Taipei, 11 Sep. (CNA) Menteri tanpa Portofolio, Shih Che (史哲), Selasa (10/9) menyatakan bahwa pemerintah akan memperluas alokasi anggaran dan sumber daya untuk urusan imigran baru, dan meminta kementerian untuk bekerja sama dengan kelompok masyarakat, menjadikan imigran baru sebagai kekuatan nasional baru Taiwan.
Shih, dalam sebuah pertemuan koordinasi antara kementerian, pemerintah daerah, akademisi, dan kelompok masyarakat hari Selasa menegaskan bahwa imigran baru adalah kekuatan kunci dalam perkembangan masyarakat Taiwan, dan pemerintah berkomitmen untuk terus meningkatkan perlindungan bagi mereka.
Shih menjelaskan bahwa pemerintah ke depannya akan memperluas alokasi anggaran dan sumber daya untuk urusan terkait imigran baru, dengan fokus untuk memperkuat pemberdayaan, keterhubungan internasional, dan pengembangan mendalam mereka di Taiwan.
Selain itu, kata Shih, setiap kementerian diminta bekerja sama dengan kelompok masyarakat untuk menjadikan imigran baru sebagai kekuatan nasional baru Taiwan.
Shih menyebutkan bahwa menurut survei Kementerian Dalam Negeri (MOI) baru-baru ini, yang dilakukan setiap 5 tahun, terdapat pertumbuhan positif yang signifikan dalam partisipasi tenaga kerja, asuransi sosial, bimbingan imigrasi, dan pendapatan keluarga imigran baru.
Shih menyatakan bahwa pada 2023, pemerintah pusat dan daerah telah menginvestasikan sekitar NT$23,6 miliar (Rp11,32 triliun) untuk berbagai bantuan dan layanan bagi imigran baru.
Sejalan dengan legislasi Undang-Undang Imigran Baru yang mencakup profesional asing, kata Shih, perlindungan hak-hak dan layanan terkait imigran baru di masa depan akan ditingkatkan.
Ini akan menciptakan lingkungan yang lebih beragam dan ramah, serta menarik lebih banyak sumber daya manusia asing untuk berkembang dan berakar di Taiwan, tambah Shih.
Shih mengatakan Taiwan menghadapi tantangan risiko geopolitik, persaingan global untuk sumber daya manusia, serta kehilangan bonus demografis, dan imigran akan memainkan peran kunci serta aktif dalam masyarakat negara tersebut.
MOI mencatat bahwa sehubungan dengan tuntutan undang-undang baru, mereka telah membentuk tim persiapan yang sedang mengevaluasi berbagai aspek tugas, tenaga kerja, dan anggaran yang diperlukan, serta merencanakan pembentukan lembaga khusus tingkat pusat.
(Oleh Sophia Yeh dan Jason Cahyadi)
Selesai/JA
