Taipei, 24 Mar. (CNA) Langkah pemerintah Taiwan yang melonggarkan syarat permohonan penata laksana rumah tangga (PLRT) migran dapat menghancurkan sistem penitipan anak publik dan kebijakan penetapan harga pengasuh yang transparan, yang telah dibangun selama bertahun-tahun, kata aliansi LSM pada Selasa (24/3).
Baca juga: PM Taiwan beri lampu hijau untuk perluasan izin PLRT migran
Menyimak kebijakan baru pemerintah terkait syarat perekrutan PLRT migran, 34 LSM, melalui pernyataan bersama yang dirilis Selasa, menyatakan keberatan dan meminta pemerintah menarik kembali kebijakan yang mereka sebut diluncurkan tanpa evaluasi mendalam.
Pemerintah harus menjamin hak kerja pekerja migran dan menghentikan sistem perekrutan individu, serta mendorong kebijakan pengasuhan anak yang komprehensif dengan mengalokasikan anggaran untuk memperluas layanan publik yang terjangkau dan berkualitas tinggi, kata aliansi.
Pernyataan itu mengkritik klaim pemerintah bahwa "PLRT asing hanya menangani pekerjaan rumah tangga dan tidak terlibat dalam pengasuhan anak," sementara bagi keluarga dengan anak kecil, realita di lapangan menunjukkan "pekerjaan rumah tangga" dan "pengasuhan" sangat berkaitan erat dan sulit dipisahkan.
Mulai dari menyiapkan makanan tambahan, mencuci botol susu, hingga menjaga kebersihan dan keamanan ruang bermain anak, setiap pekerjaan rumah tangga tersebut terhubung langsung dengan tugas pengasuhan, kata LSM.
Setelah pengumuman kebijakan, Kementerian Ketenagakerjaan (MOL) mengklaim langkah ini akan menguntungkan 1,44 juta rumah tangga. Namun, kelompok LSM mempertanyakan hal tersebut.
Mempertimbangkan biaya tenaga kerja seperti gaji, ruang akomodasi, dan biaya stabilisasi kerja, pada kenyataannya, menurut aliansi, hanya keluarga dengan pendapatan 20 persen teratas yang mampu menggunakan layanan ini.
Selain itu, pernyataan LSM menyoroti adanya "celah pengawasan" di ranah privat, dengan menilai pemerintah tidak memiliki cukup tenaga pemeriksa dan instrumen hukum untuk mengidentifikasi apakah pekerja migran dipaksa memikul beban pengasuhan anak.
Desain kebijakan ini secara tidak langsung mendorong "pekerjaan ganda ilegal", yang menjebak pekerja migran dalam eksploitasi dan jam kerja berlebih yang melampaui deskripsi kerja mereka, lanjut pernyataan aliansi.
Terakhir, LSM memperingatkan bahwa pembukaan besar-besaran bagi PLRT asing ke dalam rumah tangga akan berdampak langsung pada peluang kerja pekerja perempuan lokal.
Akan ada banyak pengasuh anak lokal terancam kehilangan pekerjaan karena keluarga berpenghasilan tinggi beralih ke PLRT asing yang bersiaga 24 jam, kata pernyataan LSM.
Kebijakan ini hanya akan menjadi solusi jangka pendek yang tidak dapat menyelesaikan ketimpangan gender dalam pengasuhan, bahkan merusak sistem pengasuhan publik yang selama ini diperjuangkan, menurut LSM.
(Oleh Chang Hsiung-feng dan Agoeng Sunarto)
Selesai/JC
