Oleh Muhammad Irfan, staf reporter CNA
Ketua Serikat Buruh Industri Perawatan Taiwan (SBIPT) sumringah melihat aksi teatrikal yang ditampilkan oleh sejumlah serikat pekerja migran Indonesia (PMI) dalam aksi Hari Buruh yang digelar di Taipei, Jumat (1/5). Menurutnya, ini kali pertama PMI punya panggung di hari rayanya buruh internasional ini.
”Terharu aku,” kata Fajar melihat penampilan satu anggota SBIPT dan dua anggota Serikat Buruh Industri Manufaktur (SEBIMA).
Aksi teatrikal ini menyoroti kelas pekerja di Taiwan yang masih dikotak-kotakan antara pekerja migran asing (PMA) formal, sektor domestik, dan pekerja lokal. Dalam aksi teatrikal itu, tiga pekerja memerankan masing-masing PMA sektor formal, domestik, dan lokal. Ketiganya membawa koper, namun dengan isi yang berbeda. Isi koper ini menampilkan hak-hak yang mereka dapat.
Misalnya, PMA sektor formal masih menghadapi diskriminasi terkait hak pensiun, sementara sektor domestik yang lebih dikenal sebagai pekerja sektor informal sulit memperjuangkan hak ketenagakerjaannya karena keberadaan mereka bahkan tidak dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan Taiwan. Oleh karena itu, upah mereka pun masih di bawah upah minimum Taiwan yang naik setiap tahunnya.
”Makanya tadi ketika diangkat isi kopernya nol,” kata Fajar.
Fajar mengaku terharu karena ini adalah kali pertama Pekerja Rumah Tangga (PRT) mendapat tempat di panggung Hari Buruh Internasional di Taiwan.
”Saya terharu bukan karena apa, tetapi PRT memang harus didengarkan,” kata Fajar.
Menurut dia, PRT adalah tulang punggung rumah tangga di Taiwan yang tidak boleh diabaikan suaranya. Fajar juga menyebut perjuangan PRT di Taiwan menjadi lebih optimistis dengan dukungan yang diberikan oleh serikat pekerja lokal.
Tuntutan Hari Buruh di Taiwan kali ini memang menyasar pekerja migran. Di antaranya agar pekerja migran dicakup dalam skema pensiun baru dan dilindungi asuransi tenaga kerja tanpa memandang sektor.
Ketua SEBIMA, Ignas mengatakan dalam skema pensiun lama, pemberi kerja harus menyumbang 2-15 persen dari gaji bulanan setiap pekerja ke dana cadangan pensiun tenaga kerja bersama, bukannya ke rekening individu, dan pekerja migran harus tetap bekerja pada majikan yang sama selama sepuluh tahun untuk memenuhi salah satu syarat kelayakannya.
Menurut Ignas, dalam situasi sekarang, seperti di antaranya pemutusan hubungan kerja (PHK) yang marak, aturan pensiun yang lama tentu memberatkan. Ignas menduga pengecualian PMA di sistem pensiun baru terjadi karena PMA masih dilihat sebagai barang dagangan dalam sistem ketenagakerjaan Taiwan.
”Tapi ini manusia. Cara pandang melihat PMA harus diubah. Kami juga bekerja dengan peranan masing-masing. Apalagi, Taiwan banyak bergantung pada PMA. Menurutku martabat manusianya tidak dilihat. Kami telah menghabiskan masa produktif kami di sini, dengan biaya yang tidak sedikit, lalu apresiasinya di mana?” kata dia.
Keterlibatan Meningkat
Sementara itu, Lina dari Serikat Pekerja Migran Taiwan (SPMT) mengatakan di Hari Buruh tahun ini keterlibatan PMI dalam aksi terasa lebih semarak. Lina menyebut hal ini terjadi karena PMI telah banyak teredukasi. Dukungan dari serikat pekerja lokal juga menambah motivasi PMI untuk lebih sadar akan haknya, tambahnya.
