Taipei, 30 Sep. (CNA) Yuan Legislatif yang dikuasai oposisi pada hari Selasa (29/9) menolak semua 27 calon Presiden Lai Ching-te (賴清德) untuk Yuan Pengawas, badan pengawas pemerintah Taiwan.
Legislator dari oposisi utama Kuomintang (KMT) dan Partai Rakyat Taiwan (TPP) yang lebih kecil bergabung untuk memblokir para calon, sehingga mereka tidak mendapatkan 57 suara yang dibutuhkan untuk mayoritas di majelis yang beranggotakan 113 kursi.
Lai mengajukan 29 calon pada 11 Juni untuk masa jabatan ketujuh Yuan Pengawas, termasuk Chen Yung-hsing (陳永興), mantan presiden Asosiasi Hak Asasi Manusia Taiwan, sebagai presiden Yuan Pengawas.
Dua dari calon tersebut -- mantan legislator KMT Liao Wan-ju (廖婉汝) dan mantan Wakil Walikota New Taipei Hsieh Cheng-ta (謝政達) -- kemudian menolak pencalonan tersebut, dengan alasan mereka mendukung penghapusan Yuan Pengawas.
Masa jabatan enam tahun anggota Yuan Pengawas sebelumnya berakhir pada 31 Juli, dengan pengganti mereka semula dijadwalkan untuk mulai menjabat pada 1 Agustus.
Namun, Legislatif tidak mengadakan pemungutan suara konfirmasi untuk para calon selama masa sidang legislatif yang diperpanjang yang berakhir pada 31 Agustus. Pemungutan suara tersebut justru dijadwalkan pada hari pembukaan sidang baru pada hari Selasa.
Menjelang pemungutan suara hari Selasa, Sekretaris Jenderal Kantor Kepresidenan Pan Men-an (潘孟安) mengatakan kantornya telah menghubungi partai oposisi untuk mencoba mengatur pertemuan dengan para calon pada 23 dan 24 September, namun "tidak menerima tanggapan positif."
Ketua kaukus legislatif KMT Fu Kun-chi (傅崐萁) mengatakan bahwa selama empat tahun terakhir, Yuan Pengawas berulang kali menolak menindaklanjuti "skandal" yang diungkapkan oleh KMT, dan malah fokus menargetkan oposisi.
"KMT akan memberikan suaranya hari ini berdasarkan penilaian ini," katanya kepada wartawan sebelum sidang dimulai.
Sementara itu, Legislator TPP Hung Yu-shiang (洪毓祥) mengatakan partainya telah memutuskan untuk secara bulat menolak para calon, berdasarkan "kegagalan" Yuan Pengawas dalam menjalankan tugas pengawasannya dan dukungan TPP untuk menghapus lembaga tersebut.
Apa yang terjadi pada Yuan Pengawas sekarang?
Dalam siaran pers awal bulan ini, Yuan Pengawas mengatakan akan melakukan penyelidikan awal terhadap pemilihan putra Walikota Taipei Chiang Wan-an (蔣萬安) untuk program pertukaran pelajar internasional.
Mengutip interpretasi tahun 2007 oleh Kementerian Kehakiman, lembaga tersebut menyatakan bahwa mereka masih diwajibkan untuk menjalankan wewenangnya untuk memperjelas fakta dan melakukan penyelidikan awal, meskipun tidak dapat menjatuhkan denda administratif karena tidak adanya anggota Yuan Pengawas.
Bagaimana posisi partai-partai terhadap Yuan Pengawas?
Keputusan Hsieh Cheng-ta untuk menolak pencalonannya pada bulan Juni memicu diskusi mengenai masa depan Yuan Pengawas, dengan para anggota terkemuka dari beberapa partai menyatakan keterbukaan untuk menghapusnya.
Ketua kaukus legislatif TPP Chen Ching-lung (陳清龍) mengatakan pada saat itu bahwa partainya akan mendesak Komite Amandemen Konstitusi Legislatif untuk memulai pembahasan tentang penghapusan Yuan Pengawas, dan akan berupaya mengurangi anggaran lembaga tersebut menjadi nol kecuali untuk pengeluaran yang diwajibkan secara hukum.
Legislator Chuang Jui-hsiung (莊瑞雄), anggota pimpinan kaukus DPP, mengatakan bahwa meskipun partainya mendukung penghapusan lembaga tersebut, Lai, sebagai presiden, tetap diwajibkan untuk mencalonkan anggota Yuan Pengawas sampai amandemen konstitusi berlaku.
Posisi KMT lebih kompleks.
Pada tahun 2024, ketika ketua kaukus legislatif Fu Kun-chi menyerukan penghapusan Yuan Pengawas, Komite Komunikasi Budaya KMT menanggapi bahwa partai tersebut telah lama mendukung pemisahan kekuasaan antara lima cabang pemerintahan, dan bahwa publik mengharapkan Yuan Pengawas untuk secara efektif menjalankan tugasnya.
Pada bulan Juni, Ketua KMT Cheng Li-wun (鄭麗文) mengatakan ambang batas konstitusional untuk menghapus Yuan Pengawas membuatnya "hampir mustahil," dan bahwa partai berencana memprioritaskan hal-hal lain.
Amandemen konstitusi di Taiwan harus disetujui oleh tiga perempat suara di Yuan Legislatif dengan tiga perempat anggota hadir. Amandemen tersebut kemudian harus diratifikasi dalam referendum publik, di mana harus mendapat dukungan dari mayoritas mutlak seluruh pemilih yang memenuhi syarat -- bukan hanya mereka yang memberikan suara.
(Oleh Lin Ching-yin, Chen Chun-hua, Tseng Yi-ning, Matthew Mazzetta, dan Muhammad Irfan)
>Versi Bahasa Inggris
Selesai/IF
