Taipei, 19 Apr. (CNA) Untuk mengakhiri kebuntuan selama lebih dari enam bulan, para legislator lintas partai telah sepakat untuk mulai meninjau anggaran umum untuk tahun fiskal 2026 asalkan Perdana Menteri Cho Jung-tai (卓榮泰) setuju untuk mempresentasikan anggaran tersebut di Yuan Legislatif (Parlemen).
Fraksi Parlemen dari oposisi Kuomintang (KMT) dan Partai Rakyat Taiwan (TPP) serta Partai Progresif Demokratik (DPP) yang berkuasa sepakat pada Rabu (15/4) untuk mengirimkan proposal anggaran Yuan Eksekutif (Kabinet) ke tinjauan komite setelah Cho memberikan penjelasan kepada para legislator mengenai rencana tersebut dan menjawab pertanyaan para legislator.
Namun, hingga Sabtu sore, Cho belum mengonfirmasi apakah ia akan hadir, yang sementara dijadwalkan pada 21 April.
Kesepakatan tersebut juga mengharuskan Kabinet untuk segera mengimplementasikan bagian sebesar NT$71,8 miliar (Rp3,9 triliun) dari anggaran NT$3,3 triliun yang telah disetujui oleh Parlemen yang dikuasai oposisi untuk mendanai inisiatif baru sebelum proposal anggaran umum disetujui di sidang pleno Parlemen.
Bagian lain dari kesepakatan tersebut mengharuskan Kabinet untuk mengajukan rancangan undang-undang dalam waktu enam bulan sejak dimulainya peninjauan yang memberikan kenaikan gaji bagi personel militer aktif dan meningkatkan rasio penggantian pendapatan bagi pensiunan polisi dan pemadam kebakaran.
Namun, syarat ini tidak terkait dengan peninjauan atau pengesahan rancangan undang-undang anggaran umum 2026, dan tidak ada mekanisme yang akan memaksa Kabinet untuk mengajukan rancangan undang-undang yang menyediakan kenaikan gaji dan pensiun tersebut.
Para legislator oposisi tahun lalu mengesahkan undang-undang yang mengarahkan Kabinet untuk menganggarkan kenaikan gaji bagi personel militer dan meningkatkan pensiun bagi pensiunan polisi dan pemadam kebakaran, namun Cho menolak untuk mengalokasikan dana dengan alasan kekhawatiran konstitusional.
Penolakan Kabinet untuk melaksanakan undang-undang tersebut telah menyebabkan partai oposisi memblokir peninjauan anggaran.
Sebaliknya, Kabinet telah meminta interpretasi konstitusi dan penangguhan dalam kedua kasus tersebut.
Namun, Mahkamah Konstitusi masih berada dalam ketidakpastian karena pemerintah belum dapat mengisi tujuh dari 15 kursi pengadilan, yang telah kosong sejak November 2024, serta perdebatan hukum mengenai berapa banyak hakim yang dibutuhkan pengadilan untuk mencapai kuorum.
Sikap Kabinet sebelumnya -- bahwa kenaikan akan diberikan secara retroaktif jika pengadilan memutuskan rancangan undang-undang tersebut konstitusional -- juga ditolak oleh para legislator oposisi.
Menanggapi kesepakatan tersebut, juru bicara Kabinet Michelle Lee (李慧芝) mengutip pernyataan Cho pada hari Kamis bahwa Kementerian Pertahanan Nasional harus melakukan tinjauan yang lebih komprehensif terhadap gaji militer saat ini, tunjangan, dan langkah-langkah kesejahteraan, mengidentifikasi kekurangan, dan mengajukan proposal kepada Kabinet untuk ditinjau.
Adapun sistem personel kepolisian, Cho mengatakan bahwa lembaga terkait telah diinstruksikan untuk terus berkomunikasi dan bernegosiasi dengan Parlemen guna mencari solusi yang wajar dan dapat diterapkan.
Selesai/ja
