Pekerja migran diajak turun ke jalan di pawai Hari Buruh di Taipei pada 1 Mei mendatang, dengan tuntutan utama agar dicakup dalam skema pensiun baru dan dilindungi asuransi tenaga kerja tanpa memandang sektor.
Sejumlah kelompok buruh pada 17 April menggelar aksi di Bulevar Ketagalan di Taipei, tempat aksi Hari Buruh direncanakan dimulai pada 1 Mei siang.
Di antaranya, Marni dari Serikat Buruh Industri Perawatan Taiwan atau SBIPT mengatakan pekerja migran masih menghadapi pengecualian yang jelas dan struktural, di mana pekerja sektor formal hanya dimasukkan ke skema pensiun lama dan pekerja informal sama sekali tidak dicakup.
Oleh karena itu, kata Marni, SBIPT menyuarakan revisi skema pensiun baru agar tidak lagi membedakan berdasarkan kewarganegaraan, status, atau bentuk hubungan kerja.
SBIPT juga meminta perawat domestik dimasukkan ke dalam sistem asuransi tenaga kerja yang saat ini baru melindungi pekerja migran sektor formal.
Selain itu, SBIPT mendorong pemerintah untuk meningkatkan subsidi premi asuransi tenaga kerja bagi pekerja perawatan, yang saat ini belum dicakup.
Marni pun mengajak seluruh pekerja migran dan organisasi buruh untuk bersama-sama turun pada Hari Buruh.
Pada 17 April, juga ada aksi teatrikal di mana sistem perlindungan yang disediakan pemerintah digambarkan sebagai "payung berlubang" karena dianggap tidak lengkap.
Keluarga Katolik Indonesia di Taiwan atau KITA merayakan hari ulang tahunnya yang ke-29 dengan kegiatan amal di sebuah gereja di Taipei, pada 19 April.
Sekitar 120 orang berkumpul di Christ the King Catholic Church pada 19 April, dalam perayaan hari jadi ke-29 KITA setelah misa Minggu.
Kegiatan diisi tumpengan, makan bersama, acara amal berupa melukis tas jinjing, serta penggalangan dana, yang hasilnya akan digunakan untuk kegiatan sosial bersama komunitas kesusteran Bunda Teresa, termasuk pembagian makanan kepada masyarakat kurang mampu di sekitar Taipei, kata Ketua KITA Dick Hansel Ryan.
Selain misa, kata Hansel, KITA juga secara rutin menyelenggarakan berbagai kegiatan lain yang terbuka untuk umum, seperti bakti sosial dan olahraga.
Romo Vincentius Haryanto, SJ menyampaikan bahwa pelayanan komunitas difokuskan pada keluarga, mahasiswa, dan pekerja migran Indonesia. Ia menekankan pentingnya kehadiran komunitas sebagai tempat bagi anggota untuk berbagi pengalaman dan merasa menjadi bagian dari keluarga, sehingga tidak merasa asing selama di Taiwan.
KITA didirikan pada 12 April 1997 oleh Romo Yohanes Bintoro Kusno, dan kini telah tersebar di Taipei, Hsinchu, Taichung, Taoyuan, Chiayi, Tainan, Kaohsiung, dan Pingtung.
187 orang petugas dikerahkan dalam pemeriksaan dan razia di lokasi berkumpulnya pekerja migran, tempat usaha hiburan khusus, dan jalan-jalan penghubung utama di Distrik Zhongli, Taoyuan pada 17 dan 18 April, sebagai bagian dari sebuah operasi khusus.
Tempat karaoke, kelab malam, pusat permainan elektronik, serta bar dan warung makan tempat berkumpulnya pekerja migran di Distrik Zhongli, Taoyuan kedatangan pihak berwajib pada 17 dan 18 April.
Penertiban ini menjadi bagian dari sebuah operasi khusus yang berlangsung sejak 12 April, dengan fokus pada penindakan di titik-titik rawan kriminal dan aktivitas ilegal, menurut Kantor Polisi Zhongli.
Selama periode operasi, berhasil diungkap 93 tersangka terkait 100 kasus kriminal. Pihak berwenang juga berhasil menangkap 27 buronan.
Terkait warga negara asing, sejak 6 April hingga 18 April, ditemukan 28 pekerja migran hilang kontak, 13 orang dengan izin tinggal yang telah kedaluwarsa, serta empat kasus pelanggaran Undang-Undang Layanan Ketenagakerjaan, kata kepolisian.
Di antaranya, seorang wanita ditangkap karena telah melewati izin tinggalnya yang berakhir pada 5 Maret 2025, setelah ditemukan sempat bersembunyi di toilet dalam pemeriksaan di sebuah restoran pekerja migran.
Sejumlah organisasi masyarakat sipil Taiwan pada 17 April memprotes undang-undang baru yang memungkinkan hukuman mati bagi warga Palestina yang membunuh warga Israel.
Di Hari Tahanan Palestina pada 17 April, sejumlah pengunjuk rasa berkumpul di depan Kantor Ekonomi dan Kebudayaan Israel di Taipei.
Mereka memprotes langkah Parlemen Israel yang pada 30 Maret mengesahkan rancangan undang-undang yang secara efektif memperluas hukuman mati bagi warga Palestina yang bersalah atas terorisme dan pembunuhan bermotif nasionalisme.
Dalam aksi, Taiwan Alliance for a Free Palestine menyerukan negara-negara di seluruh dunia, termasuk Taiwan, untuk menekan Israel agar menghapus undang-undang hukuman mati.
Aliansi juga menuntut Israel mencabut hukum dan kebijakan yang mempertahankan rezim apartheid terhadap warga Palestina, serta membebaskan sandera dan tahanan Palestina.
Selain itu, aliansi menuntut pemerintah Taiwan tegas menolak sistem hukuman mati Israel, dan menolak turut mendukung rezim apartheid dan pembantaian warga Palestina.
CNA telah meminta tanggapan kantor Israel, tetapi belum mendapat jawaban.
Sementara itu, Kementerian Luar Negeri Taiwan kepada CNA menolak mengomentari undang-undang ini, dengan alasan telah disahkan sesuai prosedur dan merupakan isu politik dalam negeri Israel.
(Oleh Jason Cahyadi dan Muhammad Irfan)
