Taipei, 31 Mar. (CNA) Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (NHRC) Taiwan merilis laporan khusus yang menyebut sistem penerjemah dalam proses peradilan memiliki masalah struktural, sehingga kelompok dengan keterbatasan bahasa dan ekonomi masih menghadapi hambatan dalam mengakses keadilan.
Dalam siaran pers yang dirilis hari Selasa (31/3), NHRC mempublikasikan laporan bertajuk “Akses Setara terhadap Keadilan – Sistem Penerjemah Peradilan dan Bantuan Hukum di Taiwan” yang mengulas secara menyeluruh kondisi dan tantangan kedua sistem tersebut.
Laporan tersebut menyebut bahwa pihak yang tidak menguasai bahasa serta kelompok rentan secara ekonomi masih kerap menghadapi hambatan nyata dalam proses peradilan pidana. Hal ini berdampak pada kemampuan mereka untuk menggunakan hak pembelaan, bahkan berpotensi mengganggu prinsip peradilan yang adil.
Mengacu pada Pasal 14 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR), negara memiliki kewajiban untuk memastikan setiap orang dapat menjalani proses peradilan dengan memahami isi persidangan serta memperoleh pembelaan yang efektif.
NHRC menilai sistem penerjemah peradilan saat ini memiliki masalah struktural dalam aspek aksesibilitas, akurasi, dan netralitas. Dalam praktiknya, pihak terkait tidak selalu dapat memperoleh bantuan penerjemah yang memadai secara tepat waktu, dan dokumen perkara belum tentu tersedia dalam bahasa yang dapat dipahami.
Selain itu, akurasi hasil penerjemahan belum memiliki mekanisme pengawasan yang efektif, baik secara langsung maupun setelah proses berlangsung. Netralitas penerjemah juga kerap bergantung pada penilaian individu dalam tiap kasus.
Keterbatasan tenaga kerja dan anggaran, serta rendahnya dan tidak seragamnya standar upah, turut memengaruhi kualitas layanan dan stabilitas profesional para penerjemah, tambah laporan tersebut.
Dalam hal sistem bantuan hukum yang ditunjuk pengadilan, NHRC menyatakan bahwa meskipun Taiwan memiliki berbagai sumber daya pembelaan, independensi pembela publik maupun pengacara kontrak masih belum memadai dan berpotensi dipengaruhi faktor struktural.
NHRC merekomendasikan agar pemerintah segera mengintegrasikan berbagai regulasi yang ada, mendorong pembentukan undang-undang khusus, serta membangun mekanisme layanan penerjemah tingkat nasional atau menunjuk lembaga khusus untuk mengoordinasikannya.
Selain itu, pemerintah juga diminta untuk mengintegrasikan sumber daya di setiap tahap proses hukum, mulai dari penyelidikan, persidangan hingga pelaksanaan putusan, serta menyediakan anggaran yang memadai.
NHRC juga menekankan pentingnya peningkatan perlindungan tenaga kerja dan dukungan profesional bagi penerjemah, termasuk pemberian upah yang layak, jaminan sosial, dan perlindungan keselamatan kerja.
Pemanfaatan teknologi digital untuk membantu proses penerjemahan juga disarankan, serta memasukkan kelompok yang mengalami kendala bahasa ke dalam kategori yang berhak mendapatkan bantuan hukum wajib.
Untuk sistem bantuan hukum, NHRC menyarankan agar pemerintah meninjau kembali posisi dan mekanisme pembela publik serta pengacara kontrak guna mengurangi risiko kurangnya independensi secara struktural.
NHRC menegaskan bahwa kemampuan bahasa dan kondisi ekonomi tidak seharusnya menjadi penghalang bagi masyarakat untuk mengakses sistem peradilan. Warga negara asing, pekerja migran, masyarakat adat, serta kelompok rentan lainnya harus mendapatkan hak pembelaan dan perlindungan prosedural yang setara dalam proses pidana.
(Oleh Kao Hua-chien dan Agoeng Sunarto)
