Taipei, 15 Juni (CNA) Kelompok buruh hari Minggu (14/6) mendesak pemerintah Taiwan untuk mengizinkan perawat domestik migran dipekerjakan dan dikelola lembaga perawatan jangka panjang, dengan mengatakan langkah tersebut akan mencegah kerja berlebihan dan lebih melindungi kepentingan penerima dan pemberi perawatan.
"Ekploitasi bukanlah sebuah pilihan," teriak para pengunjuk rasa dalam sebuah aksi di luar Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan (MOHW) di Taipei pada Minggu, dua hari sebelum Hari Pekerja Rumah Tangga Internasional pada 16 Juni.
Di antara sekitar 50 orang yang hadir adalah Napia, perwakilan Serikat Buruh Industri Perawatan Taiwan (SBIPT). Ia menyebut ada ribuan pekerja rumah tangga migran dari Indonesia yang bekerja di Taiwan dan tinggal bersama pasien selama 24 jam.
"Kami menghadapi jam kerja yang tidak jelas, sulit mendapatkan hari libur, terganggunya waktu istirahat, hingga minimnya akses terhadap hak kesehatan. Bahkan tidak sedikit pekerja yang mengalami kelelahan berat, tekanan mental, sakit kronis, dan berbagai bentuk eksploitasi yang tersembunyi di balik dinding rumah majikan," ujarnya.
"Hak untuk pulang bertemu keluarga sering ditolak dan justru berakhir dengan pemutusan kontrak kerja. Hak untuk berobat kerap ditunda karena tidak ada pengganti yang menjaga pasien. Kondisi kerja 24 jam, tujuh hari seminggu bukan hanya tidak manusiawi bagi pekerja, tetapi juga berisiko bagi kualitas perawatan lansia dan penyandang disabilitas," tambahnya.
Jogilyn, perwakilan Domestic Caretaker Union (DCU), serikat yang sebagian besar terdiri dari perawat asal Filipina di Taiwan, menyebut hak untuk beristirahat dan mengambil cuti adalah "hak dasar buruh dan hak asasi manusia."
Sedikitnya jam istirahat menjadi "kenormalan"
Saat ini, perawat migran rumah tangga dan pembantu rumah tangga di Taiwan -- berjumlah lebih dari 210.000 orang, terutama dari Indonesia, Filipina, dan Vietnam -- tidak dilindungi Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan, yang mewajibkan hari istirahat reguler atau batas jam kerja harian.
Banyak dari mereka adalah perawat yang tinggal di rumah majikan, yang bertanggung jawab atas orang yang mereka rawat sepanjang waktu dan jarang mendapatkan waktu libur.
Dalam sebuah pernyataan pada Januari 2026, Kementerian Ketenagakerjaan (MOL) mengatakan survei pada Juni 2025 menemukan 65,8 persen perawat migran rumah tangga memiliki setidaknya satu hari libur per bulan, dengan porsi terbesar, 31,7 persen, rata-rata hanya mendapatkan satu hari libur per bulan.
Wu Jing-ru (吳靜如) dari Taiwan International Workers' Association (TIWA) mengatakan kelompok masyarakat sipil telah bertahun-tahun mengadvokasi agar perawat domestik migran dimasukkan ke tenaga kerja perawatan jangka panjang Taiwan dengan menjadikan lembaga layanan perawatan jangka panjang sebagai pemberi kerja.
Berbeda dengan perawat yang dipekerjakan langsung oleh keluarga individu, mereka yang dipekerjakan lembaga akan tercakup dalam Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan, sehingga mendapatkan perlindungan yang lebih jelas terkait upah, jam kerja, dan hari istirahat.
Dalam model seperti itu, keluarga tidak lagi harus memikul tanggung jawab sebagai pemberi kerja dan akan kembali menjadi pengguna layanan, sementara lembaga akan menugaskan perawat migran dan pekerja perawatan lainnya sesuai kebutuhan pengguna, kata Wu.
Hal itu akan membantu menyediakan perawatan berbasis rumah yang stabil dan profesional sekaligus memastikan perlindungan tenaga kerja yang lebih baik bagi perawat migran rumah tangga, ujarnya.
Pemberi kerja: Reformasi, bukan hapuskan
International Association of Family and Employers with Disabilities, yang juga dikenal sebagai "asosiasi majikan", hari Minggu mengeluarkan pernyataan sebagai tanggapan atas tuntutan kelompok buruh.
Mereka menggambarkan sistem perekrutan berbasis keluarga saat ini sebagai pelengkap penting bagi sistem perawatan jangka panjang Taiwan, dan menyarankan untuk mereformasi ketimbang menghapusnya.
Sebelum pemerintah mempertimbangkan untuk memasukkan perawat migran ke dalam sistem perawatan jangka panjang, sebaiknya mereka terlebih dahulu menetapkan aturan tentang kualifikasi profesional, tanggung jawab kontraktual, dan pengendalian kualitas untuk memperbaiki sistem yang ada, kata pihaknya.
Kementerian siap tinjau
Menanggapi permintaan kelompok buruh, Wu Hsi-wen (吳希文), wakil kepala Departemen Perawatan Jangka Panjang MOHW, mengatakan usulan perubahan yang disebutkan akan memerlukan perubahan regulasi yang "luas" dan penilaian yang "hati-hati."
Jika penerima perawatan masih membutuhkan perawatan 24 jam dalam model seperti itu, layanan mungkin harus diberikan melalui sistem sif bergilir, kata Wu, seraya mencatat ini akan sangat berbeda dari model layanan saat ini.
Ia menambahkan pemerintah juga harus mempertimbangkan aturan dalam Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan, termasuk prinsip bahwa perekrutan pekerja asing tidak boleh merugikan peluang kerja atau kondisi kerja warga negara Taiwan.
MOHW akan terus mengumpulkan pandangan dari berbagai sektor dan menilai potensi dampaknya terhadap para pemangku kepentingan, ujarnya.
CNA juga menghubungi MOL untuk meminta komentar, tetapi kementerian tersebut mengatakan kebijakan yang dimaksud harus ditangani MOHW karena berada di bawah yurisdiksi mereka.
Selesai/
