Taipei, 15 Okt. (CNA) Sejumlah kelompok buruh hari Kamis (15/10) mendesak Kementerian Ketenagakerjaan (MOL) segera menindak dugaan eksploitasi pekerja teknis asal Indonesia di produsen peralatan pembangkit listrik tenaga angin (PLTA) lepas pantai Taiwan yang diduga diganti kontraknya hingga gajinya berada di bawah upah minimum.
Baca juga: Pekerja Indonesia di Taiwan diduga dieksploitasi lewat skema “personel pelaksana kontrak”
Dalam aksi di depan MOL di Taipei, sejumlah kelompok, termasuk Taiwan International Workers' Association (TIWA), mengatakan lima perwakilan pekerja telah mengeluhkan upah dan kondisi kerja dalam proyek PLTA lepas pantai yang melibatkan Century Energy Co., salah satu produsen utama fondasi bawah laut untuk PLTA lepas pantai di Taiwan.
Koordinator TIWA, Betty Chen (陳容柔), mengatakan para pekerja tersebut -- yang memiliki keahlian sebagai juru las dan tenaga pemasangan -- didatangkan ke Taiwan oleh Sheffield Green di Singapura dan PT Kepodang Makmur Sejahtera dari Indonesia melalui sistem skema "personel pelaksana kontrak", yang memungkinkan perusahaan asing mengirimkan tenaga kerja untuk mengerjakan proyek berdasarkan kontrak.
Namun, Chen mengatakan beberapa pekerja awalnya menandatangani kontrak yang menjanjikan gaji NT$48.000 (Rp26,6 juta) per bulan, tetapi kemudian hanya dibayar sekitar NT$100 hingga NT$143 per jam.
Tanggapan perusahaan
Dalam pernyataan yang dikeluarkan pada Kamis, Century Energy mengatakan para tenaga kerja teknis asing tersebut didatangkan ke Taiwan melalui mekanisme yang telah mendapat persetujuan dari otoritas Taiwan. Perusahaan membantah menghindari tanggung jawab hukum apa pun.
Perusahaan tersebut juga membantah tuduhan mengenai upah para pekerja dengan menyatakan bahwa tuduhan itu "tidak sesuai dengan fakta," tetapi tidak memberikan perincian ataupun angka upah lebih lanjut.
Century Energy mengatakan ketentuan kerja diatur melalui perjanjian antara para pekerja dan kontraktor asing, sehingga perusahaan menilai tidak tepat baginya untuk melakukan intervensi secara langsung. Namun, pihaknya berjanji akan terus memantau kesejahteraan para pekerja dan bekerja sama dalam pemeriksaan pemerintah.
Kesaksian pekerja
Eko, nama samaran seorang tenaga pemasangan asal Indonesia yang mengaku telah bekerja lima tahun, mengatakan dirinya hanya mendapatkan sekitar NT$100 per jam meskipun memiliki kualifikasi profesional, sementara juga melatih pekerja migran nonterampil asal Filipina dan Vietnam.
Namun, upah yang diterimanya lebih rendah dari pekerja migran nonterampil, dan ia bekerja sekitar 260 jam per bulan serta tidak memiliki asuransi tenaga kerja maupun asuransi kecelakaan kerja, kata Eko.
"Kami di sini tidak mencari konflik atau perlakuan istimewa. Kami hanya menuntut upah yang sesuai dengan hukum, sistem pembayaran yang transparan, dan keadilan di tempat kerja," ucapnya.
Pekerja Indonesia lainnya, dengan nama samaran Yat, mengatakan dirinya menandatangani perjanjian yang menjanjikan upah NT$48.000 per bulan. Namun, hanya beberapa hari sebelum keberangkatannya, ia diberikan kontrak dengan upah NT$143 per jam.
Selama lima bulan pertama, kata Yat, ia dan rekan-rekannya bekerja dari pukul 20.30 hingga 08.00, tanpa diberikan hari libur, dan jika tidak masuk, dianggap mengambil cuti pribadi yang tidak berbayar. Baru dalam beberapa bulan terakhir, durasi kerjanya berubah menjadi 9,5 jam per hari, ucapnya.
Chen mengatakan para pekerja telah menyampaikan keluhan kepada perusahaan, tetapi justru diberi tahu, "Kalau tidak mau bekerja, pulang saja."
Upah
Upah minimum Taiwan saat ini, menurut Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan, adalah NT$29.500 per bulan atau NT$196 per jam bagi pekerja yang tercakup dalam ketentuan tersebut.
Berdasarkan simulasi perhitungan dengan asumsi 26 hari kerja per bulan ditambah 14 jam lembur, Chen memperkirakan pekerja yang menerima NT$100 per jam akan memperoleh total NT$28.362 per bulan, termasuk bonus dan upah lembur.
Dengan mengutip laporan keberlanjutan Century Energy, peserta aksi mengatakan perusahaan itu memiliki 508 tenaga kerja yang didatangkan melalui sistem skema "personel pelaksana kontrak" pada 2025. Mereka ditempatkan di fasilitas perusahaan di Distrik Bali, Kota New Taipei, dan Taichung.
Peserta aksi memperkirakan perusahaan dapat menghemat lebih dari NT$14 juta per bulan untuk upah dan iuran terkait ketenagakerjaan apabila pengaturan serupa diterapkan terhadap sekitar 500 pekerja.
Tuntutan
Para pengunjuk rasa mendesak penyelidikan atas dugaan penyamaran hubungan kerja, peninjauan kontrak, pemberian kompensasi kepada pekerja, pemekerjaan kembali dengan ketentuan yang berlaku bagi pekerja teknis asing, serta pembentukan mekanisme bantuan dan tempat penampungan bagi pekerja yang memperjuangkan keadilan.
Tanggapan MOL
MOL memberikan tanggapan secara umum dengan menyatakan bahwa pekerja asing yang dikirim ke Taiwan berdasarkan kontrak komersial harus memperoleh perlindungan terkait ketentuan kerja dan kompensasi atas cedera akibat kerja sesuai dengan hukum Taiwan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Standar Ketenagakerjaan, apabila ketentuan tersebut berlaku bagi mereka.
Kementerian mengatakan akan meningkatkan pemeriksaan terhadap kasus-kasus berisiko tinggi dan "menindak tegas sesuai hukum" perusahaan yang terbukti menggunakan pengaturan skema "personel pelaksana kontrak" untuk "mengakali ketentuan ketenagakerjaan dan perburuhan".
(Oleh Sunny Lai dan Jason Cahyadi)
Selesai/
