Taipei, 11 Apr. (CNA) Pernyataan Ketua Kuomintang (KMT) Cheng Li-wun (鄭麗文) yang menggemakan narasi lintas selat dari Beijing dapat memengaruhi dukungan internasional untuk Taiwan, kata Dewan Urusan Tiongkok Daratan (MAC) pada Jumat (10/4).
Penyampaian Cheng tentang hubungan lintas selat sebagai urusan internal Tiongkok dan seruannya untuk menolak campur tangan asing selama pertemuan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping (習近平) dapat membentuk bagaimana komunitas internasional merespons Taiwan, termasuk penjualan senjata dan bentuk dukungan lainnya, kata pejabat MAC.
Baca juga: Xi-Cheng berjanji untuk bawa masyarakat di kedua sisi Selat Taiwan jadi 'lebih dekat'
"Jika isu Taiwan digambarkan sebagai urusan internal Tiongkok, hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang bagaimana komunitas internasional dapat turun tangan ketika Taiwan menghadapi kesulitan," kata Liang Wen-chieh (梁文傑), wakil kepala dan juru bicara MAC, dalam konferensi pers di Taipei.
Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada hari Jumat, MAC mengatakan bahwa KMT dan Partai Komunis Tiongkok (PKT) memiliki landasan politik yang pada akhirnya bertujuan untuk menghapus Republik Tiongkok (ROC), serta menegaskan kembali penolakannya terhadap "Konsensus 1992" sebagaimana didefinisikan Beijing -- yaitu "satu Tiongkok" dan "satu negara, dua sistem".
"Konsensus 1992" mengacu pada pemahaman diam-diam yang dicapai pada 1992 antara pemerintahan KMT Taiwan saat itu dan Beijing, di mana kedua belah pihak mengakui adanya "satu Tiongkok", meskipun berbeda dalam definisinya.
KMT tetap mempertahankan kerangka kerja tersebut, sementara Partai Progresif Demokratik (DPP) yang kini berkuasa menolaknya, dengan alasan Beijing tidak memberikan ruang untuk menafsirkan "Tiongkok" sebagai ROC.
Baca juga: Ketua KMT jawab pertanyaan terkait "reunifikasi" usai bertemu Presiden Tiongkok
MAC juga mengkritik usulan Cheng untuk melembagakan hubungan lintas selat di bawah "kerangka perdamaian", dengan mengatakan kerangka tersebut pada dasarnya adalah "kerangka unifikasi" yang sejalan dengan kebijakan Beijing terhadap Taiwan yang telah bertahan lama.
Liang juga mempertanyakan keandalan penuturan Cheng tentang pertemuannya dengan Xi, dengan mengatakan klaimnya -- termasuk bahwa Xi telah merespons secara positif terhadap usulannya -- tidak dapat diverifikasi secara independen.
"Karena kami tidak dapat memastikan apakah penuturannya akurat, kami tidak dapat mengomentari pernyataan tersebut," kata Liang.
Ketika diminta mengomentari ungkapan Cheng bahwa hubungan yang lebih erat dengan Beijing dapat membantu memperluas ruang internasional Taiwan, Liang menunjuk pada pengalaman di mana partisipasi Taiwan dalam forum internasional bergantung pada sikap politik Beijing dan dapat dicabut kapan saja.
Meskipun ada laporan dari Xinhua News Agency yang dikelola negara Tiongkok bahwa Xi menyambut produk pertanian dan perikanan serta barang-barang lainnya dari Taiwan, Liang memperingatkan para pelaku usaha dan petani lokal agar tidak terlalu bergantung pada pasar Tiongkok, dengan memperingatkan tentang pola yang ia gambarkan sebagai upaya menarik produsen dengan insentif sebelum akhirnya memutus hubungan.
"Kebijakan seperti itu dapat diaktifkan dan dimatikan kapan saja, sehingga petani kita yang harus menanggung akibatnya," kata Liang.
MAC menegaskan kembali bahwa hanya 23 juta rakyat Taiwan yang memiliki hak untuk menentukan masa depan negara dan menekankan bahwa pertukaran antarpartai tidak dapat menggantikan mekanisme resmi antarpemerintah.
Pemerintah akan memantau secara ketat interaksi lebih lanjut antara KMT dan Beijing dan akan mengambil tindakan yang diperlukan jika ditemukan adanya kerja sama yang bertentangan dengan hukum yang berlaku atau merusak kedaulatan Taiwan, kata MAC.
Sementara itu, juru bicara Kantor Kepresidenan Karen Kuo (郭雅慧) menyebut bahwa melalui pertemuan ini, Xi berupaya menarik Taiwan keluar dari panggung dunia dan memasukkannya ke dalam kerangka "satu Tiongkok" yang menyatakan kedua sisi selat sama-sama milik satu Tiongkok, serta menguncinya dalam agenda politik "kebangkitan besar bangsa Tionghoa" di "tujuan pembangunan negara seratus tahun" Beijing.
Secara lebih jelas, menurut Kuo, yang ingin ditegaskan dari pertemuan ini adalah bahwa "Taiwan merupakan bagian dari Republik Rakyat Tiongkok", serta mendorong apa yang disebut "unifikasi damai" yang pada hakikatnya adalah aneksasi Taiwan melalui "model dua sistem untuk Taiwan".
Sebagai salah satu partai utama di Taiwan, kata Kuo, KMT dalam pertemuan tersebut gagal mempertahankan subjektivitas partai dan posisi negara, serta membiarkan Tiongkok menggunakan "Konsensus 1992" yang berintikan "satu Tiongkok" sebagai "landasan politik bersama" kedua partai.
Perhatian dan dukungan komunitas internasional terhadap perdamaian di Selat Taiwan juga disetir mengikuti narasi Beijing sebagai "campur tangan kekuatan eksternal", sehingga menjadi alat politik untuk melenyapkan ROC dan membuat Taiwan "diunifikasi", yang berarti menjual kedaulatan negara, menurutnya.
Kuo menyatakan penyesalan mendalam atas perilaku yang disebutnya tidak pantas dan merendahkan diri tersebut.
Kuo juga menegaskan Taiwan adalah kepunyaan rakyatnya sendiri sekaligus milik dunia, dan bahwa Selat Taiwan bukanlah perairan internal yang didasarkan pada nasionalisme, melainkan jalur pelayaran bebas yang menopang kemakmuran dunia.
Masa depan Taiwan hanya dapat ditentukan rakyatnya sendiri, dan Taiwan bersedia bekerja sama dengan seluruh negara di dunia yang mencintai kebebasan dan demokrasi, untuk bersama-sama mewujudkan perdamaian, kesejahteraan, dan kemakmuran kawasan, ucapnya.
Selesai/
