Taipei, 7 Des. (CNA) Pemerintah Taiwan berharap dapat menerbitkan daftar terverifikasi orang-orang pribumi yang terlibat dalam kasus politik pascaperang sebelum akhir tahun ini, sebagai landasan bagi rencana keadilan transisional selama empat tahun, kata pejabat Kabinet.
Rencana tersebut, yang disetujui oleh Kabinet pada awal November, akan diimplementasikan melalui upaya lintas kementerian yang dipimpin oleh Dewan Urusan Masyarakat Pribumi (CIP), kata para pejabat setelah pertemuan keadilan transisional yang dipimpin oleh Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰) pada hari Kamis (4/12).
Pada tahap awal rencana ini, upaya akan dilakukan untuk memverifikasi identitas etnis ribuan korban politik guna mengetahui berapa banyak yang merupakan anggota kelompok Pribumi.
Sementara Komisi Keadilan Transisional sebelumnya hanya mengidentifikasi 66 korban politik Pribumi, CIP kini sedang memeriksa silang catatan rumah tangga untuk menentukan potensi identitas Pribumi di antara lebih dari 20.000 korban, kata para pejabat.
Setelah dikonfirmasi, pemerintah berencana untuk menerbitkan daftar tersebut beserta rincian etnisitas, yang diharapkan dapat dicapai sebelum akhir tahun, dan mentransfer kasus terkait ke Kementerian Kebudayaan untuk mengumpulkan sejarah lisan mereka, kata pejabat Kabinet.
Menurut Kabinet, masyarakat Pribumi mengalami "penindasan ganda," baik di bawah pemerintahan kolonial Jepang hingga 1945 maupun kekerasan negara selama periode otoriter dari 1945 hingga 1992, sehingga diperlukan pencatatan pengalaman sejarah mereka yang lebih lengkap.
Selain mengidentifikasi korban berlatar belakang Pribumi, rencana ini juga bertujuan untuk membangun infrastruktur yang diperlukan, memperluas penelitian, dan mengembangkan langkah-langkah restoratif untuk mengatasi pelanggaran terhadap hak individu maupun kolektif, kata para pejabat.
Fokusnya adalah pada penyelidikan pelanggaran hak pascaperang, pendanaan upaya pencarian kebenaran yang dipimpin komunitas, memperluas pendidikan keadilan transisional, dan menyiapkan laporan penyelidikan kebenaran yang komprehensif, dengan tinjauan kemajuan secara berkala, kata para pejabat.
Inisiatif ini juga mencakup peninjauan tindakan administratif masa lalu yang diambil tanpa persetujuan masyarakat Pribumi, termasuk proyek perumahan umum, pembatasan akses ke pegunungan, dan relokasi paksa, kata para pejabat.
Laporan kebenaran tentang pembongkaran rumah tradisional di Pulau Orchid, misalnya, diharapkan selesai antara tahun 2026 dan 2027, setelah itu pemerintah akan bernegosiasi dengan komunitas terdampak mengenai langkah-langkah pemulihan hak, kata mereka.
CIP juga akan menyusun laporan penyelidikan kebenaran keadilan transisional Pribumi pascaperang secara lengkap antara tahun 2027 hingga 2028, dengan hasil yang akan digunakan untuk kebijakan pemerintah dan keperluan pendidikan.
Selesai/IF
