Taipei, 4 Agu. (CNA) Presiden Lai Ching-te (賴清德) hari Selasa (4/8) menyerukan kepada komunitas internasional untuk mengambil sikap yang bersatu menentang Undang-Undang Promosi Persatuan dan Kemajuan Etnis Tiongkok, yang diumumkan bulan lalu.
"Bulan lalu, Tiongkok memberlakukan Undang-Undang Promosi Persatuan dan Kemajuan Etnis, mengabaikan penolakan internasional," kata Lai pada pembukaan Forum Ketagalan ke-10. Acara ini, yang diselenggarakan oleh Kementerian Luar Negeri dan Institut Penelitian Ekonomi Taiwan, berfokus pada isu-isu keamanan di kawasan Indo-Pasifik.
"Saya ingin menekankan bahwa undang-undang persatuan etnis Tiongkok melanggar kedaulatan Taiwan, serta menganiaya agama dan kelompok minoritas," ujar Lai.
Undang-undang tersebut, yang disahkan oleh Kongres Rakyat Nasional Tiongkok pada bulan Maret, mewajibkan semua warga negara Tiongkok untuk menjunjung tinggi penyatuan nasional dan bertujuan memperkuat identifikasi masyarakat Taiwan sebagai bagian dari bangsa Tiongkok.
Undang-undang ini juga menyatakan bahwa individu atau organisasi, baik di dalam maupun di luar Tiongkok, yang merusak persatuan etnis atau mempromosikan perpecahan etnis dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, tanpa secara jelas mendefinisikan jenis kelompok atau perilaku apa yang termasuk dalam kategori tersebut.
Undang-undang ini menggunakan "represi transnasional" untuk memberlakukan sensor politik "di seluruh dunia," menciptakan "efek jera," kata Lai, sambil menyerukan perlawanan internasional yang terkoordinasi terhadap kebijakan tersebut.
"Seluruh komunitas internasional harus bersatu dan dengan tegas menentang undang-undang jahat ini," ujarnya.
Berbicara di forum tersebut, Gen Nakatani, ketua bersama Aliansi Antar-Parlemen tentang Tiongkok (IPAC) untuk Jepang, mengatakan bahwa represi transnasional telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir meskipun ada upaya internasional untuk mengekangnya.
Nakatani, mantan Menteri Pertahanan Jepang, mengatakan bahwa anggota IPAC telah bekerja untuk merancang langkah-langkah penanggulangan terhadap represi transnasional sejak forum tersebut menarik perhatian publik pada isu ini dua tahun lalu.
"Namun ancaman itu belum surut. Ancaman itu kini telah berbentuk undang-undang oleh pemerintah Tiongkok," ujar Nakatani.
Undang-undang tersebut telah menimbulkan kekhawatiran serius tentang "asimilasi paksa" dan upaya yang dianggap sebagai "penindasan yang diperkuat" terhadap kelompok minoritas etnis, katanya.
"Saya sangat prihatin, terutama, atas pelanggaran kedaulatan yang ditimbulkan oleh penerapan ekstrateritorialnya," tambah Nakatani.
Ia menyinggung serangan terhadap jurnalis Jepang Akio Yaita, seorang kritikus vokal Partai Komunis Tiongkok, yang dipukul wajahnya oleh seorang pria Tiongkok asal Hong Kong pada 6 Juli, kurang dari satu pekan setelah undang-undang tersebut mulai berlaku.
"Saya pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan Jepang. Ketika wilayah udara kami dilanggar, radar akan mendeteksinya dan pesawat tempur kami segera dikerahkan," kata Nakatani. "Namun ketika seorang warga yang berdiri di tanah air kami sendiri tidak lagi bisa berbicara karena takut pada kekuatan asing, tidak ada alarm yang berbunyi di mana pun."
Ia menyerukan kepada seluruh masyarakat yang berada di bawah ancaman represi transnasional untuk memperlakukannya bukan hanya sebagai masalah ketertiban umum, tetapi juga sebagai masalah keamanan nasional, dan mengambil tindakan konkret untuk mencegahnya.
Selesai/IF
