Taipei, 28 Apr. (CNA) Konsultasi Hak Asasi Manusia (HAM) ke-8 Taiwan-Uni Eropa berlangsung di Brussel, Belgia pada Jumat (24/4) lalu, di antaranya membahas sistem hukuman mati hingga perlindungan hak pekerja migran, kata Yuan Eksekutif (Kabinet) hari Senin.
Kedua pihak melakukan pertukaran pandangan secara mendalam mengenai kondisi HAM masing-masing, perkembangan kebijakan terkait dalam beberapa tahun terakhir, serta isu-isu yang menjadi perhatian bersama, kata Kabinet dalam sebuah rilis pers.
Dari pertemuan, Uni Eropa dan Taiwan menegaskan kembali komitmen bersama untuk mempromosikan dan melindungi hak asasi manusia, demokrasi, dan supremasi hukum, menurut Kabinet.
Suasana konsultasi kali ini berlangsung secara terbuka, pragmatis, dan konstruktif, di mana kedua pihak meninjau kemajuan selama satu tahun terakhir dalam aspek hukum, kebijakan, dan implementasi praktis terkait HAM, serta bertukar pandangan mengenai arah kerja sama di masa depan, kata Kabinet.
Agenda pertemuan mencakup berbagai isu penting, seperti sistem hukuman mati, hak pekerja migran, rencana bisnis dan HAM, HAM digital, kesetaraan gender, serta kebebasan pers, kata Kabinet, yang menyebutnya sebagai cerminan "tingginya perhatian Taiwan dan Uni Eropa terhadap tantangan HAM global saat ini".
Dalam pertemuan, Taiwan menjelaskan bahwa melalui rencana aksi nasional dan mekanisme koordinasi lintas kementerian, negara tersebut secara aktif mendorong perlindungan HAM, serta terus meningkatkan upaya di bidang hak pekerja migran, bisnis dan HAM, tata kelola digital, kesetaraan gender, serta ketahanan demokrasi.
Pihak Taiwan mengatakan negara tersebut terus mengikuti semangat konvensi HAM internasional, dan akan terus berbagi pengalaman dengan masyarakat internasional dan memperdalam kerja sama dengan mitra yang memiliki nilai serupa, menurut Kabinet.
Sementara itu, pihak Uni Eropa kembali menegaskan penolakan berkepanjangannya terhadap hukuman mati dalam kasus dan keadaan apa pun, kata Dinas Luar Negeri Eropa (EEAS) dalam rilis pers pada Jumat lalu.
Uni Eropa juga menyerukan kepada Taiwan untuk menerapkan moratorium de facto yang berkelanjutan terhadap eksekusi, menjamin perlindungan hukum dan prosedural secara penuh, serta mengambil langkah yang konsisten dan berkelanjutan menuju penghapusan total hukuman mati, menurut EEAS.
Dalam pertemuan, Uni Eropa juga mengungkit perlunya mempromosikan dan melindungi hak-hak pekerja migran, khususnya di sektor perikanan, serta pekerja rumah tangga, kata EEAS.
Konsultasi HAM Taiwan–Uni Eropa, menurut EEAS, menegaskan pentingnya mempromosikan, melindungi, dan memenuhi HAM universal serta mematuhi norma-norma HAM internasional.
Menurut Kabinet, konsultasi ini telah menjadi platform dialog yang terlembaga dan efektif bagi kedua pihak, yang tidak hanya membantu meningkatkan saling pengertian dan kepercayaan, tetapi juga mendorong pertukaran pengalaman dalam kebijakan dan tata kelola HAM.
Kedua pihak sepakat untuk terus menjaga komunikasi yang erat serta mendorong kerja sama lanjutan terkait isu-isu yang dibahas dalam konsultasi ini, menurut Kabinet.
Konsultasi dipimpin bersama oleh Kepala Divisi Hak Asasi Manusia Ellis Mathews serta Pelaksana Tugas Kepala Divisi untuk Tiongkok, Hong Kong, Makau, Taiwan, dan Mongolia Nicoletta Pusterla dari pihak Uni Eropa dan Menteri tanpa Portofolio Lin Ming-hsin (林明昕) dari Taiwan.
Menjelang konsultasi, Uni Eropa pada 9 April terlebih dahulu mengadakan pertemuan khusus dengan organisasi masyarakat sipil Taiwan untuk membahas situasi HAM di Taiwan, menurut EEAS.
Selesai/ja
