Taipei, 17 Juni (CNA) Yuan Legislatif (Parlemen Taiwan) hari Selasa (16/6) mengesahkan amandemen Undang-Undang Pembuangan Limbah yang meningkatkan hukuman untuk pembuangan limbah industri secara ilegal dan memberlakukan hukuman yang lebih berat bagi pembuangan limbah di area yang sensitif terhadap lingkungan.
Berdasarkan ketentuan yang memperkenalkan pemantauan pagar elektronik, otoritas terkait dapat menggunakan sistem pengawasan dan alat teknologi lainnya di area yang dianggap berisiko terhadap pembuangan limbah ilegal untuk melacak aliran limbah dengan lebih baik dan mencegah pencemaran lingkungan.
Undang-undang yang telah direvisi juga mengklasifikasikan limbah yang dihasilkan dari peralatan pembangkit energi terbarukan yang sudah habis masa pakainya sebagai limbah yang dapat didaur ulang dan mewajibkan operator fasilitas tersebut untuk menyerahkan rencana daur ulang kepada otoritas pusat yang berwenang dalam batas waktu tertentu setelah peralatan mencapai akhir masa operasionalnya atau tidak dapat sepenuhnya dipulihkan setelah terjadi bencana.
Rencana tersebut harus menentukan apakah operator akan membangun sistem daur ulang sendiri atau mengajukan subsidi, dan hanya dapat diimplementasikan setelah mendapat persetujuan resmi.
Terkait hukuman, amandemen meningkatkan hukuman penjara maksimum untuk pembuangan limbah industri secara ilegal dari lima tahun menjadi tujuh tahun. Hukuman dapat ditambah hingga setengahnya jika limbah dibuang secara ilegal di area sensitif lingkungan yang ditetapkan oleh otoritas pusat.
Amandemen juga meningkatkan denda maksimum untuk kegagalan dalam membuang limbah umum dengan benar dari NT$6.000 (Rp3,37 juta) menjadi NT$100.000, dengan denda berulang dikenakan jika tidak ada perbaikan hingga batas waktu yang ditentukan.
Sementara itu, denda sebesar NT$60.000 hingga NT$300.000 juga diadopsi untuk pelanggaran seperti tidak melapor, pelabelan yang tidak tepat, menghalangi inspeksi, atau tidak memberikan informasi yang diperlukan.
Dalam kasus pembuangan ilegal, amandemen memungkinkan otoritas untuk mengajukan penyitaan sementara pada tahap lebih awal, setelah keputusan tertulis mengenai hukuman disampaikan. Direktur perusahaan dan pemegang saham utama juga akan bertanggung jawab secara bersama.
Amandemen memberikan prioritas kepada klaim pemerintah untuk biaya pembersihan dan tanggap darurat dibandingkan utang lainnya dan memungkinkan otoritas untuk menagih biaya tersebut dalam waktu sepuluh tahun.
Setelah pengesahan pada Selasa, Kementerian Lingkungan Hidup (MOENV) mengatakan tujuan dari amandemen ini adalah untuk memperkuat pengelolaan limbah dengan meningkatkan pengawasan dan memperkenalkan penegakan berbasis teknologi.
Ini termasuk penggunaan sistem pagar elektronik dan pengawasan untuk memperkuat kemampuan otoritas dalam melacak aliran limbah, kata kementerian.
MOENV mengatakan di masa depan, pihaknya akan terus menyempurnakan peraturan terkait dan langkah-langkah pendukung, serta bekerja sama dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan industri untuk meningkatkan pengelolaan limbah melalui kerja sama dan penegakan berbasis teknologi.
Amandemen Undang-Undang Pembuangan Limbah akan berlaku setelah masa tenggang dua tahun setelah diundangkan Presiden Lai Ching-te (賴清德), mengingat perubahan besar pada sistem dan operasional pengelolaan limbah.
Selesai/JC
