Taipei, 5 Mar. (CNA) Lembaga swadaya masyarakat hari Rabu (4/3) menyerukan peningkatan jumlah staf dan dukungan profesional untuk menangani laporan pelecehan seksual, menjelang peringatan dua tahun tiga amandemen undang-undang (UU) terkait kesetaraan gender yang mulai berlaku pada Hari Perempuan Internasional tahun 2024.
Dalam konferensi pers di Yuan Legislatif, Wang Yue-hao (王玥好), CEO Garden of Hope Foundation, mengatakan bahwa personel administratif dan investigasi, bersama dengan pelatihan profesional dan sistem dukungan, masih belum memadai, meskipun laporan pelecehan seksual meningkat secara signifikan sejak amandemen UU Pendidikan Kesetaraan Gender, UU Kesetaraan Gender dalam Ketenagakerjaan, dan UU Pencegahan Pelecehan Seksual.
Wang tampil bersama kelompok advokasi lain, termasuk Taipei Women's Rescue Foundation dan Student Alliance for Gender Equality, serta Legislator Fan Yun (范雲) dari Partai Progresif Demokratik (DPP), untuk meninjau pelaksanaan amandemen tersebut.
Wang mengatakan laporan umum pelecehan seksual meningkat sekitar 45 persen antara 2023 dan 2024, dari 2.650 menjadi 3.839. Kasus pelecehan seksual di kampus yang terbukti meningkat 8 persen, dari 4.863 menjadi 5.241 pada periode yang sama. Sementara itu, 1.577 kasus pelecehan seksual di tempat kerja dilaporkan pada 2024, tahun pertama data tersebut secara resmi dikumpulkan.
Ia menambahkan bahwa jumlah kejadian sebenarnya kemungkinan lebih tinggi, karena beberapa korban enggan mengajukan pengaduan resmi karena takut atau kurangnya kepercayaan atau pemahaman terhadap prosedur.
Wang mengatakan ketentuan yang tumpang tindih dalam UU terkait dan pembagian tanggung jawab yang tidak jelas di antara pihak berwenang sering memaksa korban untuk berulang kali memverifikasi dasar hukum pengaduan mereka dan menentukan titik kontak yang tepat.
Hal ini, katanya, menciptakan hambatan tambahan untuk melapor dan melemahkan tujuan amandemen untuk memperkuat perlindungan bagi korban.
Ia juga mencatat bahwa kriteria hukum tertentu masih terlalu sempit, sehingga standar menjadi tidak jelas untuk kasus lintas sektor atau luar negeri.
Reformasi tidak boleh berhenti pada amandemen hukum saja, kata Wang, menyerukan peningkatan jumlah staf, pelatihan profesional, dan mekanisme dukungan berbasis trauma untuk lebih baik menangani kasus nyata.
Fan berterima kasih kepada para LSM yang telah meninjau amandemen tersebut dua tahun setelah pelaksanaannya dan mengakui bahwa kasus luar negeri memerlukan perhatian lebih lanjut.
Ia mengatakan pemerintah pusat telah mengeluarkan pedoman administratif yang memperjelas penerapan undang-undang, namun pemerintah daerah mungkin belum sepenuhnya menyadarinya.
Fan mendesak otoritas terkait, termasuk Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Pendidikan, dan Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan, untuk meresmikan pedoman tersebut jika diperlukan dan menilai apakah revisi legislatif diperlukan berdasarkan pengalaman praktis selama dua tahun terakhir.
Ia juga meminta kementerian untuk merilis data yang lebih komprehensif, termasuk rincian berdasarkan gender, jenis kasus, sanksi, dan sektor industri.
Selesai/JC
