhan perjalanan Lai ke Eswatini.
Pencabutan izin lintas udara tersebut diumumkan pada Selasa, kurang dari 24 jam sebelum Lai dijadwalkan berangkat dalam kunjungan lima hari ke satu-satunya sekutu diplomatik Taiwan di Afrika.
Menurut Kantor Kepresidenan Taiwan, keputusan untuk mencabut izin lintas udara tersebut merupakan hasil dari “paksaan ekonomi” Tiongkok terhadap Seychelles, Mauritius, dan Madagaskar.
Seychelles dan Madagaskar mengatakan kepada media bahwa mereka mengambil keputusan tersebut secara independen, namun juga menyatakan bahwa mereka tidak mengakui Taiwan sebagai negara berdaulat.
Pada Rabu, Kementerian Luar Negeri Tiongkok memuji keputusan yang diambil oleh ketiga negara Afrika tersebut, dengan menyatakan bahwa semua 53 negara Afrika, kecuali Eswatini, mengakui Republik Rakyat Tiongkok dan menjunjung prinsip satu Tiongkok, yang menyatakan bahwa Taiwan adalah “bagian tak terpisahkan dari wilayah Tiongkok.”
“Tiongkok sangat menghargai komitmen negara-negara terkait terhadap prinsip satu Tiongkok, yang sepenuhnya sejalan dengan hukum internasional dan norma dasar hubungan internasional,” kata kementerian tersebut dalam sebuah pernyataan.
Menanggapi isu ini, perwakilan Inggris untuk Taiwan, Ruth Bradley-Jones, mengatakan pada Rabu bahwa keputusan terkait pengendalian wilayah udara seharusnya tidak bersifat politis.
“Pengelolaan wilayah udara yang netral dan dapat diprediksi sangat penting bagi keselamatan penerbangan serta pertukaran sehari-hari yang menjaga pergerakan ekonomi global,” ujarnya dalam sebuah unggahan di Facebook. “Keputusan tentang pengelolaan wilayah udara harus mengutamakan keselamatan dan stabilitas, dan tidak boleh dibuat untuk tujuan politik.”
Kementerian luar negeri dari dua sekutu diplomatik Taiwan lainnya, yakni Belize dan Paraguay, juga menyatakan kekhawatiran atas keputusan tersebut.
(Oleh Elaine Hou, Joseph Yeh, dan Muhammad Irfan)
Selesai/ja