”Jadi tidak perlu takut. Di sini, di Taiwan lebih terbuka. Jadi kita sebagai PMI harus memahami kalau hak harus diperjuangkan, tidak bisa didapat hanya dengan menunggu,” kata Lina.
Hal yang sama disampaikan oleh Fajar dari SBIPT. Menurut dia, sudah mulai banyak serikat PMI yang bergabung. Selain SBIPT, ada SPMT dan SEBIMA.
“Kesadaran berserikat di kalangan pekerja migran meningkat. Banyak yang hari ini datang juga meski bukan anggota serikat, tapi berani bersolidaritas dan mendukung. Apalagi di tengah pemberitaan yang miring tentang pekerja migran dan bias. Ini merupakan bukti di lapangan yang berlawanan dan positif,” kata Fajar.
Ia juga berpesan agar pekerja migran semakin sadar berserikat. “Sebenarnya, menyerukan perubahan kita bisa sendiri. Tetapi secara kolektif akan lebih baik. Dan bagaimana agar gerakan buruh tidak sekadar transaksional,” kata dia.
Ignas dari SEBIMA juga menyebut gerakan pekerja migran di Taiwan makin tahun makin berani. Dan ini terjadi karena semakin meningkatnya kesadaran para pekerja terhadap hak-hak dasar yang sering kali luput dari proses pembekalan keberangkatan mereka ke Taiwan.
Tanggapan MOL
Sementara itu, melalui siaran persnya, Kementerian Ketenagakerjaan (MOL) menyatakan bahwa pihaknya sangat memperhatikan tuntutan yang diajukan oleh kelompok buruh dan akan terus mengumpulkan pendapat dari semua sektor untuk mencari konsensus. Mengenai tuntutan ini, Kementerian akan berdiri di sisi pekerja, memfasilitasi dialog dan komunikasi di antara semua pemangku kepentingan, dan dengan cermat mengevaluasi dan menangani setiap masalah.
Mengenai tuntutan untuk meningkatkan hak-hak buruh pekerja migran, Kementerian akan memperkuat implementasi perlindungan hak-hak dasar bagi pekerja migran dan secara bertahap menyesuaikan diri dengan persyaratan internasional yang melarang kerja paksa dan perekrutan yang tidak adil untuk mengurangi risiko perdagangan dan membangun rantai pasokan yang lebih terpercaya secara internasional.
Adapun tentang sistem pensiun kerja, pihaknya bersedia untuk secara aktif mengumpulkan pendapat dari para pemangku kepentingan untuk pertimbangan komprehensif dan evaluasi yang cermat, dan untuk secara bertahap meninjau sistem pensiun kerja dengan cara yang secara substansial meningkatkan pensiun kerja karyawan.
Mengenai tuntutan terkait sistem asuransi tenaga kerja, MOL juga menyatakan akan meninjau sistem pensiun dan asuransi tenaga kerja secara menyeluruh dengan mempertimbangkan keberlanjutan keuangan dan perlindungan hak pekerja, sembari terus mendorong kebijakan untuk menciptakan lingkungan kerja yang lebih adil, aman, dan bermartabat.
Untuk memastikan berjalannya sistem asuransi tenaga kerja dengan baik, pemerintah pusat telah mengalokasikan total NT$517 miliar (Rp283,1 triliun) untuk Dana Asuransi Tenaga Kerja sejak tahun 2020, menurut MOL.
Pada tanggal 21 Januari 2026, Undang-Undang Asuransi Tenaga Kerja diubah dan diumumkan, secara eksplisit menetapkan subsidi pemerintah dan tanggung jawab pembayaran akhir pemerintah, serta menetapkan mekanisme peninjauan keuangan berkala untuk memfasilitasi pengembangan jangka panjang sistem asuransi tenaga kerja.
MOL mengatakan pihaknya akan melanjutkan upaya untuk menciptakan "lingkungan kerja yang bermartabat dan ramah" bagi para pekerja.
Selesai/ja
