ANALISIS /Akademisi: Pidato Hari Nasional Lai berusaha jelaskan hubungan lintas selat

Taipei, 11 Okt. (CNA) Pidato Hari Nasional Presiden Lai Ching-te (賴清德) hari Kamis (10/10) menjelaskan posisi hubungan lintas selat, dengan menegaskan adanya ketidaktundukkan bersama antara Republik Tiongkok (ROC) dan Republik Rakyat Tiongkok (PRC) serta menolak hak PRC untuk mewakili Taiwan, yang beberapa orang telah hubungkan dengan Resolusi 2758 Perserikatan Bangsa-Bangsa, kata para akademisi.

Menjelaskan segalanya

Pidato Lai menyampaikan rasa "Membuka lembaran baru sejarah" dengan menempatkan tahun 1949 sebagai titik pemisah antara Taiwan dan Tiongkok, kata Wang Hsin-hsien (王信賢), Direktur Pelaksana Institut Hubungan Internasional di National Chengchi University (NCCU).

Ia mencatat bahwa interpretasi ini didasarkan pada beberapa poin penting yang dibuat dalam pidato Lai, seperti ROC, nama resmi Taiwan, telah mengakar di Taiwan, Penghu, Kinmen, dan Matsu. Pemerintah ROC pindah ke Taiwan pada tahun 1949, ketika PRC mengambil alih kontrol daratan utama Tiongkok.

Profesor NCCU tersebut menambahkan Lai juga menegaskan "ROC dan PRC tidak tunduk satu sama lain," yang ia sertakan dalam pidato pelantikannya pada 20 Mei, sambil mencatat bahwa demokrasi dan kebebasan berkembang dan berkembang di Taiwan.

Dengan poin-poin utama tersebut, pidato Lai menarik garis antara Taiwan dan Tiongkok, serta antara ROC dan PRC, kata Wang.

Dengan menjelaskan narasi yang terkait dengan hubungan lintas selat, pemerintahan Lai berpisah dari keraguan masa lalu dan mengadopsi pendekatan yang berbeda dari pemerintahan Presiden Tsai Ing-wen (蔡英文) yang mempertahankan hubungan historis dan budaya antara kedua sisi Selat Taiwan, tambahnya.

Sementara itu, Wang Hung-jen (王宏仁), seorang profesor ilmu politik di National Cheng Kung University, mengatakan kepada CNA bahwa pidato Lai tidak mengikuti strategi keambiguan, tetapi lebih bergerak ke arah pendirian yang lebih jelas.

Melalui komentar yang berdasarkan fakta sejarah, pidato tersebut merinci perjalanan dari pendirian ROC pada 1912 hingga Taiwan hari ini, dan dengan demikian menghasilkan pernyataan tentang ROC telah mengakar di Taiwan dan ketidaktundukkan bersama antara ROC dan PRC.

Mengenai mengapa pendirian pemerintahan Lai tentang hubungan lintas selat semakin jelas, Wang Hung-jen mengatakan itu karena "Kita tidak bisa mundur lagi."

Pihak berwenang Tiongkok terus melakukan perang kognitif dan menyebarkan propaganda untuk mengklaim bahwa "Taiwan adalah bagian dari Tiongkok" di panggung internasional, bahkan memaksa negara lain untuk menerima "Prinsip Satu Tiongkok" melalui cara yang agresif, katanya.

Oleh karena itu, pemerintahan Lai merasa perlu untuk menyajikan interpretasi yang benar tentang hubungan lintas selat pada perayaan Hari Nasional -- sebuah acara formal untuk mencegah kesalahpahaman di komunitas internasional, tambahnya.

Tidak ada hak

Chang Wu-ueh (張五岳), Direktur Pusat Hubungan Lintas Selat Tamkang University, mengatakan bahwa Lai membuat pernyataan "PRC tidak memiliki hak untuk mewakili Taiwan" karena pertarungan antara kedua sisi selat atas Resolusi 2758 -- sebuah resolusi yang diadopsi Majelis Umum PBB pada 1971 untuk menangani masalah representasi Tiongkok di badan dunia tersebut.

Resolusi tersebut mengakibatkan ROC kehilangan kursinya di PBB ke PRC, tetapi tidak menyebut nama Taiwan ataupun ROC. Sejak itu Taiwan telah dikeluarkan dari keanggotaan di PBB dan kehadiran di PBB serta badan-badan terafiliasinya.

"Pendekatan Beijing terhadap Resolusi 2758 adalah untuk secara ketat menafsirkannya sebagai mencakup [menyatakan bahwa] Taiwan sebagai bagian dari Tiongkok di panggung internasional...Presiden dengan jelas menyatakan bahwa pandangan ini tidak dapat diterima (melalui pernyataannya)," kata Chang.

Beijing tidak akan puas dengan pernyataan tersebut, tetapi tidak mungkin melanggar garis batas atau menyebabkan konfrontasi militer, tambahnya.

