Taipei, 3 Mei (CNA) Keputusan untuk mengumumkan kunjungan Presiden Lai Ching-te (賴清德) ke Eswatini sesaat setelah ia tiba di negara tersebut bukanlah hal yang tidak biasa dalam diplomasi internasional, kata Kementerian Luar Negeri (MOFA) Taiwan pada hari Sabtu (2/5).
Mengumumkan kunjungan kepala negara ke suatu negara sesaat setelah kedatangannya, dengan mempertimbangkan faktor keamanan dan interaksi diplomatik, adalah "praktik yang memiliki banyak preseden internasional," kata MOFA dalam siaran pers.
Perjalanan Lai ke Eswatini sepenuhnya dilakukan sesuai dengan hukum internasional dan hukum Taiwan, serta dengan praktik dan norma diplomatik, tambah kementerian tersebut.
Lai mengumumkan dalam sebuah unggahan di media sosial pada hari Sabtu bahwa ia telah tiba di Eswatini, satu-satunya sekutu Taiwan di Afrika, setelah kunjungan yang sebelumnya dijadwalkan pada 22 April harus dibatalkan karena adanya laporan campur tangan dari Tiongkok.
Pejabat Taiwan mengatakan pada saat itu bahwa tiga negara di sepanjang jalur penerbangan pesawat carteran Lai -- Seychelles, Mauritius, dan Madagaskar -- telah mencabut izin melintas di wilayah udara mereka setelah mendapat tekanan diplomatik dan "pemaksaan ekonomi" dari Tiongkok.
Pemerintah Taiwan menyebut penolakan wilayah udara tersebut sebagai "belum pernah terjadi sebelumnya," sementara beberapa pakar memperingatkan bahwa hal ini bisa menjadi sinyal pendekatan baru oleh Beijing untuk membatasi keterlibatan internasional Taiwan.
Pemerintah Taiwan biasanya mengumumkan perjalanan semacam itu sebelum keberangkatan presiden.
Hingga Minggu pagi, baik Kantor Kepresidenan maupun MOFA belum memberikan rincian tentang bagaimana Lai melakukan perjalanan ke Eswatini, meskipun Reuters mencatat bahwa sebuah foto yang dibagikan Lai di media sosial tampaknya menunjukkan sebuah jet pemerintah Eswatini yang beberapa hari sebelumnya membawa Wakil Perdana Menteri Thulisile Dladla ke Taipei.
Saat ini juga belum jelas berapa lama Lai akan berada di Eswatini, atau bagaimana ia akan kembali ke Taiwan.
Reaksi
Menyusul pengumuman Lai, Yin Nai-ching (尹乃菁), direktur Komite Budaya dan Komunikasi partai oposisi Kuomintang (KMT), mengatakan partainya berharap Lai sukses dalam memperkuat hubungan dengan satu-satunya sekutu Afrika Republik Tiongkok (ROC, Taiwan).
Pada saat yang sama, pemerintahan Lai seharusnya mengambil pelajaran dari pembatalan perjalanan sebelumnya "karena kesalahan penilaian serius terhadap situasi internasional," dan memastikan agar kesalahan seperti itu tidak terulang kembali, agar tidak "merusak martabat dan prestise nasional" ROC, kata Yin.
Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan Lai telah "menyelundupkan dirinya" keluar dari pulau itu dengan "pesawat asing," sambil memperingatkan bahwa upaya untuk "berkolusi dengan kekuatan eksternal akan selalu menjadi penyebab kekalahan" dan tidak akan "mengubah fakta bahwa Taiwan adalah bagian dari Tiongkok."
"Kami mendesak Eswatini dan beberapa negara lain untuk melihat ke mana arah sejarah dan berhenti menjadi penopang separatis 'kemerdekaan Taiwan'," kata juru bicara kementerian tersebut.
Menanggapi, Dewan Urusan Daratan Taiwan (MAC) mengatakan "presiden Republik Tiongkok (ROC) tidak memerlukan izin dari Republik Rakyat Tiongkok (PRC) untuk bepergian ke mana pun."
Kunjungan ke Afrika ini merupakan perjalanan luar negeri kedua Lai sejak ia menjabat pada Mei 2024. Sebelumnya, ia melakukan tur ke negara-negara sekutu diplomatik di Pasifik pada akhir 2024, mengunjungi Kepulauan Marshall, Tuvalu, dan Palau, dengan transit di negara bagian Hawaii, AS dan wilayah AS Guam.
Selesai/
