Jakarta, 22 Apr. (CNA) Wakil Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI), Christina Aryani hari Senin (21/4) menegaskan perlunya verifikasi informasi bagi calon pekerja migran Indonesia (PMI) yang hendak berangkat ke luar negeri, memutus mata rantai penipuan pekerjaan yang berujung perbudakan dan perdagangan orang.
Dalam diskusi publik yang digelar bertepatan dengan peringatan Hari Kartini di Jakarta dan peluncuran aplikasi Sahabat Artifisial Migran Indonesia (SARI) dari Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI dan UN Women, Senin Christina menyebut keberangkatan PMI ke luar negeri dimulai melalui sejumlah proses.
Sayang, kata Christina, masih ditemukan keberangkatan PMI yang tidak prosedural dan hati-hati, hanya berbekal janji manis yang dipajang agensi tak bertanggung jawab di sosial media.
Menurut Aryani, selama ini Kementerian P2MI (KemenP2MI) telah memiliki sejumlah saluran bagi calon PMI untuk mencari pekerjaan di luar negeri.
Kanal ini termasuk Sisko P2MI yang memuat banyak lowongan kerja terverifikasi secara daring serta kantor Badan Pelayanan dan Pelindungan PMI dan Pos Pelayanan Perlindungan PMI di tiap daerah yang bisa didatangi secara langsung, ujarnya.
Dengan prosedur-prosedur seperti ini, kata Aryani, diharapkan pekerjaan yang didapatkan juga lebih pasti dan tidak akan tertipu. “Salah satu bentuk pencegahan adalah memverifikasi informasi,” lanjutnya.
Selain itu, ketika sudah sampai di negara penempatan, KemenP2MI meminta agar PMI dan WNI di luar negeri secara umum melaporkan kedatangan mereka baik lewat aplikasi Peduli PMI atau Safe Travel yang dijalankan Kemlu RI.
Menurutnya, mereka sering enggan mendaftar karena repot, tetapi hal itu menjadi jalan pertama untuk memastikan negara bisa hadir ketika WNI memerlukan pertolongan.
Sementara itu, Direktur Perlindungan WNI Kemlu RI Judha Nugraha menyebut saat ini yang paling mengkhawatirkan adalah kasus penipuan daring, di mana sudah ada sekitar 7.000 kasus penipuan yang kementerian tersebut tangani dengan pemulangan 569 WNI yang terjebak di Myanmar.
Tantangannya bukan saja jumlah kasusnya yang meningkat begitu pesat, tetapi jumlah negara tujuannya berkali-kali lipat, kata Judha, mencatat bahwa jika 2020 hanya di Kamboja, sekarang sudah mencapai di luar kawasan Asia Tenggara termasuk Uni Emirat Arab, Afsel, hingga Belarus.
Berkaca dari hal tersebut, Judha menilai tantangan terbesar adalah pencegahan, sementara ketika membahas pencegahan efektif harus dibicarakan modusnya.
“Penipuan adalah yang paling umum. Dijanjikan gaji tinggi tapi di sana dieksploitasi. Dari modus itu bagaimana kita semua bisa memberikan informasi yang mudah, cepat, akurat,” kata Judha.
Alur informasi terpadu
Yunita Rohani dari Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) yang menjadi PMI di Malaysia pada 2004 hingga 2007 menyatakan alur informasi terpadu menjadi penyelamat yang akan sangat berarti bagi PMI.
Ia merasakan di tahun 2004 sampai 2007 ketika sosial media belum semasif saat ini, mendapatkan informasi terkait hak pekerja belum mudah, sehingga dari pengalamannya pribadi banyak haknya yang dicederai majikan tanpa ia ketahui.
Sekarang, di era sosial media memang banyak sekali informasi yang kadang justru membingungkan, sehingga tantangannya jadi berbeda yakni perlunya alur informasi yang terpadu, kata Yunita.
“Zaman sekarang platform banyak, di SBMI kita ada aplikasi pengaduan juga, pengalaman teman-teman juga ketika penanganan kasus dengan adanya teknologi lebih mempermudah dalam pemantauan. Bagi kami sangat mudah dalam advokasi,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFENet), Nenden Sekar Arum menyebut hal yang sering terjadi pada PMI adalah penipuan asmara, yang telah menjerat banyak dari mereka yang perempuan, terutama yang merasa kesepian.
Hal ini sekaligus menunjukkan teknologi dengan dua mata pisaunya, di satu sisi menguntungkan dalam hal mempermudah advokasi tetapi juga jadi alat untuk berbuat kejahatan, ujarnya.
“Berdasarkan pantauan SAFENet selama ini aplikasi jadi solusi tapi tidak jarang menimbulkan masalah baru. Seperti misalnya permintaan data pribadi, bagaimana akhirnya keamanan data jadi perspektif yang baik agar si teknologi ini tidak jadi resiko baru tetapi betulan jadi alternatif solusi,” ucap Nenden.
Selesai/JC
