Taipei, 2 Juli (CNA) Presiden Lai Ching-te (賴清德) pada Rabu (2/7) menekankan pentingnya dukungan internasional dan partisipasi Taiwan dalam komunitas global untuk menghadapi Undang-Undang Pendorong Persatuan dan Kemajuan Etnis Tiongkok, yang mulai berlaku pada hari yang sama.
Berbicara dalam rapat Komite Eksekutif Pusat Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa, Lai, yang juga menjabat sebagai ketua partai, mengatakan bahwa Beijing mengesahkan undang-undang tersebut meskipun mendapat penolakan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, Dewan Eropa, pemerintah, dan kelompok hak asasi manusia.
Undang-undang yang disahkan oleh Kongres Rakyat Nasional Tiongkok pada bulan Maret itu mewajibkan semua warga negara Tiongkok untuk menjunjung tinggi penyatuan nasional dan bertujuan memperkuat identifikasi masyarakat Taiwan sebagai anggota bangsa Tiongkok.
PM: Taiwan akan perkuat perlindungan warga negara di tengah hukum persatuan etnis Tiongkok
Undang-undang tersebut juga menyatakan bahwa individu atau organisasi, baik di dalam maupun di luar Tiongkok, yang merusak persatuan etnis atau mempromosikan perpecahan etnis dapat dimintai pertanggungjawaban hukum, tanpa secara jelas mengidentifikasi jenis perilaku apa yang termasuk dalam kategori tersebut.
Lai mengatakan bahwa undang-undang yang "sangat buruk" itu bertentangan dengan norma internasional karena melakukan asimilasi dan eliminasi dengan dalih persatuan etnis, yang semakin menyoroti jurang pemisah antara Taiwan dan Tiongkok.
Tiongkok berulang kali melakukan penindasan transnasional terhadap warga Taiwan dan kemungkinan akan meningkatkan upaya tersebut untuk menciptakan efek jera dan memaksa warga Taiwan tunduk, katanya.
"Kami tidak akan menerima, apalagi menyetujui upaya Tiongkok untuk memperluas tangan teror merah dan infiltrasi front bersatu ke dalam masyarakat Taiwan," kata Lai.
Taiwan akan merespons undang-undang tersebut, kata Lai, dengan secara proaktif menyuarakan pendapatnya di komunitas internasional dan menjaga martabat nasionalnya, sambil bekerja sama dengan mitra dan sekutu untuk memperluas partisipasi internasional dan mengungkap pelanggaran hak asasi manusia oleh Tiongkok.
Lai juga mengatakan pemerintahannya akan memperkuat pendidikan publik tentang taktik penindasan transnasional Tiongkok untuk membantu warga sipil dan pegawai negeri lebih siap menghadapi dan merespons ancaman semacam itu.
Selain itu, pemerintah akan membangun mekanisme bantuan dan perlindungan yang komprehensif untuk memberikan dukungan yang diperlukan kepada warga Taiwan yang menjadi sasaran penindasan Tiongkok, katanya.
"Saya berharap di seluruh spektrum politik, semua pihak akan berdiri bersama pemerintah untuk menjaga keselamatan rakyat dan membela Taiwan yang demokratis, agar tidak menjadi Taiwan milik Tiongkok," kata Lai.
