Taipei, 10 Des. (CNA) Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Julius Ibrani menyebut penghargaan Asia Democracy and Human Rights 2025 yang diterimanya dari Taiwan Foundation from Democracy (TFD), Rabu (10/12) adalah penghargaan untuk para korban pelanggaran HAM dan mereka yang dengan penuh keberanian bersedia berdiri bersama, meskipun harus mempertaruhkan keselamatan, kebebasan, bahkan nyawa mereka.
Menurut Julius, penghargaan ini memiliki makna yang sangat mendalam bagi perjalanan panjang advokasi HAM PBHI, dan juga bagi dirinya secara pribadi.
PBHI, kata Julius, menerima penghargaan ini sebagai sebuah pengakuan dan kehormatan yang kami persembahkan kepada mereka yang tanahnya dirampas oleh negara atas nama Proyek Strategis Nasional (PSN); Untuk para buruh yang di-PHK dan dikriminalisasi karena membela hak-hak ketenagakerjaan; Dan untuk perempuan yang berjuang bertahan hidup di tengah diskriminasi dan kekerasan seksual yang mereka alami.
Juga untuk para petani yang lahannya dirampas, dan nelayan yang lautnya dipagari; untuk masyarakat adat yang alam dan warisan budayanya dieksploitasi dan dihancurkan; dan untuk para mahasiswa yang turun ke jalan demi memperjuangkan pemerintahan yang bersih, kata Julius.
"Penghargaan ini menyoroti semua pembela HAM yang mungkin tidak pernah berdiri di atas panggung: para pengumpul data yang mendokumentasikan kekerasan di tengah gelapnya malam; jurnalis yang menolak untuk dibungkam; pengorganisir komunitas yang mengubah ketakutan menjadi keberanian kolektif; aktivis yang mengubah keterkejutan menjadi harapan; dan rakyat biasa yang menggunakan suara mereka agar didengar," kata Julius.
"Merekalah penerima yang layak dan sebenarnya atas penghargaan ini," Julius menegaskan.
Julius menyebut Indonesia dan hampir seluruh masyarakat Asia kini menghadapi situasi yang sama, di mana pelanggaran HAM dan korupsi dilegalkan melalui kebijakan, sementara para pembela dan advokat HAM justru distigma sebagai pemberontak.
Kendati demikian, Julius menyebut, saat pembela HAM terus melanjutkan advokasi HAM dengan berani, membela hak-hak korban dengan penuh keberanian, dan berdiri bersama memperjuangkan transparansi serta akuntabilitas pemerintahan, maka ia memastikan bahwa penghargaan ini akan menjadi mercusuar bagi seluruh pembela HAM di Indonesia dan di seluruh Asia.
Presiden Taiwan, Lai Ching-te (賴清德) dalam sambutannya mengatakan atas nama rakyat Taiwan, ia mengucapkan selamat kepada PBHI atas diraihnya Asia Democracy and Human Rights Award ke-20 seraya menyampaikan apresiasi kepada TFD atas upayanya yang berkelanjutan dalam menunjukkan kepada dunia komitmen Taiwan terhadap nilai-nilai demokrasi.
"Penganugerahan Asia Democracy and Human Rights Award tidak hanya merupakan bentuk pengakuan terhadap para pegiat nilai-nilai hak asasi manusia di tingkat internasional, tetapi juga melambangkan tekad Taiwan, bersama para mitra demokrasi global, untuk menjaga hak asasi manusia, memperdalam kebebasan, dan menegakkan prinsip-prinsip demokrasi," kata Lai.
Berkaca dari perjuangan PBHI di Indonesia, Lai menyebut, seperti banyak negara di Asia, perjalanan demokrasi Taiwan juga telah melewati masa pemerintahan otoriter, gejolak sosial, dan berbagai tantangan berat, hingga akhirnya membentuk masyarakat sipil yang beragam, terbuka, dan dinamis seperti saat ini.
Menurut Lai, di tengah kemunduran demokrasi secara global dan meningkatnya konflik geopolitik, serta semakin intensifnya ancaman dan serangan multidimensional Tiongkok terhadap Taiwan dan negara-negara di sekitarnya yang berdampak pada stabilitas kawasan dan global, kebutuhan untuk melindungi kebebasan dan demokrasi menjadi semakin mendesak.
"Membela demokrasi bukanlah hal yang mudah; memperkuat demokrasi memerlukan tekad yang lebih besar lagi. Semangat PBHI dan berbagai organisasi HAM lainnya yang tetap memegang harapan di tengah situasi suli memberikan inspirasi terbaik bagi kita semua," kata Lai seraya berharap, ke depan, masyarakat tanpa memandang wilayah, negara, maupun afiliasi politik, dapat bersatu untuk membela nilai-nilai universal, memastikan bahwa hak sebagai manusia dapat terwujud bagi setiap orang, dan agar cahaya demokrasi terus menerangi dunia.
Acara penghargaan ini dihadiri juga oleh Ketua Dewan TFD Han Kuo-yu (韓國瑜); Wakil Menteri Luar Negeri Chen Ming-chi (陳明祺); Presiden TFD Liao Da-chi (廖達琪); para perwakilan diplomatik yang bertugas di Taiwan; dan perwakilan penerima, di mana selain Julius Ibrani ada pula bendahara PBHI Regina Astuti, serta petugas proyek PBHI Aldeta Oktaviyani.
(Oleh Muhammad Irfan dan Sean Lin)
Selesai/JA
