Taipei, 29 Apr. (CNA) Kementerian Ketenagakerjaan (MOL) Taiwan hari Rabu (29/4) membantah informasi yang pihaknya sebut telah beredar di internet, bahwa pekerja migran yang hamil menerima NT$39.000 (Rp21,4 juta) per bulan dan tenaga kerja asing di Jepang dan Hong Kong harus beranjak jika mengandung.
MOL dalam sebuah rilis pers mengatakan pekerja migran legal yang terdaftar dalam asuransi tenaga kerja dapat menerima tunjangan persalinan sesuai hukum, tetapi tidak ada kebijakan "pekerja migran hamil menerima NT$39.000 per bulan dan anak hingga usia 6 tahun menerima NT$1,72 juta".
Kementerian juga menegaskan bahwa biaya tempat penampungan sebesar NT$500 per hari diberikan ketika pemberi kerja tidak dapat merawat atau mengelola pekerja migran dengan baik.
Setelah pemerintah daerah menilai adanya kebutuhan penempatan, dana tersebut diberikan kepada "lembaga penampungan yang telah terdaftar secara legal" untuk menutupi biaya selama masa penampungan, dan bukan diberikan langsung kepada pekerja migran, kata MOL.
Durasi penampungan umumnya dibatasi dua bulan, dan bisa diperpanjang satu kali dalam kasus khusus seperti kecelakaan kerja, sengketa hukum, penyakit serius, atau menjadi korban tindak pidana, dengan batas maksimal dua bulan, dan tidak boleh melebihi masa izin kerja, tambah MOL.
Terkait rencana pemerintah pusat untuk memperluas subsidi kelahiran menjadi NT$100.000 pada tahun ini, kata MOL, kebijakan ini hanya berlaku bagi warga lokal dan pasangan asing yang memiliki anak berkewarganegaraan Taiwan, dengan pekerja migran tidak memenuhi syarat.
Selain itu, mengenai gambar "kebijakan pekerja perawatan asing di berbagai negara" yang menyebut bahwa di Jepang dan Hong Kong pekerja migran harus beranjak untuk melahirkan, MOL juga menegaskan bahwa ini adalah informasi yang salah.
Hukum di Hong Kong melarang pemberi kerja memecat pekerja rumah tangga karena kehamilan, dan jika perlu melahirkan di sana, pekerja dapat mengajukan perpanjangan izin tinggal kepada otoritas imigrasi, menurut MOL.
Pekerja migran di Hong Kong hanya diwajibkan beranjak dalam waktu dua pekan setelah kontrak berakhir atau usai kesepakatan pemutusan kontrak bersama, kata kementerian.
Selain itu, di Jepang, pemberi kerja tidak boleh memecat, memaksa pekerja migran untuk pulang, atau memberikan perlakuan tidak menguntungkan karena kehamilan atau persalinan, kata MOL.
Pekerja migran di Jepang juga berhak atas cuti melahirkan enam pekan sebelum bersalin dan delapan pekan setelah persalinan, serta cuti pengasuhan anak hingga maksimal satu tahun, tambah kementerian.
Sementara itu, hukum di Korea Selatan memberikan perlindungan yang sama bagi pekerja asing dan lokal, sehingga pemberi kerja tidak boleh melakukan pemecatan karena kehamilan atau persalinan, kata MOL.
MOL menegaskan bahwa Undang-Undang Kesetaraan Gender dalam Pekerjaan di Taiwan melindungi hak semua pekerja, dan pengusaha tidak boleh memecat pekerja karena kehamilan, sama seperti di Jepang, Korea Selatan, dan Hong Kong.
Dalam rilis pers, MOL tidak secara detail menyebut siapa penyebar informasi yang dicoba dibantah itu, tetapi penelusuran CNA menemukan sejumlah unggahan terkait dari media sosial Partai Solidaritas Taiwan (TSP) dan ketuanya, Chou Ni-an (周倪安).
Salah satunya, gambar di unggahan Chou pada Senin yang diunggah ulang TSP menyebut pemerintah memberikan bantuan NT$39.000 per bulan untuk pekerja migran yang hamil, dan bahwa manfaat yang diberikan negara-negara lain terhadap mereka tidak sebanyak Taiwan, bahkan mencakup perintah pemulangan.
Sementara itu, unggahan TSP di Facebook pada 26 Maret menuliskan, "Mereka (pekerja migran dan anaknya) tinggal di pusat penampungan, dan pusat tersebut menerima NT$39.000 dari MOL, sementara majikan tetap membayar gaji seperti biasa."
"Namun, mereka tidak selalu benar-benar tinggal dengan tertib di sana. Ada kemungkinan besar mereka keluar untuk bekerja ilegal demi mendapatkan uang. Hanya dari anak yang tinggal sampai usia 6 tahun saja, pusat penampungan bisa menerima total NT$1.728.000 dari Dana Ketenagakerjaan," kata unggahan itu.
Unggahan TSP lainnya pada 18 April berisikan gambar yang mengklaim bahwa kebijakan di Singapura, Hong Kong, "banyak negara Timur Tengah", dan Jepang umumnya mengharuskan pekerja migran kembali ke negara asalnya jika hamil.
(Oleh Elly Wu dan Jason Cahyadi)
Selesai/ja
