Taipei, 21 Juli (CNA) Menteri Urusan Digital Taiwan Huang Yen-nun (黃彥男) mengatakan pada hari Kamis (18/7) bahwa media online pemberantasan dan pencarian penipuan akan diluncurkan paling cepat pada akhir Agustus (2024).
Dalam siaran pers Kementerian Urusan Digital (MODA), disampaikan tiga operator terbesar telekomunikasi Taiwan mengatakan, memerangi penipuan adalah konsensus semua orang, dan mereka telah bekerja sama dengan pemerintah meluncurkan berbagai cara untuk memberantas penipuan.
Di antaranya termasuk nama asli untuk pengiklan online, mempromosikan kode tersembunyi logistik, layanan kode pendek nama asli, dan menerapkan sistem nama asli untuk pendaftaran nomor telepon, MODA menyampaikan.
Di masa depan, kata MODA, mereka juga berencana mengintegrasikan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk memperkuat langkah-langkah anti-penipuan.
MODA menjelaskan bahwa sebagai otoritas yang bertanggung jawab atas industri terkait ekonomi digital, kementerian berwenang memantau kegiatan usaha operator platform iklan online berskala tertentu, layanan pembayaran digital, e-commerce, dan game online.
MODA meminta kepada pelaku usaha telekomunikasi untuk mengantisipasi oknum menggunakan layanan mereka unguk melakukan penipuan, memperketat verifikasi identitas pelanggan atau pengguna, bekerja sama dengan polisi dalam penyelidikan, dan menangguhkan hak pengguna jika mereka terlibat dalam penipuan.
Operator platform iklan online berskala tertentu akan memikul tanggung jawab, kata MODA, yakni meminta pengiklan mengungkapkan informasi yang diperlukan, mengembangkan rencana anti-penipuan berdasarkan analisis risiko, menerbitkan laporan tahunan tentang transparansi anti-penipuan, dan bekerja sama dengan polisi atau otoritas terkait untuk menghapus iklan penipuan.
Platform iklan online luar negeri juga harus menunjuk perwakilan hukum di Taiwan untuk membantu melaksanakan kewajiban anti-penipuan, lanjut MODA.
Huang mengatakan bahwa MODA akan merumuskan peraturan turunan terkait langkah-langkah anti-penipuan ekonomi digital, menyempurnakan sistem hukum, dan mengadakan pertemuan dengan para pemangku kepentingan untuk mengumpulkan pendapat dari semua pihak.
(Oleh : Su Ssu-yun dan Antonius Agoeng Sunarto)
Selesai/JC