Kuo Yu-jen (郭育仁), Ketua Institut Studi Tiongkok dan Asia-Pasifik National Sun Yat-sen University, mengatakan bahwa alasan Lai memilih untuk menggunakan frasa "Tidak memiliki hak untuk" daripada "Tidak bisa" didasarkan pada konsep hak dalam hukum internasional, dengan niat untuk menolak Tiongkok menggunakan Resolusi 2758 untuk mengklaim perwakilan Taiwan di PBB.

George Yin (尹麗喬), seorang peneliti senior di Pusat Studi Tiongkok National Taiwan University (NTU), mencatat bahwa pernyataan tersebut mencerminkan "Kenyataan politik."

Tidak ada kejutan

Dalam hal sikap Lai terhadap hubungan lintas selat dalam pidato tersebut, Yin mengatakan itu tidak mengandung kejutan dan menunjukkan keberlanjutan yang signifikan dengan pendekatan Tsai.

Akademisi NTU tersebut mencatat bahwa pernyataan Lai, "ROC dan PRC tidak tunduk satu sama lain," pertama kali diperkenalkan Tsai dalam pidato Hari Nasional-nya di 2021 saat menguraikan "Empat Kekuatan", yang lebih menunjukkan keberlanjutan dari Tsai ke Lai.

"Tidak ada yang benar-benar baru atau mengejutkan," kata Yin, menambahkan bahwa pidato tersebut berkualitas tinggi, karena dari perspektif politik internasional, hasil yang terbaik adalah tidak ada kejutan.

Meskipun pidato Lai pada Kamis tersebut tampak sangat konsisten dengan pidato-pidato sebelumnya, Yin mencatat bahwa itu juga menunjukkan niat baik yang tidak sedikit, dan tidak ada alasan kuat bagi Beijing untuk bereaksi berlebihan terhadap pidato tersebut.

"Presiden Lai menegaskan pentingnya dialog...dan juga mengajukan proposal yang sangat spesifik dalam hal bagaimana Taiwan dan Tiongkok harus memulai dialog," kata Yin, mengutip contoh yang disebutkan Lai, seperti kolaborasi pada isu-isu seperti penyakit menular dan perubahan iklim.

Dengan pemilihan presiden AS yang dijadwalkan pada 5 November, Yin memprediksi bahwa Beijing tidak akan membuat keputusan besar tentang hubungan lintas selat sebelum pemilihan, karena kebijakan Taiwan-nya adalah bagian dari kebijakan dan strategi internasional AS yang lebih luas.

Senada dengan itu, Chang mengatakan bahwa pidato Lai "Tidak menyebabkan kejutan besar," melanjutkan sikap yang konsisten tentang hubungan lintas selat yang telah Lai pertahankan sejak menjabat pada Mei.

"Pidato tersebut tidak mengandung bahasa provokatif lebih lanjut terhadap Beijing yang banyak orang awalnya antisipasi," tambahnya.

Simak pandangan akademisi asal Indonesia di Ragam penilaian akademisi Indonesia di Taiwan soal pidato Hari Nasional Lai

Melewati garis batas

Meskipun para pakar Taiwan memprediksi Tiongkok tidak akan bereaksi kuat terhadap pidato Lai, Bao Chengke (包承柯), Asisten Direktur di Institute for East Asian Studies di Shanghai, mengatakan kepada CNA bahwa komentar Lai menunjukkan pendirian dasarnya tentang kemerdekaan Taiwan tidak berubah dan bahwa pernyataannya telah "Melewati garis batas daratan utama [Tiongkok]."

Bao mencatat bahwa meskipun Lai tidak secara langsung menyebut Resolusi 2758, ia masih memisahkan dikeluarkannya ROC dari PBB pada 1971 dari rakyat Taiwan, dan lebih menekankan kebutuhan perkembangan Taiwan, yang dapat dilihat sebagai usaha memerdekakan Taiwan dalam hal nada keseluruhan.

Pidato Lai mungkin tampak mencari kerja sama dengan Tiongkok pada berbagai isu, tetapi pada dasarnya, dasar "teori dua negara" tidak berubah, tambah Bao.

Li Zhenguang (李振廣), Kepala Institut Penelitian Taiwan Beijing Union University, mengatakan bahwa dari perspektif pihak berwenang Tiongkok, penyebutan ketidaktundukkan bersama antara ROC dan PRC adalah ciri khas "teori dua negara" yang ditentang kuat Tiongkok, menggambarkannya sebagai sangat berbahaya dan merugikan hubungan lintas selat.

Mengenai pesan Lai kepada Tiongkok tentang isu-isu seperti perubahan iklim dan penyakit menular, Li mengatakan bahwa "Teori dua negara dengan ketidaktundukkan bersama" sudah melihat Tiongkok sebagai musuh, membuatnya sulit untuk menafsirkan pesan-pesan tersebut dari perspektif niat baik.

Selesai/ ML