Taipei, 17 Juni (CNA) Serikat Buruh Industri Perawatan Taiwan (SBIPT) hari Minggu (14/6) menggelar kelas maternitas yang berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan perawatan ibu serta bayi baru lahir di Hsinchu, untuk memperingati Hari Pekerja Rumah Tangga (PRT) Internasional dan penyuluhan hak-hak maternitas pekerja perempuan.
Ketua SBIPT Fajar mengatakan 35 peserta yang hadir tidak hanya berasal dari Hsinchu maupun Taipei saja, melainkan banyak yang datang dari selatan Taiwan yaitu Pingtung, Tainan, Kaohsiung, dan Changhua. Acara yang sebenarnya dikemas hanya untuk anggota serikat ini juga menarik perhatian bagi khalayak umum yang datang.
Sebagai pembicara utama, Fajar memberikan edukasi tentang hak maternitas khususnya bagi pekerja migran Indonesia (PMI). Selain menyinggung sedikit mengenai pembelajaran tentang Hari PRT Internasional, ia juga lebih menjelaskan permasalahan maternitas yang kini dihadapi pekerja perempuan di Taiwan.
Fajar mengatakan hak maternitas bukan hanya tentang kehamilan dan persalinan saja, melainkan juga menyangkut kesehatan ibu dan anak, keselamatan kerja, serta perlindungan dari eksploitasi dan diskriminasi.
Hak maternitas itu sendiri termasuk salah satu hak asasi manusia, sekaligus merupakan bagian terpenting dari hak kerja, tegas Fajar.
Kepada CNA, Fajar menjelaskan alasan komunitasnya membawa tema maternitas untuk memperingati hari PRT Internasional adalah karena ia menilai pekerja perempuan yang hamil dan melahirkan di Taiwan tidak sepenuhnya mengerti hak dan risiko menjadi ibu di perantauan.
Dalam penjelasannya kepada anggotanya, Fajar menegaskan edukasi tentang hak maternitas bukan bertujuan mendorong PMI untuk hamil di Taiwan, melainkan agar mereka memahami seperti apa hak yang dilindungi hukum, sehingga pekerja perempuan dapat mengambil keputusan secara sadar dan terhindar dari penyalahgunaan hak.
"Saya turut bersedih mendengar banyak anak-anak bayi yang dilahirkan PMI meninggal dunia. Ada yang sakit kelainan jantung dan lain sebagainya. Kemungkinan PMI tersebut tidak mengetahui jika ia hamil, sehingga membuatnya tetap bekerja keras. PMI juga sulit untuk memeriksakan kandungan, dan mungkin bingung apa yang harus dilakukan ketika tahu mereka hamil," ujar Fajar.
"Dengan adanya kegiatan pada Minggu lalu, kami mencoba memberikan pemahaman pada PMI mengenai hak maternitas dan risiko apa yang harus dihadapi jika akan menjadi ibu di perantauan ini, seperti biaya penitipan anak yang mahal, biaya persalinan yang mahal, dan lain sebagainya. Jadi, PMI ada pikiran terbuka dan mengambil pertimbangan dengan cermat," sambungnya.
Selain itu, Fajar juga meluangkan waktu bersama para peserta untuk mengadakan diskusi bersama seperti berbagi pengalaman terutama dalam pendidikan seks.
"Bagi orang Indonesia, membicarakan seks itu hal yang tabu, bahkan pendidikan seks itu mungkin jadi hal yang tabu bagi kita. Jadi, teman-teman PMI ini banyak yang tidak tahu sehingga banyak yang hamil dan tidak siap mempunyai anak," ujar Fajar yang telah tinggal di Taiwan lebih dari 14 tahun ini.
Dalam penyuluhan yang dibawakan Fajar, ia pun meminta peserta saling berbagi mengenai pengetahuan tentang alat-alat kontrasepsi pencegah kehamilan.
Fajar menilai, dikarenakan ketiadaan pendidikan seks, ada banyak PMI yang hamil di luar nikah dengan status sang ayah dari bayi mereka yang kabur karena tidak mau bertanggung jawab.
"Saya melihat banyak rekan-rekan PMI kaum perempuan yang ingin mengikat pasangannya yang bukan suami dengan cara kehamilan agar sang kekasih bertanggung jawab, eh malah kabur. Banyak yang juga 'kebobolan' dan tidak siap punya anak karena tidak tahu risikonya, sehingga banyak anak-anak bayi yang dititipkan atau diserahkan pada panti penitipan anak," tutur Fajar.
Di akhir wawancara, Fajar berpesan pada kaum perempuan PMI di Taiwan agar merdeka dari "perbudakan alat kepuasan pria" dan lebih tegas untuk keluar dari "perbudakan alasan jerat ekonomi".
"Kerinduan saya ingin memerdekakan kaum pekerja perempuan agar tidak menjadi alat kepuasan pria. Saya juga ingin melihat kaum perempuan PMI kita merdeka dari jerat ekonomi yang membelenggu. Perempuan harus berdaya, jangan mau dijadikan alat pengeruk ekonomi saja," tegasnya.
Selesai/JC
