KMT usulkan pembagian tunai universal sebesar NT$20.000

Taipei, 30 Sep. (CNA) Partai oposisi utama Taiwan, Kuomintang (KMT), pada hari Selasa (29/9) mengusulkan penggunaan surplus pendapatan pajak untuk mendanai pembagian tunai universal sebesar NT$20.000 (Rp11,3 juta), dua kali lipat dari jumlah yang diusulkan bulan lalu oleh Presiden Lai Ching-te (賴清德).

Usulan dari kaukus legislatif KMT ini dimasukkan dalam rancangan "Undang-Undang Khusus tentang Berbagi Hasil Pertumbuhan Ekonomi dengan Seluruh Penduduk dan Menstabilkan Kehidupan Rakyat," yang ditetapkan partai tersebut sebagai prioritas dalam masa sidang legislatif baru yang dimulai Selasa.

Pembagian tunai NT$20.000 yang diusulkan akan menggandakan pembagian tunai NT$10.000 yang diumumkan Lai akan dimasukkan dalam usulan anggaran pemerintah tahun 2027.

Berbicara kepada wartawan sebelum sidang dimulai, pemimpin kaukus KMT Fu Kun-chi (傅崐萁) mengatakan kelebihan pendapatan pajak — yaitu pajak yang dikumpulkan pemerintah melebihi jumlah yang diproyeksikan — melonjak tahun ini di tengah pertumbuhan kuat sektor teknologi Taiwan.

Kelebihan pendapatan pajak mencapai NT$528,3 miliar tahun lalu, di mana sekitar 40 persen, atau NT$230 miliar, dikembalikan kepada rakyat (dalam bentuk pembagian tunai NT$10.000), kata Fu.

Tahun ini, kelebihan pendapatan pajak diperkirakan akan melebihi NT$1 triliun, yang berarti jika 40 persen, atau lebih dari NT$400 miliar, dikembalikan, pembagian tunai sebesar NT$20.000 dapat diberikan, ujar Fu.

Fu menekankan bahwa bahkan dengan permintaan anggaran tambahan NT$600 miliar dari Kabinet, lebih dari NT$400 miliar masih dapat digunakan untuk pembagian tunai tanpa perlu pemerintah berutang.

Selain itu, pembagian tunai seperti ini akan meningkatkan permintaan domestik dan mendorong bisnis Taiwan, tambahnya.

Tanggapan DPP dan TPP

Menanggapi hal tersebut, kepala eksekutif kaukus legislatif Partai Progresif Demokratik (DPP) Chuang Jui-hsiung (莊瑞雄) mencatat bahwa pemerintah telah mengirimkan usulan anggaran 2027 yang berisi dana untuk pembagian tunai NT$10.000 ke Legislatif.

Di bawah konstitusi Taiwan, Legislatif tidak dapat mengusulkan rancangan undang-undang yang meningkatkan pengeluaran anggaran, kata Chuang.

Chuang juga menuduh KMT tidak menjalankan peran pengawasan oposisi dengan serius, dan mengatakan bahwa mereka justru bertindak dengan mempertimbangkan pemilu lokal Taiwan yang akan datang.

"Partai politik yang stabil dan benar-benar mampu memimpin negara seharusnya tidak terus-menerus menyerukan peningkatan pembagian tunai secara sembarangan," ujarnya.

"Sekarang KMT menyerukan pembagian tunai NT$20.000, tapi bagaimana jika Partai Rakyat Taiwan (TPP) menyerukan NT$30.000, atau seorang anggota legislatif individu menyerukan NT$50.000," kata Chuang, memperingatkan bahwa ini akan menjadi "siklus tanpa akhir."

Dukungan Lai terhadap pembagian tunai NT$10.000 pada 2027 muncul setelah pemerintah Partai Progresif Demokratik (DPP) yang dipimpinnya awalnya mengkritik rancangan undang-undang yang disahkan oleh KMT dan TPP pada Juli 2025 untuk pembagian tunai NT$10.000, namun akhirnya menyetujuinya dalam beberapa bulan berikutnya.

Pengumuman Lai pada Agustus 2026 tampaknya sebagian merupakan upaya untuk mengambil inisiatif dalam isu ini, terutama karena Taiwan akan mengadakan pemilu nasional untuk jabatan pemerintah daerah pada akhir November.

Belum jelas apakah TPP, partai oposisi yang lebih kecil dan telah bersekutu dengan KMT untuk membentuk mayoritas legislatif dalam sebagian besar isu, akan mendukung rencana KMT kali ini.

Kaukus legislatif TPP mengatakan pemerintah seharusnya memiliki "rencana komprehensif" untuk menangani kelebihan pendapatan pajak, mirip dengan bagaimana perusahaan merencanakan pembagian laba mereka.

Kaukus tersebut meyakini bahwa "proporsi besar" dari kelebihan pendapatan sebaiknya digunakan untuk membayar utang, sementara sisanya dapat dialokasikan untuk manfaat kesejahteraan sosial bagi lansia, tunjangan untuk petani lansia, dan makan siang sekolah, kata Legislator Hung Yu-shiang (洪毓祥).

Selesai/