BRIN dan FCU dorong pengembangan desa ekologis rendah karbon melalui pelatihan

04/08/2026 11:50(Diperbaharui 04/08/2026 11:50)

Untuk mengaktivasi layanantext-to-speech, mohon setujui kebijakan privasi di bawah ini terlebih dahulu

(Sumber Foto : Badan Riset dan Inovasi Nasional)
(Sumber Foto : Badan Riset dan Inovasi Nasional)

Taipei, 4 Agu. (CNA) Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), tim pengabdian masyarakat Feng Chia University (FCU), dan kantor pusat Pusat Penelitian Teknologi Biohidrogen Tingkat Lanjut di Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC-ACABT) Taiwan baru-baru ini menggelar program pelatihan di Indonesia untuk memperkuat kapasitas pengembangan desa ekologis rendah karbon melalui pemanfaatan bioenergi dan pendekatan ekonomi sirkular.

Program ini, yang bernama The 2026 Green Synergy Program: Green Synergy for Low-carbon Eco Villages in Indonesia, diselenggarakan di Kawasan Sains dan Teknologi (KST) B.J. Habibie, Serpong, Rabu (29/7), kata BRIN dalam sebuah rilis pers.

Direktur Kebijakan Lingkungan Hidup, Kemaritiman, Sumber Daya Alam, dan Ketenaganukliran BRIN, Ratih Damayanti, menjelaskan bahwa Green Synergy APEC-ACABT merupakan bagian dari Kemitraan Kebijakan Sains, Teknologi, dan Inovasi (PPSTI).

PPSTI adalah kemitraan APEC yang memiliki misi "mendukung pengembangan kerja sama di bidang sains dan teknologi serta rekomendasi kebijakan sains, teknologi, dan inovasi yang efektif di APEC melalui kolaborasi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, dan forum-forum APEC lainnya," menurut situs APEC.

Menurut Ratih, Green Synergy menawarkan model peningkatan kapasitas yang dapat direplikasi dan diadopsi BRIN maupun Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA).

"Program ini memanfaatkan keunggulan Indonesia di sektor pertanian dan energi terbarukan, khususnya bioenergi, untuk mendorong pengembangan masyarakat rendah karbon yang terintegrasi," ujar Ratih seperti dikutip.

Ia menjelaskan bahwa pelatihan tersebut diselenggarakan dalam bentuk pelatihan bagi pelatih dengan empat materi utama, yaitu ekonomi sirkular berbasis energi, penilaian kredit karbon, penilaian kelistrikan, dan analisis biaya-manfaat.

Melalui pelatihan ini, kata Ratih, para peserta diharapkan mampu menjadi pelatih yang dapat mengembangkan konsep desa ekologis sesuai dengan konteks dan karakteristik daerah masing-masing.

"Kami berharap pengetahuan Green Synergy yang dipelajari dapat diterapkan di institusi asal serta masyarakat setempat, yakni dengan melatih orang lain serta menyesuaikan metode-metode ini dengan konteks lokal," tuturnya.

Senada dengan itu, Lay Chyi-how (賴奇厚) dari FCU dan APEC-ACABT mengatakan Green Synergy Program tidak hanya berorientasi pada publikasi ilmiah, tetapi juga mendorong para akademisi untuk terjun langsung ke lapangan dan menerapkan teknologi dalam menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.

"Kita harus tahu bagaimana menemukan masalah yang ada di tengah masyarakat, dan teknologi apa yang harus kita gunakan untuk memecahkan masalah tersebut, sehingga masyarakat dapat bertahan hidup dengan kemampuan yang terbatas," ujarnya.

Ia menambahkan, APEC-ACABT telah bermitra dengan sejumlah negara, antara lain Italia, Tailan, Malaysia, dan Indonesia. Di Indonesia, kemitraan dijalankan bersama Universitas Sam Ratulangi di Manado melalui praktik lapangan dengan menerapkan teknologi HyMeTek dua tahap untuk mengolah limbah peternakan atau rumah potong hewan menjadi sumber listrik alternatif.

Kepala Organisasi Riset Pertanian dan Pangan BRIN, Puji Lestari, mengatakan Indonesia perlu mempercepat transisi menuju pemanfaatan energi terbarukan yang terintegrasi dengan sektor pertanian. Menurutnya, kebutuhan energi nasional meningkat sekitar 7 persen per tahun, sedangkan lebih dari 90 persen pasokan masih berasal dari sumber fosil.

"Kita perlu memajukan produksi pertanian guna menurunkan emisi karbon dan meningkatkan kemandirian energi. Kita perkuat sistem ekonomi sirkular, tanpa limbah, sehingga tidak ada limbah yang terbuang," jelasnya.

Puji menambahkan bahwa komitmen Indonesia dalam Kontribusi yang Ditentukan Secara Nasional (NDCs), khususnya pada sektor pertanian, terestrial, dan maritim, menjadi peluang untuk mengembangkan desa ekologis berbasis sumber daya lokal.

NDCs adalah rencana aksi iklim nasional yang dikembangkan secara sukarela berdasarkan Kesepakatan Paris. Dokumen ini menjelaskan komitmen negara dalam mengurangi emisi gas rumah kaca dan beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim untuk membantu pencapaian target global pembatasan kenaikan suhu bumi hingga 1,5 derajat Celsius.

"Skema desa ekologis adalah bagaimana sebuah desa bisa mandiri pangan, mandiri energi, dengan memanfaatkan potensi yang ada di masyarakat sekitar, misalnya limbah pertanian atau biomassa yang ditransformasi menjadi energi terbarukan," kata Puji.

Pelatihan yang berlangsung selama dua hari tersebut diikuti 30 peserta dari lembaga penelitian, instansi pemerintah, dan akademisi di Indonesia. Selain mengikuti sesi pembelajaran, peserta juga melakukan kunjungan ke sejumlah fasilitas di KST B.J. Habibie Serpong, meliputi fasilitas produksi biodiesel, gasifikasi, dan pirolisis.

(Oleh Jason Cahyadi)

Selesai/IF

How mattresses could solve hunger
0:00
/
0:00
Kami menghargai privasi Anda.
Fokus Taiwan (CNA) menggunakan teknologi pelacakan untuk memberikan pengalaman membaca yang lebih baik, namun juga menghormati privasi pembaca. Klik di sini untuk mengetahui lebih lanjut tentang kebijakan privasi Fokus Taiwan. Jika Anda menutup tautan ini, berarti Anda setuju dengan kebijakan ini.
Diterjemahkan oleh AI, disunting oleh editor Indonesia profesional.