Taipei, 1 Apr. (CNA) Sejumlah kelompok advokasi pada Selasa (31/3) mengkritik pelonggaran aturan perekrutan penata laksana rumah tangga (PLRT) migran oleh pemerintah pusat karena dinilai tidak efektif mengatasi rendahnya angka kelahiran di Taiwan, namun menyambut kebijakan baru Pemerintah Kota Taipei yang memungkinkan orang tua bekerja dengan jam lebih singkat.
Setelah Taipei pada akhir Februari meluncurkan program percontohan yang memungkinkan orang tua mengurangi jam kerja dengan subsidi dari pemerintah kota, Kabinet pada pertengahan Maret melonggarkan aturan perekrutan PLRT migran, sehingga rumah tangga dengan minimal satu anak di bawah usia 12 tahun dapat mengajukan permohonan.
• Taiwan akan izinkan keluarga dengan anak di bawah 12 tahun pekerjakan PLRT migran
Berbicara dalam konferensi pers di Taipei, Sekretaris Jenderal Taiwan Labour Front Yang Shu-wei (楊書瑋) mengutip penelitian yang menunjukkan bahwa jam kerja yang panjang dapat menekan tingkat kesuburan, dan menggambarkannya sebagai faktor kunci di balik rendahnya angka kelahiran di Taiwan.
Ia berpendapat bahwa pelonggaran aturan perekrutan pekerja migran domestik, yang akan mulai berlaku pada 13 April, hanya akan semakin menunda reformasi tempat kerja dan memperkuat masalah kerja berlebihan di Taiwan, dengan mencatat bahwa jam kerja tahunan di Taiwan mencapai 2.030 pada tahun 2024.
Merujuk pada Singapura dan Hong Kong, yang memiliki akses lebih luas terhadap PLRT migran namun tetap menghadapi jam kerja panjang dan angka kelahiran rendah, ia mempertanyakan, “Apakah ini arah yang ingin diambil Taiwan?”
Menyuarakan hal yang sama, koordinator Childcare Policy Alliance Wang Chao-ching (王兆慶) mengatakan para akademisi Singapura telah menunjukkan bahwa ketergantungan jangka panjang pada pekerja migran domestik membuat para pemberi kerja kurang memperhatikan keseimbangan kehidupan kerja karyawan.
Mengutip temuan para akademisi tersebut, ia mengatakan ketergantungan seperti itu telah berkontribusi pada memburuknya jam kerja dan mendorong tingkat kesuburan negara-kota tersebut menjadi salah satu yang terendah di dunia.
• Aliansi LSM minta pemerintah Taiwan cabut perluasan izin PLRT migran
Menteri Ketenagakerjaan Hung Sun-han (洪申翰) membela kebijakan tersebut, dengan mengatakan bahwa kebijakan itu didorong terutama oleh kebutuhan keluarga berpendapatan ganda dengan anak, yang banyak di antaranya masih membutuhkan bantuan untuk pekerjaan rumah tangga, perawatan, dan pendampingan namun kesulitan menemukan dukungan seperti itu di pasar tenaga kerja.
Hung mengatakan pelonggaran ini dimaksudkan untuk membantu keluarga-keluarga tersebut tetap berada di dunia kerja dan memberi mereka ketenangan pikiran yang lebih besar, alih-alih harus memilih antara pekerjaan dan keluarga.
Sementara itu, Yang memuji program subsidi upah Taipei untuk pengurangan jam kerja, dengan mengatakan bahwa program tersebut memberikan fleksibilitas lebih besar bagi pekerja ketika ingin menyesuaikan jadwal mereka dan lebih menyeimbangkan tanggung jawab keluarga dan pekerjaan.
Wang juga mengatakan kebijakan pengurangan jam kerja untuk orang tua di Taipei memiliki niat baik, namun berpendapat bahwa desain saat ini memerlukan revisi besar.
Mulai 1 Maret hingga 31 Oktober, bisnis yang terdaftar di Taipei memenuhi syarat untuk mendapatkan subsidi hingga NT$100.000 (Rp53 juta) dalam program ini, mendorong pemberi kerja untuk mengurangi jam kerja harian satu jam tanpa mengurangi gaji bagi orang tua yang memenuhi syarat dengan anak usia 12 tahun ke bawah.
Wang mengatakan struktur subsidi saat ini dapat menimbulkan masalah keadilan serius terkait bagaimana subsidi didistribusikan dan dapat menghalangi perusahaan besar untuk berpartisipasi, sehingga hanya perusahaan kecil yang bersedia mengajukan permohonan.
Ia mengusulkan perubahan ke sistem aplikasi berbasis karyawan, di mana pekerja yang ingin jam kerja lebih pendek dapat langsung mengajukan permohonan subsidi kepada pemerintah kota.
Selesai/ja
